Jakarta -- Donny Imam Priambodo yang kini tengah menjadi Caleg DPR RI Dapil Jateng III No Urut 9 mengomentari soal UU APBN 2019 yang mematok nilai rupiah menjadi Rp 15.000/dolar AS. Sebelumnya, dalam nota keuangan  RAPBN 2019 diusulkan sebesar Rp 14.000/dolar AS. Donny menilai, nampaknya pemerintah tak mau spekulasi dengan kondisi rupiah pada tahun 2019 nanti.
"Yang jelas, masalah rupiah kita, yang diperlukan sekarang adalah kestabilan nilai tukar rupiah. Itu saja," kata anggota Komisi XI DPR itu kepada wartawan dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (31/10/2018).
Menurut anggota Fraksi Partai Nasdem ini, semua yang tertuang dalam APBN 2019 pasti sudah melalui kajian matang antara DPR dan pemerintah, termasuk dalam masalah-masalah makroekonomi.
"Jadi selama stabil pada titik tertentu, maka hal-hal yang berkaitan dengan nilai tukar akan menyesuaikan," jelas Donny.
Perihal kebijakan, lanjutnya, semua kebijakan yang positif sudah dilakukan pemerintah. Dari semua kebijakan itu diharapkan significant real sector investments secepatnya masuk.
"Bukan hanya investasi di pasar modal. Kajian tersebut yang harus difokuskan. Sampai terealisasi," terangnya.
Donny memaparkan dengan jelas, dalam UU APBN 2019 pertumbuhan ekonomi di tahun depan ditargetkan sebesar 5,3%, begitu juga dengan inflasi yang sebesar 3.5%, tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,3%, harga minyak mentah di Indonesia sebesar US$ 70 per barel, dan lifting gas 1,25 juta barel setara minyak per hari. Lifting minyak juga mengalami perubahan menjadi 775.000 barel per hari dari sebelumnya 750.000 barel per hari. Dengan kurs Rp 15.000 per dolar AS, pendapatan negara sebesar Rp. 2.165, 1 triliun, meningkat dari sebelumnya dalam Nota RAPBN 2019 sebesar Rp 2.142,5 triliun.
 Secara rinci, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.786,4 triliun, lebih tinggi dari sebelumnya Rp 1.781 trilliun dengan tax ratio sebesar 12,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp 378,3 triliun dari sebelumnya Rp 361,1 triliun. [QR]
