Dalam hitungan bulan, kabinet yang lama akan berganti dengan kabinet yang baru. Sudah tentu, dan tidak lagi menjadi rahasia jika seiring dengan bergantinya pemerintahan dan susunan kabinet yang baru, akan ada perombakan dan pergantian Menteri-menteri yang dulunya bertugas dibidang dan areanya masing-masing, meski tidak bisa pula dipungkiri mungkin akan ada pula Menteri yang menjabat dua periode.
Salah satu yang mungkin akan berganti adalah Menteri yang bertugas untuk mengurusi bidang pendidikan dasar dan menengah. Bergantinya Menteri pendidikan ini tentu akan membawa perubahan kebijakan didalam segala aspek, terutama di kementrian yang akan dipimpin oleh Menteri yang baru, tidak terkecuali kurikulum pendidikan di sekolah.
Perubahan demi perubahan pada kurikulum pendidikan di negeri ini tampaknya sudah menjadi sebuah kewajaran. Setidaknya ada sekitar 10 jenis kurikulum yang telah diterapkan sejak tahun 1947 hingga kini.
Kini, mendekati masa kabinet yang akan segera dirombak dan kemungkinan besar bahwa kemudian Menteri pendidikan juga akan mengalami pergantian, maka kemungkinan besar pula, kurikulum dan segala kebijakan yang telah ada juga akan mengalami perubahan.
Dalam wawancara dengan sebuah media nasional, Wakil Presiden yang kini sedang menjabat, Jusuf Kalla, mengatakan bahwa jika tiap kali Menteri berganti dan kemudian kurikulum yang sedang berjalan ikut dirombak itu adalah hal yang wajar.Â
Agak sedikit mengejutkan memang, jika seorang Wakil Presiden berkata seperti itu, tanpa berpikir akibat yang dirasakan oleh siswa yang menjalani kurikulum tersebut.
Meski dasar berpikir beliau mengatakan bahwa pendidikan itu dinamis dan bisa berubah karena teknologi yang terus melaju, apakah itu membenarkan perombakan kurikulum menjadi sebuah kewajaran?
Mari kita lihat, jika kurikulum dirombak setiap 5 tahun sekali dengan asumsi bahwa Menteri pendidikan akan melaksanakan tugasnya dengan bersih selama 5 tahun, tanpa adanya reshuffle ditengah-tengah periodenya, itu saja masih akan menimbulkan pro dan kontra.Â
Sebab, akan proses dimana sebelum siswa-siswi di berbagai jenjang pendidikan menyelesaikan kurikulum yang sedang berjalan mereka harus berhadapan lagi dengan sesuatu yang baru.
Belum lagi jika ditengah-tengah sang Menteri harus di-reshuffle, dan kemudian membuat kebijakan baru lagi.
Dilain sisi, perubahan kurikulum juga akan mengakibatkan buku-buku yang menjadi sumber belajar selama ini tidak lagi bisa dipakai oleh siswa tahun berikutnya karena adanya perbedaan materi yang diajarkan atau kurikulum yang diselenggarakan.
Di sisi pengajar, seringkali para pengajar karena adanya perubahan-perubahan kurikulum tersebut, kemudian harus mengerjakan dua hal, karena seringkali akibat adanya perubahan kurikulum tersebut, ada sekolah-sekolah yang menyelenggarakan dua kurikulum secara bersamaan. Tentu hal ini juga menyebabkan beban tugas guru yang menjadi lebih banyak.
Pengetahuan memang dinamis, apalagi dengan kemajua teknologi yang semakin tidak terbendung. Tentu diperlukan suatu sistem pendidikan yang bisa mempersiapkan peserta didiknya siap menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Lalu apakah pergantian kurikulum menjadi satu-satunya solusi?
Sepertinya hal tersebut memang masih perlu dikaji. Apalagi jika perubahan kurikulum tersebut dilandasi dengan kepentingan-kepentingan politik. Hal tersebut tidak bisa dikatakan wajar.
Peserta didik seolah menjadi 'kelinci percobaan' sang Menteri. Peserta didik adalah generasi penerus yang akan meneruskan perjuangan bangsa ini, bukan sekedar objek untuk memuluskan semua kepentingan-kepentingan berbagai pihak.
Jika memang setiap ganti Menteri, kurikulum dirombak itu menjadi sebuah hal yang wajar, maka tampaknya memang pendidikan belum menjadi prioritas utama pembangunan negeri ini. Kiranya hal ini bisa menjadi perhatian lebih bagi pemerintah.
