Pembangunan merupakan salah satu hal yang menjadi fokus pemerintah dalam melakukan tugasnya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat. Pembangunan juga secara berkelanjutan terus dicanangkan dan dilakukan oleh pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berkembangan yang berkemajuan. Dalam upaya melakukan pembangunan yang direncanakan ini, pemerintah telah rampung menyusun visi Indonesia untuk tahun-tahun selanjutnya yang kini dikenal sebagai Visi Indonesia Emas 2045.Â
Di mana untuk sampai kepada visinya, pemerintah atau lebih tepatnya Kepala Bappenas Bapak Bambang Bordjonegoro dalam kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2019 menyebutkan terdapat 4 pilar yang dapat membantu Indonesia mecapai visinya, salah satunya yaitu pembangunan yang merata dan inklusif.
Pilar di atas tidak boleh hanya menjadi teori yang tak berguna, namun harus dijadikan acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam upaya melakukan pembangunan ini, pemerintah juga tentu saja tidak boleh hanya terfokus pada pembangunan satu wilayah. Karena pembangunan bukan hanya diperuntukkan bagi wilayah-wilayah besar dan berpengaruh untuk Indonesia, tapi juga untuk semua wilayah bahkan daerah terpencil dari sudut Indonesia. Pilar pembangunan yang merata dan inklusif menjadi hal yang sangat dibutuhkan dalam upaya pembangunan Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah dan sedikit banyak didukung oleh masyarakatnya. Pembangunan yang dilakukan secara merata tersebut diharapkan dapat menjadi jalan bagi masyarakat di luar daerah agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan kemakmuran dan kesejahteraan hidup dari pembangunan yang dilakukan.
Selain karena kemakmuran dan kesejahteraan bukan hanya milik suatu wilayah, pembiayaan yang dikeluarkan untuk melakukan pembangunan ini juga bukan berasal dari satu wilayah saja melainkan dari Indonesia. Pembiayaan yang dikeluarkan untuk visi pembangunan ini biasanya berasal dari APBN yang merupakan himpunan dana dari seluruh daerah di Indonesia, dari pinjaman atau hibah luar dan atau dalam negeri, atau dari Perusahaan swasta atau BUMN yang diperuntukkan memenuhi ruang fiskal yang terbatas sekaligus memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Dari sisi sumber pembiayaan dapat terlihat secara jelas bahwa biaya untuk pembangunan tidak dipungut hanya dari satu wilayah, maka akan tidak adil jika pemerintah hanya melakukan pembangunan pada daerah-daerah tertentu tanpa memperhatikan daerah lainnya.
Dilihat dari aspek pembiayaan pembangunan yang melibatkan hampir seluruh pelaku ekonomi, pemerintah harus cermat memilih dan memilah bentuk pembangunan untuk setiap daerah yang dituju agar visi pembangunan yang merata dan inklusif dapat tercapai. Pemerintah harus melakukan percepatan pembangunan yang dijalankan secara optimal, juga harus fokus kepada pengembangan wilayah-wilayah tertinggal dan terpencil yang jarang dilirik namun memiliki potensi alam yang besar, juga harus terus melakukan pembenahan sarana dan prasarana bagi kegiatan ekonomi yang seringkali mengalami hambatan saat melakukan kegiatan distribusi ke daerah/ wilayah tertinggal atau bahkan daerah/ wilayah terpencil. Selain itu, pemerintah juga harus mampu melakukan pendistribuian kebutuhan pokok kepada masyarakat secara merata. Juga distribusi pendidikan yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat dan pemenuhan kesehatan masyarakat secara merata.
Untuk melakukan semua upaya pembangunan yang merata di atas, dibutuhkan peran aktif pemerintah demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Pemerintah bukan hanya bertugas membuat rencana-rencana pembangunan tetapi juga harus siap mengeksekusi setiap rencana yang telah dibuat. Bukan hanya bertindak sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan pembangunan tetapi juga sebagai pihak yang bertanggungjawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan Indonesia. Bukan hanya menjadi pihak yang membuat kebijakan mengenai pemerataan pembangunan, tetapi juga sebagai payung bagi seluruh pihak yang terlibat dengan kegiatan pembangunan itu sendiri. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat berani mengambil keputusan tentang rencana pembangunan, tahapan pembangunan, dan pelaksanaan pembangunan. Pemerintah harus selalu aktif bergerak untuk setiap proses yang terjadi dalam pembangunan merata yang dari awal telah dituju.
Namun dalam rangka membentuk pemerataan pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari masyarakat. Masyarakat harus ikut serta berperan aktif dalam membantu pemerintah mencapai visi Indonesia 2045 dengan mendukung serta mengapresiasi kinerja pemerintah dalam upaya mewujudkan pembangunan Indonesia yang merata. Terakhir, baik pemerintah ataupun masyarakat harus secara bijak menanggapi isu dan persoalan yang terjadi selama proses pemerataan pembangunan dilakukan agar hambatan-hambatan yang muncul dapat diminimalisir dampaknya.
