Sosial politik tidak jauh kaitanya dengan hubungan masyarakat dengan pemerintah. Baik itu sistem kepemerintahannya, kebijakan, hukum, bahkan dengan orang orang pemerintah.Â
Indonesia merupakan salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi yang dimana system ini dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Dan juga dikatakan di beberapa sumber informasi bahwa, dimana setiap orang dapat mengambil bagian perihal keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya dalam bernegara.
Banyak ansumsi bahwa di era digital saat ini, suara rakyat lebih bisa didengar. Tapi buktinya, masih sama saja. Tidak ada pergerakan atau tindakan dari pemerintah. Lalu rakyat harus apa?.
Menurut Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Nur Sholikin, teknologi digital memang membantu berbagai gerakan sipil. Teknologi digital tidak serta merta membuat suara raykay didengarkan. Aspirasi publik memang mudah dipetakan, tetapi pemerintah pura-pura tidak mendengar.Â
"Jadi tidak akan ada artinya jika kemajuan teknologi dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan dukungan teknologi itu, jika tanpa diimbangi transparansi,akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik untuk bisa menyerap aspirasi dari public,"tambahnya (Voa Indonesia,2022).
Banyak kasus atau konflik sebagai aksi protes masyarakat diantaranya seperti demo mengenai Undang-Undang Cipta kerja atau Unjuk rasa menolak Omnibus Law, demo tahun 2019 mengenai unjuk rasa untuk mendesak pemerintah emmbatalkan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), dan lain sebagainya. Aksi protes ini dominan dilakukan dari kalangan mahasiswa dan buruh yang langsung turun ke lapangan agar pemerintah membatalkan kebijakan yang tidak adil ini  dan dapat merugikan masyarakat.
"Kekuasaan itu untuk kemanfaatan, untuk masyarakat, untuk rakyat dan bangsa. Karena itu, saya selalu mengatakan harus selalu dekat dengan rakyat,selalu mendengar rakyat. Tujuannya agar kebijakan pemerintah itu bisa bermanfaat untuk rakyat." Ungkap Presiden RI Joko Widodo (Kompas,2014).
Sistem demokrasi telah mengalami kemunduran yang ditandai dengan kondisi para politikus secara perlahan berpaling dari nilai nilai dan lembaga demokratis. Hal ini disebabkan adanya kelompok elite dan berkuasa yang ingin terus mempertahankan kekayaan dan juga kekuasaannya.
