PSSI dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) kali ini kembali berbeda pendapat terkait dengan persoalan lokasi kongres PSSI 17 oktober mendatang. Seperti yang diberitakan PSSI menolak permintaan dari pemerintah dalam hal ini Kemenpora yang meminta agar lokasi kongres dipindah dari yang sudah ditentukan PSSI di Makasar menjadi ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Pemerintah beralasan karena itu merupakan sebagai bentuk wujud dari reformasi total PSSI, agar kembali memulainya dari titik nol dimana Yogyakarta yang dikenal sebagai tempat lahirnya PSSI. Tentunya hal seperti ini bisa diterima dan alasan yang masuk akal. Apa lgi memang sebelum ini juga terdengar suara sumbang yang mengatakan tidak setuju dengan terpilihnya Makasar sebagai tempat pelaksanaan kongres tersebut yang diangap diputuskan secara sepihak oleh PSSI. Selain itu, secara teknis pun Yogyakarta sesungguhnya memiliki moda transportasi yang mudah dijangkau. Termasuk fasilitas akomodasi seperti hotel dan sebagainya juga tentu sangat memadai ketimbang Makassar.
Sementara PSSI yang memang dasarnya masih saja alergi dengan segala macam bentuk masukan dari pihak pemerintah, kembali menegaskan keberatannya dan mengatakan bahwa kongers tetap akan berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada 17 Oktober mendatang. Dengan alasan karena memang Lokasi tersebut sudah diputuskan jauh-jauh hari oleh Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada saat kongres di Ancol 3-5 Agustus lalu bahwa Makasar lokasi pelaksanaan kongres selanjutnya yang juga merupakan sekaligus menjadi mandat dari Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI tersebut.
Selain itu PSSI menilai sepertinya tidak mungkin lagi untuk memindahkan lokasi Kongres saat ini, apa lagi menurut mereka persoalan tuan rumah kongres PSSI ini sudah pernah dibicarakan dengan pihak Kemenpora beberapa waktu lalu. Namun dikatakan saat itu, tak muncul persoalan tentang keputusan Exco PSSI yang menunjuk Makassar sebagai tuan rumah tersebut.
Memang adanya usulan tempat pelaksanaan kongres dari pemerintah itu baru muncul beberapa hari yang lalu (9/9) sesuai surat Kemenpora ke PSSI dengan nomor S. 2844/MENPORA/IX/2016 yang ditandatangani langsung oleh Menpora Imam Nahrawi. Isinya Pemerintah meminta agar pelaksanaan Kongres Tahunan 17 Oktober nanti dipindah dari Makasar ke ke Yogyakarta. Dengan alasan mengingat federasi nasional tersebut, lahir dan dibentuk di kota itu (Yogyakarta), th 1930 silam. Dan dijelaskan juga bahwa rekomendasi itu dibuat pemerintah justru karena memang adanya surat permintaan dari PSSI sebelumnya nomor 557/UDN/286/VII-2016 tanggal 16 Agustus perihal permohonan rekomendasi penyelenggaraan Kongres PSSI.
"Surat itu adalah saran. Mereka meminta rekomendasi, tentu kami membuatkan saran. Pemerintah menjadi pembina sekaligus penanggung jawab olahraga nasional. Toh ini masalah tempat. Jadi, jangan dibesar-besarkan. Hal yang penting adalah kongresnya," kata Menpora Imam Nahrawi.
Jadi terkait dengan polemik tempat lokasi kongres ini seakan-akan memang diciptakan sendiri oleh PSSI, Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) seperti diberitakan juga menolak kalau dianggap atau dikatakan intervensi terkait dengan rekomendasi tempat Kongres PSSI tersebut. Bahkan kalau itu dianggap intervensi jika dibutuhkan PSSI pemerintah siap untuk menjelaskan kepada FIFA kenapa pemindahan itu ada.Â
YAng menarik juga adalah adanya rekomendasi dari kemenpora itu justru direspon dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak yang berkepentingan termasuk dari Kelompok 85 yang nota bene angotanya adalah mayoritas pemilik suara/voters PSSI. Dimana menurut mereka keputusan PSSI menggelar kongres di Makassar itu adalah keputusan sepihak dari PSSI, padahal menurut mereka waktu KLB agustus lalu itu hanya yang diputuskan adalah masalah tanggal pelaksanaannya saja, sementara masalah tempat belum dibicarakan/diputuskan namun setelah seperti diberitakan itu ada rapat Exco yang sudah memutuskan bahwa lokasi kongres di Makasar.
"Sebenarnya kami tidak mempermasalahkan Makassar, tapi paling tidak harus dibicarakan kepada kami karena kami adalah voters. Dengan adanya surat Menpora yang merekomendasikan Kongres Pemilihan harus di Yogyakarta, maka Kelompok 85 mendukung rekomendasi tersebut," tambahnya.
Begitu juga dengan pemahaman dari seorang tokoh sepak bola nasional FX Hadi Rudyatmo yang juga Walikota Solo itu, mengatakan soal pro dan kontra lokasi kongres PSSI tersebut menurutnya apa yang dinginkan pemerintah sejatinya tidak perlu dipersoalkan. "Saya heran dengan pihak-pihak yang kontra. Hanya saran untuk pemindahan lokasi saja, pemerintah sudah dituduh intervensi. Seharusnya tidak berpikiran negatif terlebih dulu," kata Rudy Kamis (15/9/2016).
