[caption caption="Seorang peserta UN sedang mengerjakan soal UN dengan serius. (Ilustrasi : http://www.mahiroffice.com/)"][/caption]Ujian nasional (UN) merupakan kalender tahunan pendidikan di Indonesia. UN diselenggarakan tanggal 4 s.d. 6 April 2016 pada jenjang SMA/MA, 4 s.d. 7 April 2016 pada jenjang SMK/MAK, dan 9 s.d. 12 Mei 2016 untuk jenjang SMP/MTs. Sejak tahun pelajaran 2014/2015 UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Kelulusan siswa ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan perolehan nilai raport, Ujian Sekolah (US), persentase kehadiran mengikuti KBM, dan pengamatan terhadap sikap dan perilaku siswa selama mengikuti KBM.
Hasil UN dapat dimanfaatkan sebagai : (1) pemetaan mutu program pendidikan dan satuan pendidikan, (2) dasar pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan, (3) pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya, dan (4) hasil UN bisa dimanfaatkan pemerintah daerah untuk pemetaan pencapaian standar peserta didik, satuan pendidik, maupun wilayah.
Kaitannya dengan UN tidak lagi menjadi syarat kelulusan siswa dari satuan pendidikan, Saya melihat bahwa UN saat ini relatif lebih enjoy, tidak menimbulkan keresahan di kalangan peserta didik, orang tua, dan guru. Walau demikian, bukan berarti peserta UN bisa berleha-leha. Mereka harus belajar dan mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh dalam menghadapi UN.
Menjelang pelaksanaan UN, Mendikbud Anies Baswedan mengirim pesan kepada peserta UN dan para orang tua. Isi pesannya adalah agar peserta UN jangan terlalu tegang menghadapi UN, belajar dengan sungguh-sungguh, makan makanan bergizi, jaga kesehatan, dan istirahat yang cukup. Para orang tua juga diharapkan dapat mempersiapkan dengan baik segala kebutuhan UN anaknya.
Mendikbud juga mengharapkan bahwa UN menjadi sarana untuk REVOLUSI MENTAL, yaitu menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Pelaku kecurangan pada saat UN adalah penghianat bangsa. Menghianati jutaan siswa yang belajar secara serius, ratusan ribu guru yang membimbing siswa belajar dan bekerja dalam sunyi menyiapkan penyelenggaraan UN. Mendikbud mengajak untuk membangun bangsa yang bersih dimulai dari dunia pendidikan yang bersih.
Revolusi mental merupakan ide atau gagasan dari Presiden Joko Widodo yang akrab dipanggil Jokowi pada tulisannya di Harian Kompas, 10 Mei 2014. Pada waktu itu, Jokowi masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ide revolusi mental diteruskan setelah Jokowi menjadi presiden.
Dalam pandangan Jokowi, revolusi mental menjadi solusi dari berbagai “penyakit bangsa” seperti korupsi, suap menyuap, kong kalingkong antara penguasa, pengusaha dan aparat hukum, manipulasi, mencontek, menjiplak (plagiarisme), budaya instan, budaya kekerasan, dan sebagainya. Hal-hal seperti itu telah berlangsung sekian lama dan telah “membudaya”, sehingga berdampak terhadap semakin hancurnya moralitas dan mentalitas bangsa.
Menurut Jokowi, “revolusi” mental berarti warga Indonesia harus mengenal karakter orisinal bangsa. Indonesia, sebut Jokowi, merupakan bangsa yang berkarakter santun, berbudi pekerti, ramah, dan bergotong royong. Beliau mengatakan bahwa karakter tersebut merupakan modal yang seharusnya dapat membuat rakyat sejahtera. Perubahan karakter bangsa tersebut, kata Jokowi, merupakan akar dari munculnya korupsi, kolusi, nepotisme, etos kerja tidak baik, bobroknya birokrasi, hingga ketidaksiplinan. Kondisi itu dibiarkan selama bertahun-tahun dan pada akhirnya hadir di setiap sendi bangsa.
Terminologi "revolusi", kata Jokowi, tidak selalu berarti perang melawan penjajah. Menurut dia, kata revolusi merupakan refleksi tajam bahwa karakter bangsa harus dikembalikan pada aslinya. Satu-satunya jalan untuk revolusi sebagaimana yang dia maksudkan itu, kata Jokowi, adalah lewat pendidikan yang berkualitas dan merata, serta penegakan hukum yang tanpa pandang bulu.
UN yang jujur dan berintegritas merupakan bentuk revolusi mental dalam pendidikan. Sudah bukan zamannya membentuk tim sukses, menyebarkan kunci jawaban atau jual beli kunci jawaban. Saat ini yang perlu dilakukan adalah melaksanakan UN sesuai sesuai aturan yang berlaku, mendorong siswa untuk percaya diri menghadapi UN, belajar dengan sungguh-sungguh, berdo’a kepada Allah SWT, memohon do’a dan restu guru dan orang tua. Dengan demikian, UN bukan hanya aktivitas akademik semata, tetapi juga sarana membangun budi pekerti peserta didik.
Oleh:
IDRIS APANDI
Penulis, Widyaiswara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat.
