Lain pula dengan temuan Nagara Institute terkait dinasti politik yang bertarung di Pilkada 2020 mengalami kenaikan jumlah disebabkan, salah satunya oleh Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015. Sebelum putusan tersebut, jumlah dinasti politik pada rentang waktu tahun 2005-2014 hanya berjumlah 59 orang kandidat dinasti. Namun dalam pilkada serentak pada tahun 2015, 2017 dan 2018 terjadi kenaikan drastis yakni 86 orang kandidat. Namun Pilkada serentak Desember 2020, jumlah kandidat calon kepala daerah dari dinasti politik meningkat tajam menjadi 124 orang kandidat. Nagara Institute berpendapat bahwa putusan MK tersebut secara nyata dan meyakinkan telah menjadi justifikasi terhadap kenaikan angka dinasti politik di Indonesia sampai pada Pilkada 2020.
Ini tentu mengkhawatirkan bagi demokrasi Indonesia. Sisi lain menunjukkan bahwa kita Indonesia tidak memiliki sistem kekaderan kepemimpinan melalui jalur-jalur formil seperti Partai Politik. Banyak calon pemimpin lahir begitu instant dan tiba-tiba saja muncul di permukaan hanya dengan latar belakang karena anak, istri, suami dan kekerabatan kekeluargaan yang dekat dengan pejabat negara atau pun daerah. Tentunya pihak yang diuntungkan adalah mereka yang memiliki pertalian darah dengan pejabat tersebut.
Kekhawatiran banyak pihak dengan kemunculan dinasti politik akan berpotensi pada penyalahgunaan kekuasaan dan conflict of interest dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Penulis berpendapat bahwa munculnya calon dari jalur dinasti ini membuktikan bahwa Partai Politik tidak berfungsi sebagai wadah penggemblengan kader-kader kepemimpinan baik nasional maupun lokal. Bagaimana mungkin banyak kandidat kepala daerah diusung bukan dari kader murni partai politik. Banyak kader loncat pagar yang tiba-tiba memiliki kartu anggota karena hanya kepentingan maju sebagai kandidat karena kedekatan kekerabatan keluarga pejabat.
Ternyata kondisi Partai Politik sangat membutuhkan dinasti untuk mobilitas dan sumber daya partai agar terus eksis sampai pada kepentingan basis dukungan suara Pada Pemilu selanjutnya terutama Pemilu Legislatif.
Jejak Politik yang Berharga
Fenomena baru diatas baik munculnya kepemimpinan baru maupun menjamurnya calon dari jalur dinasti politik merupakan jejak yang berharga dari perjalanan demokrasi di bangsa ini. Bagaimana persaingan politik diantara mereka, dan bagaimana cara mereka untuk meyakinkan pemilih. Bagaimana mereka memenangkan pertarungan dan bagaimana mereka dalam situasi yang terbatas dengan aturan protokol kesehatan Covid-19 yang sangat ketat melakukan konsolidasi dan kerja-kerja politiknya.
Begitu pula di pihak penyelenggara Pilkada terkait kendala-kendala apa saja yang muncul di pelaksanaannya, peserta dan pemilih itu sendiri. Bagaimana pula realita publik terhadap masalah-masalah yang mereka hadapi. Â Sehingga berbagai peristiwa dan masalah yang muncul dalam proses-proses Pilkada 2020 masa pandemi di atas terlalu berharga untuk dilupakan begitu saja.
Ada banyak yang perlu di koreksi, ada banyak pelajaran yang bisa dipetik.
Dalam konteks itulah, penulis menorehkan sedikit jejak Pilkada 2020 yang tentunya banyak pihak pula yang punya cerita yang sama maupun berbeda sebagai kalaedoskop Pilkada 2020 dimasa pandemi Covid-19.
Cerita jejak Pilkada serentak 2020 bisa menjadi medium pendidikan politik bagi bangsa ini untuk  memetik pelajaran dari Pilkada dimasa kedaruratan kesehatan Covid-19 menuju Pemilu dan Pilkada yang lebih berkualitas di masa mendatang.
Demikian, semoga bermanfaat.
Bumi Anoa, 18 Februari 2021
Penulis; Praktisi Hukum/Ketua KPU Provinsi Sultra Periode 2013-2018
