Pengukuran Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Sementara di China, setelah China mempublikasikan hasil estimasi PDB yang berbasis lingkungan (Green GDP) di tahun 2004, memicu gejolak sosial di China yang menuntut pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan.

Berdasarkan tantangan-tantangan tersebut, perlu adanya political will yang besar dari pemerintah suatu negara untuk memulai langkah besar melalui penerapan GPI sebagai indikator kesejahteraan. Disamping itu, penerapan GPI juga perlu diiringi upaya mainstreaming model pembangunan berkelanjutan di dalam kerangka pembangunan nasional suatu negara untuk dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang efektif mengubah perspektif masyarakat dan pelaku usaha sebagai agen ekonomi.

Kesimpulan

Kerangka pengukuran GPI dapat memberikan arah yang lebih baik daripada PDB untuk digunakan dalam perencanaan pembangunan. Bagi para pembuat kebijakan, GPI dapat digunakan sebagai indikator suplemen dari PDB karena mampu memberikan perspektif yang berbeda dalam menerjemahkan kesejahteraan, sehingga kebijakan yang harus diambil pun diindikasikan akan bervariasi.

Bagi pembuat kebijakan, GPI dapat memberikan informasi yang lebih baik khususnya dalam memasuki era pembangunan berkelanjutan yang menjadi arus utama model pembangunan di dunia saat ini. Sampai saat ini, memang PDB cenderung sulit untuk digantikan oleh indikator lain untuk melihat kinerja ekonomi, namun pembangunan ekonomi tidak hanya dapat dilihat dari PDB semata. 

Semakin memasuki era pembangunan yang berkelanjutan, mulai bermunculan indikator-indikator lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), koefisien gini, Human Capital Index, Green GDP, sebagai indikator alternatif. Hal tersebut merefleksikan ketidakmampuan PDB untuk menerjemahkan tingkat kesejahteraan dan tingkat pembangunan nasional.

Pengukuran GPI diharapkan dapat digunakan di Indonesia dan memberi insight pagi pembuat kebijakan serta para pengamat ekonom untuk bersama-sama menciptakan kesejahteraan yang multidimensi dengan menyertakan aspek sosial dan lingkungan. Serta mampu memberikan informasi yang lebih tajam untuk menjadi bahan referensi dalam memformulasikan kebijakan publik.

 Untuk mendukung upaya penerapan GPI di Indonesia, diharapkan data-data statistik yang tersedia sudah mampu memfasilitasi perhitungan GPI. Dengan menerapkan GPI, pemerintah akan mampu mendeteksi masalah-masalah yang selama ini menghambat proses pembangunan nasional dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

References

Gerry Pramudya Sulaiman. (n.d.). Genuine Progress Indicator sebagai Indikator Kesejahteraan. 15.

Suyuti Marzuki. (2017, April 30). Social Welfare. Retrieved from wordpress