Apa yang Sebenarnya Terjadi dalam Tindakan Kudeta Militer di Myanmar?
Dengan tujuan keamanan wilayah, suatu negara juga memiliki badan khusus yang tugasnya adalah melindungi segenap bangsanya dari ancaman-ancaman baik yang datang dari luar wilayah ataupun dari dalam wilayah itu sendiri yang dikenal dengan nama militer. Oleh karena itu, kedudukan atau posisi dunia militer bagi sebuah negara menjadi sangat penting dan peranya cukup mendominasi dinamika perpolitikan suatu negara tersebut (Yasa, 2022). Campur tangan angkatan militer dalam sistem pemerintahan suatu negara selalu terhubung satu sama lain dengan sistem politik dan hukum dari negara itu sendiri. Namun, keikutsertaan atau campur tangan dari pihak militer dalam sistem pemerintahan negara terlalu dalam maka akan terjadi ketidakselarasan hasil keputusan antara pihak-pihak militer dengan pihak terkait lainya yang pada akhirnya menimbulkan masalah baru bahkan tidak menutup kemungkinan akan berubah menjadi Kudeta Militer.
Kudeta Militer yang kerapa kali menjadi salah satu isu dunia yang sangat rentan merupakan suatu aksi yang tujuan utamanya adalah untuk menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa. Oleh karena itulah sesuai dengan panduan KBBI Kudeta Militer didefinisikan sebagai perebutan kekuasaan pemerintahan yang sah secara paksa yang dilakukan oleh pihak militer. Nah peristiwa yang sama pula pada tahun 2021 kemarin terjadi di negara Myanmar.
Perlu diketahui bahwa kudeta militer yang terjadi di negara Myanmar pada tahun 2021 kemarin bukanlah kali pertama terjadi. Faktanya, sejak merdeka dari Inggris tahun 1948, kudeta militer telah menjadi sebuah isu utama yang terus terjadi. Tercatat kudeta pertama terjadi pada 1962. Menurut (Wimaya, 2021), kudeta pertama ini dilakukan karena militer menganggap bahwa pemerintah pada saat itu tidak bisa mempertahankan kedaulatan negaranya karena terjadi berbagai koflik etnis serta konflik lainya yang dapat memicu perpecahan negara yang baru saja terbentuk.
Sejak kudeta pertama tersebut usai, isu serupa terus berkembang di negara Myanmar karena pada saat yang sama pula sistem pemerintahan diduduki dan dikuasai oleh pihak militer. Kemudian kudeta militer kembali terjadi pada 1988 dan peristiwa ini lebih dikenal dengan nama "8888 Uprising". Kudeta kedua ini diawali dengan terjadinya demonstrasi secara besar-besaran yang menyebabkan setidaknya 10 ribu nyawa masyarakat melayang. Menurut sumber, alasan dibalik aksi dari para demonstran tersebut merupakan sebuah bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang pada saat itu yang seluruhnya dikendalikan oleh pihak militer. Akan tetapi berdasarkan apa yang disampaikan oleh (Nugroho, 2021), pihak militer justru memberikan klaim bahwa hanya ada sekitar 350 nyawa saja yang menghilang.
Meskipun demikian, kudeta militer pada tahun 1988 ini membawa dampak cukup baik yakni melahirkan Partai Liga Nasional NLD yang pembentukanya di prakarsai oleh Aung San Suu Kyi. Melalui NLD inilah sistem demokrasi Myanmar mulai terbentuk dan diadakan pemilu untuk pertamakalinya meskipun dengan segala peristiwa di dalamnya. Namun ternyata pada saat itu pula dominasi kekuasaan militer Myanmar masih sangat kuat. Oleh karenanya pemilu tersebut tidak berjalan dengan baik.
Berangkat dari hal itulah, pada tahun 2021 kemarin kudeta militer kembali terjadi dengan alasan yang sama yakni klaim adanya kecurangan dalam pemilu yang dilaksanakan. Dalam pemilu Myanmar tahun 2020 kemarin, NLD keluar sebagai pemenang, namun lagi-lagi pemerintahan sipil dinilai melakukan kecurangan terhadap hasil pemilu yang ada. Bahkan militer Myanmar berpandangan bahwa ini adalah sebuah keadaan darurat dan bahkan memandang kedaulatan negara sedang terancam. Dampaknya, masyarakat yang telah merasa risau dengan keadaan yang begitu menegangkan akhirnya kembali melakukan protes terhadap campur tangan militer dalam sistem pemerintahan negara.
Dominasi militer terhadap pemerintahan sipil Myanmar masih bertahan hingga saat ini karena memang sejak diadakanya pemilu pertama, militer Myanmar masih mendapatkan kursi dalam pemerintahan. Dominasi ini juga tidak dapat dihapuskan ataupun dihilangkan secara spontan karena dominasi ini telah ada dan bertahan sejak puluhan tahun yang lalu.
Akibat yang ditimbulkan dari sebuah kudeta militer juga tidak sederhana. Ricuhnya suasana negara terutama pada wilayah-wilayah perkotaan yang notabene merupakan wilayah pusat pemerintahan membuat struktur sosial masyarakat turut mengalami perubahan drastis. Masyarakat banyak kehilangan sumber penghasilan mereka yang pada akhirnya angka pengangguran negara Myanmar kembali mengalami peningkatan yang tinggi. Ketidakadanya lapangan pekerjaan juga akan berpengaruh terhadap pendapatan perkapita dari masyarakat tersebut. Disusul pula dengan kenaikan harga bahan-bahan pokok terutama makanan menjadi sebuah penderitaan yang menyakitkan bagi masyarakat Myanmar.
Daftar Rujukan :
Nugroho, S. S. (2021). Review of International Relations. 10.
