Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Hal ini ditandai dengan indikator; (1) tersedianya sistem dan sarana pengaduan masyarakat melalui website, hotline, email, kotak pengaduan, dan lainnya terkait layanan pendidikan di sekolah, (2) tersosialisasikannya mekanise pengaduan masyarakat terkait layanan pendidikan, (3) tersedianya mekanisme tindaklanjut pengaduan masyarakat terkait layanan pendidikan.
Implementasi Pembelajaran Anti KorupsiÂ
Hal ini ditandai dengan indikator; (1) terimpementasinya pembelajaran antikorupsi untuk memperkuat pendidikan karakter (intra/ekstra/kokurikuler), (2) terlaksananya pelatihan/lokakarya pembelajaran antikorupsi untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah, guru, dan peserta didik, (3) terlaksananya proses internalisasi nilai-nilai antikorupsi bagi guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, (4) terlaksananya proses pengembangan media pembelajaran antikorupsi secara mandiri, (5) terlaksananya proses pembentukan dan apresiasi role model pembelajaran antikorupsi di satuan pendidikan.
Kepatuhan Kode Etik Guru dan Tenaga Kependidikan
Hal ini ditandai dengan indikator; (1) tersusunnya kode etik yang barlaku bagi guru dan tenaga kependidikan secara partisipatif di satuan pendidikan, (2) tersosialisasikannya kode etik GTK kepada pemangku kepentingan yang terkait, dan (3) ditindaklanjutinya laporan/pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh GTK.
Rekrutmen, Rotasi dan Mutasi Guru/Kepala Sekolah & Tenaga Kependidikan (GTK) yang Transparan dan Akuntabel
Hal ini ditandai dengan indikator; (1) tersedianya SOP/petunjuk teknis tentang proses rekruitmen, rotasi, mutasi GTK di sekolah yang berlaku, (2) dilaporkannya pengaduan terkait dugaan penyimpangan SOP/petunjuk teknis dalam proses rekrutmen, rotasi, dan mutasi GTK kepada instansi yang berwenang, dan (3) dilakukannya rekrutmen (Non-PNS) serta mutasi dan rotasi jabatan di internal sekolah secara transparan dan objektif.
Menurut saya, peran kepala sekolah untuk mewujudkan sekolah yang berintegritas antara lain; (1) dimulai dari dirinya bisa menjadi teladan (role model) bagi guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik, (2) menyusun program atau kegiatan sekolah dengan melibatkan seluruh guru, tenaga kependidikan, dan komite sekolah, (3) membuka ruang diskusi atau saran dari guru, tenaga kependidikan, komite sekolah/orang tua/masyarakat, (4) membangun sistem dan infrasruktur untuk mendukung tata kelola sekolah yang baik, (5) membangun semangat antikorupsi melalui kegiatan pembiasaan, internalisasi diri, bimtek, dan sebagainya kepada semua warga sekolah, (6) mendorong dan membina guru untuk mengitegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran, (7) melakukan monev implementasi program yang telah disusun, dan (8) membangun kerjasama dengan pihak lain dalam mewujudkan tata kelola sekolah yang baik. Misalnya mengundang aparat hukum untuk memberikan penyuluhan seputar antikorupsi.
Untuk mewujudkan sekolah berintegritas bukan hal yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa diwujudkan. Dilandasi semangat antikorupsi, semangat reformasi untuk menciptakan tata kelola yang baik bisa menjadi energi bagi semua warga sekolah untuk mewujudkan hal tersebut. Perubahan pola pikir (mind set) semua warga sekolah menjadi hal sangat penting untuk dilakukan, karena kalau tidak ada kesamaan komitmen, sekolah berintegritas sulit untuk terwujud.
Membangun mind set warga sekolah perlu kesabaran dan kesungguhan dari kepala sekolah karena yang dihadapi adalah sekian banyak warga sekolah dengan beragam karakter. Membangun karakter  lebih sulit dibandingkan dengan membangun sebuah gedung atau bangunan. Oleh karena itu, seorang kepala sekolah harus memiliki kecerdasan emosi yang matang, ketahanpayahan (resiliency), mampu bernegosiasi dengan baik, serta mampu meyakinkan semua warga sekolah bahwa perubahan dilakuka untuk kemajuan bersama dan manfaatnya pun akan dirasakan oleh bersama.
