2. Reformasi Agraria
      Pemerintah telah berusaha untuk memberikan lahan kepada komunitas yang terlibat konflik sebagai bagian dari inisiatif reformasi agraria nasional. Namun, proses ini menghadapi hambatan birokrasi dan perlawanan dari perusahaan.
3. Penguatan Kelembagaan
      Pemerintah berencana memperkuat Badan Pertanahan Nasional (BPN) di tingkat daerah untuk menangani konflik lahan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, sedang diupayakan untuk membentuk forum lintas sektor.
Kesimpulan
      Sengketa lahan dalam program transmigrasi di Mesuji, Lampung, menunjukkan kompleksitas kebijakan pembangunan Indonesia. Program ini menghadapi banyak tantangan saat dijalankan, meskipun tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan dan mendistribusikan penduduk secara lebih merata. Konflik lahan yang melibatkan perusahaan, masyarakat adat, dan transmigran menunjukkan betapa pentingnya transparansi, koordinasi, dan partisipasi masyarakat secara aktif di setiap tahap program.
      Pemerintah dan pihak terkait dapat menyelesaikan ketidaksepakatan ini dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, program transmigrasi dapat benar-benar menjadi alat untuk pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
