Berkas Dilimpahkan Kembali, Kasus Pagar Laut Butuh Investigasi Lanjut

Sekularisme Lahirkan Oligarki

Bukan netizen Indonesia kalau tak pandai menguliti suatu perkara. Di tengah panasnya kasus pagar laut, netizen menemukan jejak digital terkait peresmian grounbreaking pembangunan gedung Batalion A Brimob Polda Metro di PIK 2 oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Rabu (5/4/2023). Publik pun akhirnya berpikir, adakah hal tersebut berkolerasi dengan penanganan kasus pagar laut yang tampak berbelit-belit? Proses hukum kasus apa pun, akan sulit terselesaikan jika dibenturkan dengan kepentingan.

Sudah seharusnya, pemerintah tidak memandang kerugian negara sebatas dari sisi keuangan. Hilangnya kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di Indonesia seharusnya juga dipandang sebagai kerugian besar bagi negara. Demikian halnya dengan hilangnya kedaulatan negara perlu dianggap sebagai kerugian negara paling besar dan berbahaya. Namun, cara pandang tersebut akan sulit dipahami oleh orang-orang sekuler yang melakukan sesuatu demi meraih manfaat dan keuntungan semata.

Demikian halnya ketika negara menjadikan sekularisme-kapitalisme sebagai sistem, maka hukum dibuat hanya mengandalkan akal semata. Padahal, akal manusia lemah, terbatas, dan cenderung mengikuti hawa nafsu. Tak heran jika aturan dalam sistem kapitalis lebih menguntungkan individu, partai, ataupun korporasi. Siapa saja yang memiliki modal besar mendapat hak kepemilikan apa pun tanpa batas. Pada akhirnya, korporasi akan berupaya mengendalikan penguasa, mengutak-atik regulasi, dan lahirlah pemerintahan oligarki.

Tak heran jika ditemui pejabat publik tampak mudah menyalahgunakan jabatan hingga mereka justru tolong-menolong dalam pelanggaran hukum. Demikianlah, sekularisme membawa manusia menjadi sosok yang tidak takut akan dosa dan siksa neraka. Padahal, Allah SWT berfirkan dalam Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 2, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya"

Bagaimana negara mampu menghadapi ancaman militer dari luar sementara kasus pagar laut di wilayah sendiri tak kelar-kelar? Ketidakterbukaan pemerintah atas pengungkapan kasus pagar laut seolah-olah menunjukkan, negara tak berdaya menghadapi korporasi dan oligarki. Akhirnya, publik menerka-nerka, adakah benar PSN PIK 2 merupakan proyek tukar guling hingga penanganan kasus pagar laut Tangerang tak kunjung terang? Lebih jauh lagi, adakah korelasi pengembangan kawasan PIK 2 dengan pemindahan ibu kota negara? Waktu yang akan menjawabnya.

Wallahu'alam bishshowab.