[caption id="attachment_171878" align="aligncenter" width="499" caption="Pantaskah TNI/Polri di Beri Hak Memilih di Pemilu 2014 ???...dok.rul"][/caption]
Wacana dan wacana sekali lagi wacana, setelah wacana Dana Aspirasi (sementara berproses), muncul wacana Listrik Gratis dari Dirut PLN, Dahlan Iskan (Ditolak dan malah ditegur oleh Menko Ekuin) sekarang dimunculkan lagi wacana TNI/Polri akan diberi Hak Pilih. Dan Presiden SBY setuju hal ini. Entah wacana apalagi setelah ini, yang jelas sebelum kasus-kasus besar (Century, Mafia Pajak, Mafia Kasus, dll) selesai dengan tuntas, maka bersiap-siaplah menanti wacana-wacana yang menggelitik (ada positif ya tentu ada negative pula).
Kembali ke wacana TNI/Polri dalam konteks mempunyai hak pilih (baik pemilu, pilpres dan pemilukada), ini bagi saya dan mungkin sebagian masyarakat Indonesia, juga agak susah diterima akal sehat. Walau kelihatan pemerintah sedikit memberi isyarat setuju. Ini berbahaya, karena siapa lagi yang akan menjadi penengah bila terjadi masalah, yang lebih parah lagi adalah, TNI/Polri memegang senjata, bila mereka tidak independent sangat berbahaya. Sebenarnya pemerintah tidak usah pusing pikirkan ini, toh secara tidak langsung TNI/Polri, sesuai fakta, bahwa mereka sedikit lebih mendekat kepada pemerintah yang berkuasa (pusat dan daerah). Jadi tentu mereka arahkan keluarganya memilihsesuai harapannya.
Aturan sekarang, TNI/Polri tidak diberi hak pilih, namun keluarganya dan pensiunan/purnawirawan tetap mereka diberi hak memilih, tidak usah revisi UU (ada wacana akan di revisi UU ini) yang tidak memberi Hak Pilih Anggota TNI/Polri itu, lanjutkan saja regulasi lama Pak Beye (sesuai motto/slogan bapak “ LANJUTKAN”). Kasian rakyat kalau TNI/Polri memilih, karena kepada siapa mereka mengadu “curhat” kalau sekiranya TNI/Polri disekitarnya berbeda pilihan politik (partai), akan terjadi pengkotakan di masyarakat kelas bawah, bisa terjadi gejolak yang lebih tajam…..sekali lagi..Ingat… TNI/Polri bersenjata. Tidak benarlah mereka diberi Hak Pilih, mereka Harus Netral, dan kasian juga partai kecil, akan terpasung oleh kekuatan yang semu. Negara bisa lebih hancur, kita harus sadari, bahwa Indonesia baru saja lepas dari kerangkeng Orde Baru.
Masa orde baru saja yang sentralistik itu, tidak memberi hak memilih pada ABRI (baca: TNI/Polri), apalagi sekarang yang sudah mulai berjalan demokrasi (masa reformasi) sangat berbahaya ditengah otonomi daerah (desentralisasi) yang masih berjalan semponyongan, yang sesuai fakta pula terjadi raja-raja kecil di daerah, nah bagaimana kalau dilepas lagi TNI/Polri untuk memilih (Hak Memilih), tambah jadi atau bertambahlah kekuatan raja-raja kecil di daerah, ya…dampaknya rakyat makin terjepit.
Kembali ke zaman orde baru, wah permainan/strategi ABRI, sangat berpihak pada penguasa (namun strateginya cantik, karena tidak diberi hak pilih, kecuali keluarganya. Sesuai fakta, dalam menetukan pilihan, memang keluarganya tidak dipaksa, namun diarahkan memilik Golongan Karya (waktu itu Golkar belum pakai kata partai)…ya..sama saja disuruh kan…….????? Ada Fraksi Abri namun sering disebut pula sebagai“Fraksi Birokrasi”. Apalagi kalau memang punya hak pilih. Lebih berbahaya lagi kalau sesama TNI/Polri kebetulan tidak satu partai, dan pastilah itu tidak bisa dihindari (karena pengaruh person lebih kuat pada fase pileg, namun beda kalau pilpres, tapi pada saat pilkada sama dengan pileg) maka coba pikir apa yang akan terjadi diantara mereka…bertikai…bisa ya dan sangat bisa…..bahaya karena mereka sama-sama bersenjata.
Diharap kepada pemerintah SBY termasuk DPR, tidak usah beri Hak Pilih kepada TNI/Polri, dan rasanya tidak perlu dikaji lagi, tutup wacana ini, biarkan saja seperti kondisi saat ini. Jangan buka ruang lebar untuk bertikai di kalangan TNI/Polri itu sendiri juga TNI/Polri dan rakyat. Memberi Hak Pilih sama saja Membuka Celah Pertikaian….dan sangat rawan konflik. Diharap Presiden Yudhoyono Pikirkan kembali hal perlu tidaknya TNI/Polri diberi hak pilih………
Semoga wacana ini bukan sebagai strategi TNI/Polri atau merupakan langkah awal "politik praktis TNI/Polri" untuk kembali dapat jatah "GRATIS" lagi di DPR atau MPR, bila ditolak pemberian "Hak Memilih" ini (strategi bargaining politik-akan muncul kembali-Fraksi TNI/Polri).....hanya waktu yang bisa menjawab................
Info Link sekaitan:
- SBY Setuju TNI Diberi Hak Pilih klik di sini
- SBY: TNI Berhak Ikut Pemilu 2014 klik di sini
- Potret Politisasi Birokrasi dari Orde Lama hingga Reformasi klik di sini
