Rapat antara Komisi X dan Dinas Pendidikan Kaltim dan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan berlangsung tegang. Rapat tersebut digelar di Balikpapan, malam tadi. Rapat ini membahas kisruh pendistribusian naskah soal ujian nasional (UN). Hingga kemarin, 14 kabupaten/kota di Kaltim baru menerima naskah soal UN tak lebih dari 50 persen.
Tak cuma kurang. Naskah soal yang diterima bertukar-tukar. Kardus yang bertulis bahasa Indonesia isinya bahasa Inggris. Jatah Kaltim malah ada yang nyasar ke daerah lain. Mungkin UN tahun ini lah yang paling kacau dari yang sudah-sudah. Harap tahu saja, geografis di Kaltim ini tak sama dengan di Jawa. Ada daerah yang cuma bisa dijangkau dengan pesawat perintis karena akses darat yang tidak ada. Sebagian harus ditempuh melalui jalur sungai yang makan waktu berjam-jam.
Ketegangan rapat bermula dari ketidaksiapan seluruh daerah di Kaltim untuk menggelar UN hari ini. Semua sepakat menunda UN. Tapi, di Jakarta, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh ngotot UN tetap digelar serentak. Dengan entengnya ia bilang,”apapun yang terjadi UN tetap digelar besok (hari ini). Malam ini gandakan soal dengan mesin fotokopi. Awasi oleh Disdik dan libatkan kepolisian,” ujarnya di balik telepon. Si penelepon, Kadisdik Kaltim Musyahrim cuma manggut-manggut , terpaksa mengiyakan.
Nah, ini lah biang ketegangan itu. Semua daerah di Kaltim, gelagapan. Tak ada yang menjamin penggandaan dengan cara fotokopi bisa rampung malam tadi. Tak cuma masalah waktu. Potensi kebocoran saat menggandakan naskah UN juga jadi pertimbangan. Solusinya, tentu menunda UN sampai benar-benar siap.
Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang, paling tegas. “UN di Samarinda ditunda. Kalau ada Kepala Sekolah yang berani menggelar UN, saya copot,” katanya. Jaang sadar, sikapnya itu menentang arus. Tapi, baginya , hal ini harus dilakukan.
Kaltim, melalui Gubernur Awang Faroek Ishak akhirnya resmi memutuskan menunda pelaksanaan UN hingga seluruh naskah UN diterima komplit. “Ditunda saja. Saya yang bertanggungjawab dan akan mengkomunikasikan kebijakan ini dengan Pak Nuh,” katanya.
Lalu, bagaimana dengan ide fotokopi Pak Menteri tadi? Ide ini yang bikin pusing. Salah satu pejabat Disdik di Kaltim, keluar dari ruang rapat dengan wajah kusut. Dicecar wartawan, ia makin gondok. “Bagaimana mau difotokopi? Soalnya kan pakai barcode. Siapa yang bertanggungjawab kalau semua hasil UN itu tak terbaca. Sudah lah, jangan tanya-tanya dulu. Kepala saya pusing,” ujarnya sambil berlalu.
Kalau sudah begini, Pak Menteri pusing juga nggak? Banyak yang menilai, kisruh UN ini karena pusat mulai memupuk ulang sikap sentralistiknya. Daerah tak lagi dilibatkan dalam pencetakan soal. Padahal, daerah juga bisa menjamin keamanan soal agar tak bocor. Membuat variasi 20 soal dan berbeda di tiga rayon se-Indonesia ternyata rumit juga. Mungkin ini yang luput dari pikiran Pak Menteri.
Di Balikpapan, Komisi X cenerung setuju UN di Kaltim ditunda. Meski kewenangan menunda UN di tangan Kemendikbud. Mereka secepatnya akan pulang ke Jakarta. “Pokoknya, kami akan panggil Menteri. Hal ini harus dijelaskan,” tegas anggota komisi, Syamsul Bachri.
Sementara ini, alur cerita bergeser ke Pak Menteri M Nuh. Bukan cuma anda lho Pak Nuh yang sudah merasakan perlawanan Kaltim. Kolega anda, Menteri ESDM Jero Wacik sudah pernah takluk. Kaltim dan provinsi se-Kalimantan pernah melawan kebijakan pengurangan jatah BBM. Pak Jero akhirnya menambah jatah BBM itu. Jadi, Pak Nuh, jangan sepelekan jatah-jatahan yang kurang. Daerah ini sudah sering marah soal yang ‘kurang-kurang’ itu…