Mohon tunggu...
Heni Susilawati
Heni Susilawati Mohon Tunggu... Dosen - life with legacy

senang menulis tentang politik, demokrasi dan pemilu

Selanjutnya

Tutup

Sosok Pilihan

Visi, Misi, dan Program Paslon Bukan Basa Basi

18 November 2020   10:26 Diperbarui: 18 November 2020   10:42 173
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sosok Cerita Pemilih. Sumber ilustrasi: KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG

Temukan spirit perubahan dalam visi, misi dan program paslon. Ada banyak persoalan publik yang bisa jadi belum menemukan solusi. Kita bisa memetakan ragam persoalan itu mulai dari tata kelola pemerintahan, lapangan kerja, kesehatan, pendidikan, layanan sampah, dan ragam persoalan lainnya. 

Coba perhatikan adakah kita temukan spirit perubahan itu di dalam visi, misi dan progam paslon? Minimal yang mendekati. Kepemimpinan perubahan itu merupakan kebutuhan untuk menjawab ragam tantangan di masa depan. 

Apa saja? Misal Bonus demografi. Ia bisa menjadi berkah atau malah sebaliknya. Tuntutan penciptaan lapangan kerja akan semakin mengemuka di masa yang akan datang.

Para calon pemipin semestinya memiliki visi, misi dan program yang jelas bagaimana menjawab persoalan itu. Kebutuhan akan model kepemimpinan di masa depan tidak cukup hanya terpaku pada kapasitas politiknya yang diukur dengan pengalaman dalam dunia politik. 

Kita membutuhkan pemimpin yang visioner, inovatif dan kreatif dalam mengoptimalkan potensi sumber daya daerah demi sebesar-besarnya kemajuan dan kemakmuran masyarakat.

Kawal Sejak Awal

Publik mesti terlibat dan melibatkan diri dalam tahapan kampanye. Masa depan daerah dimulai dari tahapan pilkada. Visi, misi, dan program paslon itu bukan produk basa basi tanpa arti. 

Ia adalah dokumen politik dari paslon. Ia adalah janji mulia paslon yang akan diwujudkan ketika mereka terpilih. Visi, misi, dan program paslon itu rujukannya ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Ketika paslon terpilih, mereka punya kewajiban untuk segera menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang akan digunakan selama lima tahun kepemimpinan. 

Musyawarah Rencana Pembangunan akan menjadi forum terpenting bagaimana program-program indikatif itu disusun secara sistematik, terarah dan jelas parameter yang ingin dicapai. 

Penentu berikutnya adalah politik anggaran di APBD. Publik mesti mengawal sejak awal, agar visi, misi dan program paslon tidak lagi terkesan sekedar basa basi, tidak lagi terkesan hanya formalitas untuk mendaftar.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Sosok Selengkapnya
Lihat Sosok Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun