Pasien BPJS Saatnya Berasosiasi

"Aduh... sedih dan pengin nangis rasanya. Bila saya mengenang kejadian itu. Menunggu giliran kamar dan pemeriksanaan. Tak tega melihat raut muka anakku yang mengerang kesakitan karena tumornya. Tiga kali, saya bolak balik ke rumah sakit, namun kamar dibilang penuh. Padahal dokter telah memberi jadwal operasi," kenang ibu Lili (bukan nama asli) warga Jatinegara Kaum, Jakarta Timur. 

Awalnya setelah mendapat rujukan puskesmas, 21 Nopember 2017 ia beserta anak berobat ke rumah sakit rujukan menggunakan Kartu Indonesia Sehat (KIS). 

Secepatnya dokter memberikan jadwal operasi. Tak dinyana, petugas rumah sakit menyatakan semua kamar penuh. Anaknya diminta menunggu di rumah saja. Bolak balik bu Lili menanyakan kekosongan kamar perawatan. 

Jawaban petugas rumah sakit nihil. Suatu kali ia meloby petugas keamaan rumah sakit -- dengan memberi uang -- hingga akhirnya memberi info atas kekosongan kamar. Operasi pun terlaksana.

Cerita ketidakjelasan kekosongan kamar di rumah sakit rujukan, merupakan kisah dari puluhan kasus pelayanan BPJS kesehatan terutama pasien penerima bantuan iuran (PBI). Gambaran itu tersaji dalam diskusi "Hasil Pemantauan Pelaksanaan Program JKN-PBI di Jakarta Timur, kab. Lombok Timur, kab. Lombok Utara, kab. Gresik, Kupang dan kab. Pangkep ", 7 Mei 2019, di kantor Kapal Perempuan, Jakarta Selatan.

Survey yang dilakukan Tim Kapal Perempuan beserta mitranya selama Oktober -- Desember 2017, dan melibatkan 1.234 informan dan menjangkau 4.715 orang sebagai anggota keluarga, -- salah satu topiknya -- menyoroti pelayanan pasien BPJS dalam hal ketersediaan kamar dan waktu layanan. Sebenarnya banyak topik layanan lain yang diteliti, namun penulis mengulas kondisi pelayanan pasien BPJS guna perbaikan ke depan.

Ketersedian Kamar dan Tunggu Obat

Bagi masyarakat tak berpunya layanan BPJS kesehatan bermanfaat langsung baginya. Kini mereka tak usah pusing memikirkan pembiayaan bila sakit. Tingginya antusiasme masyarakat dalam berobat menggunakan BPJS, rumah sakit rujukan sering "kewalahan" menerima limbahan pasien dari faskes pertama. 

Gambaran itu terlihat dari respon masyarakat dimana dari 4.715 anggota keluarga, hanya 11,9% (563 orang) yang belum memiliki kartu sementara ada 88,1 % menjadi peserta BPJS kesehatan.

Kelompok Perempuan di Kupang aktif mendata diri dalam program BPJS kesehatan (dok. Kapal Perempuan)