Negara Qatar dan juga Uni Emirat Arab (UEA) yang lekat di kepala banyak orang, dikenal sebagai negara kaya. Pernyataan demikian bisa jadi benar dengan melihat bagaimana kedua negara ini menunjukkan keberadaannya. Baik Qatar maupun Uni Emirat Arab adalah dua negara di wilayah Teluk Persia yang juga dikenal memiliki sejarah politik yang kompleks. Keduanya merupakan anggota Dewan Kerjasama Negara-negara Teluk dan memiliki peran penting dalam politik regional dan internasional. Dinamika politik antara Qatar dan Uni Emirat Arab telah menjadi perhatian dunia internasional selama beberapa tahun terakhir. Hubungan keduanya menjadi tegang sejak Juni 2017 ketika UEA bersama dengan Arab Saudi, Bahrain, dan Mesir memutuskan untuk memutus hubungan diplomatik dan memberlakukan blokade ekonomi terhadap Qatar. Langkah ini menandai dimulainya krisis diplomatik yang disebut "Krisis Qatar".
Di antara isu yang menyebabkan ketegangan di antara keduanya tidak lain, termasuk tuduhan UEA Â terkait dengan dukungan Qatar kepada kelompok-kelompok Islamis, termasuk Ikhwanul Muslimin, yang dianggap sebagai ancaman bagi penguasa otoriter di wilayah tersebut. Termasuk juga saluran berita Al Jazeera yang telah menyiarkan liputan kritis terhadap rezim UEA dan negara-negara Arab lainnya. UEA menyatakan bahwa liputan ini tidak obyektif dan memfitnah negara mereka. Isu lainnya yakni hubungan dengan Iranyang merupakan rival regional UEA. UEA menuduh Qatar bersekongkol dengan Iran dan mendukung kebijakan-kebijakan regionalnya yang dianggap merugikan keamanan dan stabilitas wilayah Teluk. Di samping itu juga bahwa Qatar dikenal memiliki kebijakan luar negeri yang lebih independen dan aktif dibandingkan negara-negara Arab lainnya. Seiring berjalannya waktu, meskipun ada beberapa upaya mediasi oleh pihak internasional, ketegangan antara Qatar dan UEA masih berlanjut. Kedua negara saling menuduh dan mengkritik satu sama lain, sehingga menimbulkan dampak pada stabilitas dan dinamika politik di kawasan Teluk. Meskipun hubungan diplomatik antara Qatar dan negara-negara blokade telah dipulihkan pada tahun 2021, ada kemungkinan bahwa isu-isu yang mendasari ketegangan masih berlanjut.
Sistem pemerintahan Qatar adalah monarki absolut dengan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh keluarga kerajaan al-Thani. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1971, negara ini dipimpin oleh beberapa kaisar berurutan dari keluarga al-Thani. Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani adalah Emir saat ini, yang menggantikan ayahnya Sheikh Hamad bin Khalifa al-Thani yang turun tahta pada 2013. Qatar memiliki sejarah dan rekam jejak peradaban yang telah ada selama ribuan tahun. Sebelum pendudukan oleh Bangsa Inggris pada abad ke-19, Qatar merupakan bagian dari wilayah Persia. Pada tahun 1971, Qatar memperoleh kemerdekaannya dari Britania Raya dan menjadi negara berdaulat yang merdeka.
Qatar dikenal sebagai negara kaya sumber daya alam, terutama gas alam, yang memberikan negara ini kekuatan ekonomi yang besar di kawasan Teluk Persia. Kekayaan ini telah memberikan negara ini pendapatan yang substansial dan memungkinkan pembangunan infrastruktur yang pesat serta peran penting dalam politik dan ekonomi global. Kekayaan ini juga memungkinkan Qatar untuk berperan aktif dalam isu-isu regional dan internasional, seperti mendukung pergerakan politik di negara-negara Arab lainnya. Tidak hanya itu, Qatar memiliki kebijakan luar negeri yang cenderung independen dan aktif. Negara ini sering kali memainkan peran mediator dalam konflik regional dan menjadi tuan rumah bagi berbagai dialog diplomatik. Qatar juga mendukung pergerakan politik di beberapa negara Arab, yang pada beberapa kesempatan dapat menyebabkan ketegangan dengan negara-negara tetangga.
Dinamika politik Qatar telah mengalami sejumlah perubahan dan tantangan selama beberapa dekade terakhir. Demikian halnya reformasi dalam pemerintahan, Qatar telah melakukan beberapa reformasi politik untuk memberikan peran yang lebih besar kepada warganya dalam pengambilan keputusan politik. Misalnya, pada tahun 2003, Pemimpin Tertinggi mengumumkan pembentukan Majelis Konsultatif atau Shura Council yang beranggotakan 45 orang, dengan 30 anggota terpilih dan 15 anggota yang ditunjuk oleh pemimpin. Meskipun ada beberapa upaya untuk mengizinkan lebih banyak kebebasan pers dan perwakilan politik, situasi hak asasi manusia dan kebebasan berbicara di Qatar tetap menjadi perhatian bagi beberapa pengamat dan organisasi hak asasi manusia.
Selanjutnya Uni Emirat Arab (UEA) yakni dikenal sebagai sebuah federasi negara yang terletak di wilayah Timur Tengah, di sebelah tenggara Semenanjung Arab. UEA terdiri dari tujuh emirat yang berdaulat: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Fujairah, dan Ras al-Khaimah. Abu Dhabi adalah ibu kota federal UEA dan juga menjadi emirat terbesar dalam hal luas wilayah dan produksi minyak. Dari segi keamanan dan stabilitas menjadi salah satu negara yang relatif stabil dan aman di kawasan Teluk Persia. Namun, seperti halnya negara lain, UEA tidak sepenuhnya terlepas dari tantangan politik. UEA juga telah menjadi aktor penting dalam politik, termasuk dengan aktif dalam mendukung pemerintahan yang sah, menangani isu-isu regional seperti krisis Suriah dan Libya, dan berusaha untuk mendukung perdamaian di kawasan tersebut. Seperti banyak negara lain di wilayah Timur Tengah, UEA menerapkan sistem politik monarki absolut, dengan kepala negara yang merupakan seorang pemimpin monarki. Penguatan kekuasaan keluarga penguasa dan pembatasan kebebasan berbicara dan berorganisasi telah menjadi perhatian bagi beberapa kelompok hak asasi manusia dan pengamat politik. Pemimpin UEA, terutama di Dubai dan Abu Dhabi, telah memperkenalkan berbagai program reformasi dan modernisasi, termasuk dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara ini dianggap sebagai langkah maju, perubahan tersebut juga dapat menimbulkan tantangan dan pergeseran politik dalam masyarakat yang lebih konservatif.
UEA memiliki sejarah panjang yang kaya. Sebelum persatuan emirat, wilayah ini merupakan bagian dari Persia, dan kemudian menjadi bagian dari Britania di bawah pengaruh Inggris. Pada 2 Desember 1971, enam emirat yang terletak di Teluk Persia (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, dan Fujairah) bersatu untuk membentuk Uni Emirat Arab. Ras al-Khaimah bergabung dengan UEA pada tahun berikutnya, yaitu pada 10 Februari 1972. UEA adalah negara federal dengan sistem politik monarki absolut. Setiap emirat dipimpin oleh seorang penguasa atau emir. Di antara para penguasa emirat, mereka memilih seorang Presiden dan Wakil Presiden dari kalangan mereka sendiri untuk memimpin UEA. Presiden UEA juga merupakan berfungsi sebagai kepala negara. Posisi presiden dan kepala negara telah dipegang oleh Sheikh Khalifa bin Zayed al-Nahyan sejak kematian ayahnya, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, pada tahun 2004.
Sejak ditemukan minyak bumi pada tahun 1950-an, UEA telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Negara ini menjadi salah satu produsen minyak dan gas alam terbesar di dunia. Namun, pemerintah UEA juga telah berusaha untuk diversifikasi ekonominya dengan fokus pada sektor-sektor seperti pariwisata, layanan keuangan, teknologi, dan infrastruktur. Kota-kota seperti Dubai dan Abu Dhabi telah menjadi pusat bisnis dan tujuan wisata yang terkenal di dunia. UEA memiliki masyarakat multikultural dengan penduduk yang berasal dari berbagai negara. Bahasa resmi UEA adalah bahasa Arab, namun bahasa Inggris juga banyak digunakan dalam sektor bisnis dan komunikasi internasional. Agama Islam adalah agama utama di UEA dan menjadi landasan bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya. UEA menawarkan beragam atraksi pariwisata, termasuk bangunan pencakar langit yang megah, seperti Burj Khalifa di Dubai, pulau buatan manusia seperti Palm Jumeirah, resor mewah, dan gurun pasir yang eksotis. Selain itu, negara ini juga memiliki banyak warisan budaya dan sejarah. UEA telah menjadi salah satu negara paling maju dan modern di Timur Tengah, menarik banyak perhatian internasional sebagai tujuan wisata dan pusat bisnis global. Perkembangan dan inovasi yang berkesinambungan menjadi ciri utama dari pertumbuhan UEA di berbagai sektor dalam beberapa dekade terakhir.
Baik Qatar maupun UEA hingga hari ini, dinamika politiknya terus bergulir. Sebagaimana bahwa situasi politik di suatu negara dapat berubah dengan cepat. Tentu sering dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kebijakan pemerintah, peristiwa-peristiwa terkini, hubungan luar negeri, dan dinamika regional. Demikian juga bahwa peristiwa dan situasi politik dapat berubah dengan cepat, terutama di kawasan yang sering mengalami perubahan dan ketegangan geopolitik. Dari dinamika kedua negara ini paling tidak beberapa hal yang perlu digarisbawahi terkait dengan dinamika politik. Termasuk bahwa pentingnya kompromi, di mana dinamika politik seringkali melibatkan berbagai kepentingan dan pandangan yang berbeda. Demikian juga selalu berada dalam perubahan dan perkembangan. Perlu juga diplomasi dan dialog yang menjadi sarana penting untuk menyelesaikan konflik dan mencari solusi damai dalam berpolitik. Selanjutnya negosiasi dan dialog yang efektif dapat menghindarkan terjadinya konflik. Lalu dinamika politik di satu negara dapat memiliki dan memberikan dampak global yang signifikan. Tidak lupa juga bahwa pentingnya ada edukasi politik yang menjadi kunci. Serta dinamika politik harus berlandaskan pada etika dan integritas. Pemimpin politik harus berpegang pada nilai-nilai moral dan etika dalam tindakan dan keputusan politik mereka.
