Siapa Bilang KPU dan Bawaslu Tak Perlu Tahu Retorika?

#catatanpilpres2019

Seliweran di linimasa berbagai unggahan kawan-kawan di media sosial. Terjadi apa yang dinamakan kontestansi bukti-bukti yang menunjukkan keunggulan masing-masing. 

Sebelumnya, sejumlah lembaga survey mengeluarkan hasil final Quick Count (QC) lewat siaran televisi yang mengunggulkan  paslon 01. Sampai coretan ini ditulis, kubu 02 tidak unggul oleh QC, mengeluarkan hasil Exit Poll internal dan mengklaim kemenangannya.  

Ribut di media sosial, kedua pendukung sepertinya masih berusaha meyakinkan, lebih  utamanya pada diri sendiri. Ini menandakan bahwa adanya kesadaran bahwa memang bukan QC atau Exit Poll yang menentukan kemenangan. Lebih pelik dari itu, persoalan yang mengemuka berkaitan tentang kepercayaan terhadap lembaga survey, aktor politik, penyelenggara pemilu (KPU) dan lembaga pengawas pemilu (Bawaslu).

Bahasannya gak perlu serius-serius lah ya...  He he he

Gini lho ya...  Lembaga survey itu yang dinilai bukan dari kepandaiannya bicara (pathos) tapi lebih kepada kompetensi/ dapat dipercaya (ethos) dan bukti-bukti yang dimiliki (logos) . Jadi wajarlah kalo ada istilah, "lembaga survey boleh salah, tapi gak boleh bohong".
Jadi bener juga kalau ada yang coba menelusuri track record lembaga survey untuk jadi acuan bisa dipercaya atau tidak. Tuduhan bohong kepada lembaga survey, itu pasti akan mendapat perlawanan kuat, karena langsung menusuk jantung yang membuatnya tetap hidup.

Sementara politisi itu selain harus bisa dipercaya juga harus pandai bicara menyampaikan peringatan mana yang salah (warrant),  selain memberi klaim mana yang benar (claim). Sejauh yang disampaikan meyakinkan, bukti-bukti (evidence) kadang gak diperlukan. Jadi wajar ada istilah, "politisi boleh bohong tapi gak boleh salah, apalagi kalah". Jadi gak heran juga kalau ada yang coba menelusuri jejak politisi apakah pernah melakukan kesalahan yang bisa jadi pertimbangan. Tuduhan salah apalagi kalah pada politisi, pasti akan dilawan dengan sengit, karena itu menyangkut keberlanjutan karier politiknya.

Kebohongan dan kesalahan inilah yang nampaknya sedang diamati oleh kedua kubu dan seluruh masyarakat Indonesia . Setelah kedua belah pihak saling mementahkan unsur-unsur persuasif dan unsur-unsur retorika masing-masing,  sehingga gak bisa jadi pegangan yang disepakati,  akhirnya semua mata tertuju pada KPU dan Bawaslu.

Berbeda dengan lembaga survey dan politisi. Lembaga KPU dan Bawaslu adalah lembaga yang "Tidak boleh salah, dan tidak boleh bohong" harus sempurna. Karena tempatnya memperjelas masalah (clearing house), sehingga selain harus menunjukkan kemampuan (ethos),  dengan bukti hasil kerja yang baik berupa menegakkan luber dan jurdil (logos).  Hal yang juga sangat penting di sini adalah kemampuannya dalam menyampaikan berbagai informasi yang ingin diketahui oleh publik (pathos). Kinerja KPU dan Bawaslu yang baik saja bisa diartikan tidak baik kalau tidak disampaikan dengan baik. Begitu juga sebaliknya,  kinerja yang kurang baik bisa dimaklumi dengan penjelasan yang baik.

Gak gampang memang, jadi tumpuan harapan semua pihak. Terutama di tengah opini publik yang dibangun oleh kedua kubu. Salah-salah bisa bikin legitimasi melorot yang berdapak bisa menimbulkan kekacauan nasional. Tapi sebaliknya KPU dan Bawaslu akan jadi lembaga yang berwibawa bila mampu menjawab tantangan ini.

Jagakarsa, 18 April 2019