Mohon tunggu...
Den Ciput
Den Ciput Mohon Tunggu... I'm a writer...

Just Ordinary man, with the Xtra ordinary reason to life. And i'm noone without God.. wattpad : YosuaYosua700

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan Pilihan

Indonesia, dari Orde ke Orde

13 Juli 2019   02:05 Diperbarui: 13 Juli 2019   09:50 0 1 1 Mohon Tunggu...
Indonesia, dari Orde ke Orde
Soeharto mendapat 'mandat' sebagai Presiden dari Soekarno (Sumber foto: Arsip Nasional/Republika)

Pada tiga tahun pertama kepemimpinannya, Soeharto langsung menggebrak dengan 'program kerjanya' yang dinamakan Pelita / Repelita. Pelita adalah pembangunan lima tahun, sedangkan repelita adalah rencana pembangunan lima tahun.

Repelita pertama, Soeharto menekankan sektor pertanian. Artinya dalam pemenuhan kebutuhan pokok (dasar), serta sebagai penunjang pembangunan infrastruktur, pemerintahan yang diberi tajuk Orde Baru itu mengandalkan pendapatan dari hasil pertanian.

 Pemerintahan Orde Baru pun gencar memperbaiki sektor pertanian. Waktu itu disebut pula, bahwa sebagai negara agraris harus bisa memenuhi kebutuhan pangan, berswasembada pangan sendiri. Syukur-syukur ada lebihnya. Bisa buat yang lain.

Mungkin satu hal yang patut disayangkan adalah, entah kenapa, pemerintah ORDE BARU waktu itu menyebut negeri ini dengan sebutan negeri agraria, sedangkan luas garis pantai kita adalah 81.000 Kilometer, yang artinya 70% dari total wilayah Indonesia secara keseluruhan.
Sampai disini, sudah dipastikan bahwa pencanangan Pelita / Repelita pertama salah sasaran.

Boleh saja memperkokoh sektor pertanian, tapi jangan abaikan kekayaan laut yang harusnya kalau bisa dikelola lebih baik akan mendatangkan hasil yang lebih baik bagi kehidupan perekonomian rakyat Indonesia.

Yang lebih aneh lagi adalah Repelita Kedua. Dengan dalih bertujuan mengembangkan potensi Pulau-Pulau lain selain pulau Jawa dan Bali, bukannya memeratakan pembangunan, tapi malah memindahkan sebagaian penduduk Jawa dan Bali melalui program Transmigrasi ke Pulau-Pulau yang dinilai tingkat kepadatan penduduknya masih jarang seperti Sumatra, Kalimantan, serta Papua (Waktu itu Irian Jaya), tanpa dukungan pembangunan Infrastruktur yang memadai.

Penduduk yang di ikutkan program transmigrasi tersebut diberi bekal beberapa hektar tanah, alat pertanian, serta rumah, untuk selajutnya warga Transmigran tersebut menggantungkan hidupnya dari hasil perkebunan atau pertanian.
Mungkin ada bagusnya. Karena dengan begitu mengurangi kepadatan pulau Jawa.

Masalahnya pemerataan pembangunan tak juga dilakukan. Karena pembangunan infrastruktur bertumpu di Jawa, terutama Jakarta.
Tak pelak, tetap saja, kelak, keturunan Warga Transmigran ini mesti mengadu nasib ke pulau Jawa juga agar nasibnya lebih baik dari orang tua.
Sekilas program transmigrasi ini 'sukses', tapi ke depannya gagal.

Dilanjutken Repelita ketiga yang menitik beratkan pada sektor industri dengan tujuan bisa menyerap tenaga kerja. Ke depannya, pemerintah Orde Baru berharap bisa ekspor hasil produksi anak bangsa. Tak jelas industri apa yang menjadi fokus Repelita paska tiga periode pemerintahan Soeharto ini. Tapi yang amazing, pada tahun 1980 an Indonesia berhasil menjadi negara swasembada beras, dan bahkan ekspor ke mana negara.

Padahal sektor pertanian sudah dibangun sejak Repelita pertama. Perlu waktu belasan tahun bagi pemerintah Orde Baru untuk membuktikan keberhasilan dari telah apa yang telah dicanangkan.

But the show must Go on. Repelita keempat dimulai. Kali ini sasarannya adalah memfokuskan pada penyerapan tenaga kerja  baru di sektor industri. Tak dijelaskan, konsentrasi industri macam apa.
Tapi antara Repelita tiga dan empat ini terkesan punya tujuan yang mbulet dan tidak jelas serta berkaitan satu sama lain, kayak benang kusut.

Mangkin ndak jelas!

Repelita Lima pun dimulai setelah Repelita empat kelar dilaksanakan, dengan hasil, entah apa...

Konsentrasi pada Transportasi, komunikasi, dan pendidikan.
Saya dibuat gagal paham, failed to under stand, missed to understand dengan slogan-slogan itu.
Perbaikan sistem transportasi yang kayak apa yang dibenahi? Transportasi umum? Perkereta-apian misalnya. Ya gitu-gitu saja. Tidak ada pembenahan. Alih-alih kereta ekonomi nyaman dengan air conditioner, kecelakaan kereta api Bintaro malah jadi tonggak sejarah betapa buruknya transportasi umum waktu itu.

Sektor komunikasi mungkin waktu itu bisa jadi, mendapat sedikit 'sentuhan' dengan munculnya beberapa televisi Swasta.
Begitupun ternyata ada udang dibalik bakwan yang basi.

Lha wong izin stasiun televisi itu dikatongi Bambang Trihatmojo, salah satu pangeran cendana. Hahahah...

Bener kan, segala rencana dan aturan dibuat untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu?

Setahun kemudian, tepatnya tanggal 13 September 1990, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden No. 40 tentang pengumpulan pajak kepemilikan televisi antara Yayasan TVRI dan PT Mekatama Raya, perusahaan swasta milik Sudwikatmono dan Sigit Hardjojudanto.
Dua perusahaan itu yang dahulu kala mengumpulkan dan mengelola pajak televisi. (Sumber : Wikipedia)

Ini yang tidak lucu! Bener-bener tidak lucu. Kita diuber-uber pajak karena memiliki alat komunikasi. Tapi saya bersyukur, karena waktu itu keluarga kami tidak memiliki televisi. Boro-boro beli tipi, listrik saja belum menjamah kampung kami!

Kalau mau nonton ya dirumah tetangga.
Satu tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 23 Januari 1991 TPI mengudara. Pengelolanya adalah PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia.  Dengan dalih menjadi siaran televisi pendidikan pertama di negeri yang bukan warisan kumpeni ini.

Dan sektor pendidikan, apa yang dibenahi? Kurikulum sekolah? Atau apa?

Pembebasan biaya sekolah negeri misalnya?
Tak ada itu! Tak ada..(Maaf, ini pemerintahan Orde Baru)

Jadi apa yang baru pada Orde Baru? Slogan yang selalu baru.
Pada akhirnya rezim Soeharto pun runtuh pada 21 Mei 1998 dengan segala kontroversi tentang Pak Harto, the Smiling General.
Bagaimanapun, kata Gusdur, " Pak Harto itu jasanya besar buat negeri ini, walaupun dosanya juga banyak." Hushhh!

Piye Le Kabarmu? Enak jamanku toh? Embuh lah, mbah!!! 

Pasca-pemerintahan Orde Baru
Tak usah membahas pemerintahan setelah Soeharto. Naiknya BJ Habibie sebagai presiden transisional menambah cemarut negeri ini. Satu propinsi lepas dari pangkuan ibu pertiwi  (Timor-Timur).

Orde Reformasi yang di gembar-gemborkan membuat negeri ini harus banyak berbenah seperti negeri yang baru mendapat kemerdekaan.

Kemerdekaan yang bukan direbut dari tangan penjajah, melainkan 'hadiah' dari Pak Harto. Seperti Malaysia yang dihadiahi kemerdekaan oleh pemerintah Inggris.
Bedanya, Malaysia dilepas Inggris setelah dididik sedemikian rupa sehingga menjadi bangsa yang lebih teratur.

Maaf... Sekali lagi mohon beribu maaf, bukan tak bangga terhadap negeri sendiri, tapi saya berusaha jujur mengungkapkan keadaan negeri ini.
Lepas pemerintahan Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid di dampingi Megawati Soekarno Putri memimpin negeri. Tak bertahan lama, diawali pada 20 Oktober 1999-23 Juli 2001.
Pada masa pemerintahan Gusdur menghasilkan beberapa regulasi yang turut mewarnai negeri ini. Keran deregulasi yang memperbolehkan impor utuh kendaraan, baik roda dua maupun empat atau lebih dibuka.

Tapi yang paling mencolok adalah penetapan hari raya Imlek sebagai hari besar nasional yang langsung disambut antusias warga minoritas Tionghoa. Berkat Gusdur lah saudara-saudara kita dari etnis Tionghoa yang turut membangun negeri merasa menjadi manusia Indonesia seutuhnya setelah sekian puluh tahun seolah hidup dalam kekangan dan pembatasan oleh Orde Baru, kecuali beberapa gelintir kroni Pak Harto.

Sayang kepemimpinan Gusdur yang kontroversial dimakzulkan. Gusdur turun pada tanggal 23 Juli 2001. Sisa waktu pun diteruskan oleh Megawati Soekarno Putri sampai dengan 20 Oktober 2004.

Setelah beberapa presiden dari kalangan sipil memimpin, pada pemilu 2004, dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, salah satu purnawirawan Jenderal Angkatan Darat yang notabene menantu Sarwo Edie Wibowo.

Era penerintaha Susilo Bambang Yudhoyono adalah awal dari proses pemilihan presiden secara langsung. Inilah presiden pilihan mayoritas rakyat Indonesia untuk pertama kalinya.

Satu saat, di satu kesempatan, dalam sakitnya, Pak Harto sempat bertanya pada Cak Roes ( Roeslan Abdulgani), " Cak, Presidennya sekarang Jenderal, ya?"
Cak Roes pun cuma mengangguk. Pak Harto pun tersenyum lega. Seolah masih berharap bahwa negeri ini dipimpin seseorang dari kalangan militer.

Bisa jadi Pak Harto ngerasa, untuk memimpin 'bocah bengal' harus digunakan cara-cara militer.

Tapi harapan Pak Harto meleset. Walau SBY dari kalangan Militer, tapi kepemimpinannya jauh dari kesan diktator, seperti yang pernah dilakukannya dahulu waktu memimpin negeri yang, sekali lagi, bukan warisan kumpeni ini.

Dibawah SBY ekonomi sempat tumbuh sampai 7%, tapi inflasi juga tembus sampai dua digit.
Sami mawon!

Memimpin selama dua periode, tak ada gebrakan berarti. Datar-datar saja. Malah menyisakan persoalan Bank Century yang hingga akhir masa jabatannya tak kunjung selesai.

Hingga akhirnya pada 2014 Jokowi memenangkan hasil pemilu.

Era kepemimpinan Joko Widodo
Dengan modal total suara yang mencapai 53,15% suara atau 70.997.859 pada tahun 2014, Jokowi melenggang ke istana.

Hari pertama Joko Widodo memimpin negeri (Sumber foto: Sains Kompas)
Hari pertama Joko Widodo memimpin negeri (Sumber foto: Sains Kompas)
Rekam jejak yang bersih ketika menjabat Walikota Solo, Jawa Tengah, serta sempat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta membuat popularitasnya melambung naik.Bahkan ketika dilakukan survey sebelum pemilihan yang mengunggulkan potensi kemenangannya pada Pilpres, indeks harga saham gabungan dan nilai tukar Rupiah naik terhadap USD. Memunculkan sentimen positif terhadap investor asing.

Pada awal pemerintahannya Jokowi langsung menggebrak dengan peluncuran Kartu Indonesia Sehat dan kartu Indonesia Pintar serta kartu keluarga sejahtera.
Oposisi berusaha mengkritisi langkah Jokowi, bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah pelanggaran, karena tidak ada dasar hukumnya.

Apalagi langkah tersebut diiringi dengan kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak.

Tapi, pertunjukan mesti berlanjut. Terbukti setelah keikutsertaannya pada KTT Apec dan G20, dihadapan para pemimpin dunia Jokowi presentasi tentang segala potensi-potensi yang bisa dikembangkan di Indonesia terkait iklim investasi. Hasilnya, ada sekitar Rp 300 Trilyun duit dibawanya dalam bentuk investasi.

Di sektor Migas, Jokowi melakukan gebrakan dengan memberantas Mafia-nya. Faisal Basri ditunjuk sebagai ketua pemberantasan Mafia Migas. Pembubaran Petral adalah salah satu langkah strategis untuk membersihkan sektor Migas dari para 'pemain' diladang yang basah.

Penunjukan Susi Pujiastuti sebagai menteri Kelautan dan perikanan adalah langkah yang sangat serius untuk lebih mengembangkan potensi laut, mengingat Indonesia adalah negara Maritim, bukan agraria. Bertolak belakang dengan apa yang dilakukan Soeharto yang lebih mengedepankan hasil pertanian.

Di bawah pemetintahan Jokowi pula, Tol Trans Jawa selesai. Karena beban jalan Pantura yang merupakan jalan utama yang menghubungkan pulau jawa dinilai sudah tidak layak lagi sebagai penghubung.

Bukan hanya Tol Trans Jawa, Trans Sumatra juga tak luput dari perhatian. Tak dapat dipungkiri, Jokowi terkesan menggenjot pembangunan Infrastruktur untuk mengejar ketertinggalan. Inilah yang kelak dijadikan kritik oleh oposisi.

Tapi toh sektor lain tak lantas diabaikan. Seperti sektor membangun kualitas sumberdaya manusia dengan slogan 'revolusi mental'.

Menurut sumber yang layak dipercaya, revolusi mental adalah satu revolusi mental manusia Indonesia untuk menuju manusia-manusia yang penuh integritas, pekerja keras, tapi tetap menjunjung tinggi semangat gotong royong.

Sebetulnya gagasan Revolusi mental bukan murni ide Jokowi. Melainkan oleh presiden Soekarno pada satu peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1956.
Entahlah, setelah sekian puluh tahun, revolusi mental baru bergaung lagi.

Sebagai pemimpin di era milenial, Jokowi sadar, gaya kepemimpinan juga harus mengikuti perkembangan jaman. Buktinya , sektor teknologi informasi juga turut dibenahi. Berbagai usaha yang berbasis IT, dalam hal ini sektor yang bergerak dibidang pengembangan Start up, juga didukung sepenuhnya oleh pemerintah.

Tak lain karena pernah ada kejadian 'lepasnya' salah satu Start up perintis yang dibeli oleh asing. Padahal Start up tersebut memiliki potensi berkembang. Dana-dana bantuan untuk perintisan atau ide pembuatan Start up ditingkatkan. Hal ini dibuktikan dengan persiapan dana sebesar Rp 113 Milliar untuk membantu pengembangan 249 pengembang Start up.

Walau pertumbuhan ekonomi hanya sekitar 5%, tapi tingkat inflasi hanya berkisar diangka 3% koma sekian.

Kini, untuk yang kedua kalinya Putra Solo ini terpilih lagi. Kita tunggu gebrakan selanjutnya..