Melakukan rekrutmen aparatur hukum dan pejabat digital berbasis kompetensi (competence-based selection).
Meritokrasi bukan sekadar gagasan moral, melainkan prasyarat bagi bangsa yang adil, produktif, dan berdaya saing di era digital. Tanpa keberanian untuk menegakkan meritokrasi di atas hukum yang adil dan ekonomi yang terbuka, digitalisasi hanya akan memperluas jurang ketimpangan.
"Keadilan dan produktivitas hanya dapat lahir dari sistem yang memberikan ruang bagi setiap kemampuan, bukan setiap koneksi. Ketika meritokrasi ditegakkan, digitalisasi bukan lagi milik oligarki, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia," tutup Sagu.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
