Tamparan Keras dari Komodo untuk Jokowi

Dia mengingatkan pengembangan sektor pariwisata juga harus mempertimbangkan daya dukung. Dirinya pun sudah memerintahkan kepala TN Komodo untuk menghitung daya dukungnya.

Presiden menginginkan agar pembenahan kawasan TN Komodo dilakukan sebagai upaya menjaga ekosistem, agar binatang purba ini tak terganggu kehidupannya. 

Pemerintah akan menyiapkan desain besar untuk membatasi antara kawasan konservasi dan pariwisata di pulau Komodo, sehingga perlu pembatasan kuota kunjungan wisatawan. 

Aspek lingkungan ditekankan Jokowi agar serius diperhatikan agar kawasan TN Komodo tetap alamiah. Pembenahan tersebut diharapkan akan selesai tahun 2023 dan ini merupakan pekerjaan besar dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pada dua laman berita di atas sudah jelas, bahwa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat ingin menjaga populasi Komodo, melestarikan habitatnya, sehingga proyek yang sedang digarap pun, diharapkan mampu menjaga keaslian habitat Komodo. 

Sekilas, kita melihat upaya dari Pemerintah sangat bagus, dengan tujuan untuk melindungi populasi Komodo. Tapi eiitssss, tunggu dulu! Masih ada banyak hal yang harus kalian pertimbangkan sebelum mendukung keputusan Pemerintah. Yuk mari kita lanjutkan pembahasan ini.

Laman Tempo pada (3/10/2019) memuat berita yang berjudul "3 Rencana Pemerintah untuk Pelestarian dan Wisata Pulau Komodo ", Ada beberapa rencana yang disepakati untuk pelestarian dan wisata di Pulau Komodo. 

Berikut ini rinciannya: Menteri Luhut Pandjaitan mengatakan tiket masuk Pulau Komodo di Kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, akan dipatok tinggi, yakni Rp 14 juta per wisatawan per tahun. Ini adalah tarif dengan sistem keanggotaan atau membership. Hasil dari penjualan tiket itu seluruhnya akan dipakai untuk pemeliharaan habitat komodo. Luhut mencontohkan, jika pemerintah menyediakan 50 ribu lembar tiket, maka hasil penjualan sebesar USD 50 juta atau sekitar Rp 700 miliar akan digelontorkan seluruhnya untuk Pulau Komodo.

Menteri Luhut Pandjaitan mengatakan pemerintah akan menyerahkan pengelolaan Taman Nasional Komodo ke organisasi-organisasi filantropis. Pemerintah berencana membuka tender agar pengelolaan lokasi wisata yang masuk golongan destinasi superprioritas itu profesional. Organisasi filantropis itu nantinya bakal menjadi pihak yang menjual tiket kepada wisatawan. 

Sejumlah organisasi filantropis yang sudah dibidik, menurut Luhut, berasal dari Amerika Serikat. Pemerintah juga bakal membangun museum komodo sebagai pusat wisata dan penelitian sejarah keberadaan habitat komodo di Pulau Komodo. Keberadaan museum ini menjadi penting agar wisatawan memahami bagaimana komodo berkembang biak.

Yuhuuuuu, akhirnya sampailah kita kepada benang merah dalam artikel ini. Pemerintah dari awal sengaja memfokuskan untuk mengkomersilkan Pulau Komodo, tentunya melalui narasi-narasi "menjaga kelestarian Komodo, meningkatkan ekonomi daerah, dlsb."