Subsidi Pupuk Organik Menjadi Peluang dan Ancaman Menteri Pertanian

"Sepanjang Kementerian Pertanian tidak memanfaatkan sampah organik sebagai bahan baku utama pupuk organik. Maka mustahil target pemenunuhan subsidi 1 ton/tahun tercapai. Hal ini menjadi PR besar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo" Asrul Hoesein, Direktur Green Indonesia Foundation Jakarta.

Salah satu syarat Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) bila ingin berhasil membuktikan profesionalismenya untuk melakukan loncatan pengembangan pertanian di Indonesia, lebih utama yang harus dilakukannya adalah memenuhi target produksi yang berqualitas dalam subsidi pupuk organik yang lalai dilaksanakan oleh pendahulunya.

Termasuk Mentan SYL sangat penting membekali ilmu dan pengetahuan tentang pupuk organik kepada tenaga penyuluh lapang pertanian (PPL) dan para petani itu sendiri. Karena selama ini, ditemukan dilapangan bahwa justru PPL juga minim pengetahuan tentang pupuk organik. 

Seharusnya petani dimampukan untuk memproduksi pupuk organik berbasis sampah organik dan limbah pertanian yang berlimpah.

PPL minim pengetahuan maka akhirnya petani tidak tertarik menggunakan pupuk organik. Padahal pupuk organik sangat menolong petani dalam menurunkan biaya produksi dan sekaligus meningkatkan hasil produksinya. 

Itulah kelebihan pupuk organik karena mengembalikan unsur hara tanah yang hilang akibat pupuk kimia. Termasuk salah satu sebab Indonesia masih impor beras, karena belum mengembangkan pertanian organik. 

Hanya pertanian organik yang mampu melawan impor beras dan jenis produk tanaman pangan lainnya.

Perlu diketahui bahwa pemenuhan subsidi pupuk organik selama ini gagal total, semua Menteri Pertanian selama ini, belum ada yang berhasil memenuhi target subsidi pupuk organik. 

Termasuk kualitas dari pupuk organik subsidi itu sendiri, nyaris tidak memenuhi standar SNI Pupuk Organik Indonesia. Ini salah satu peluang sekaligus ancaman bagi Mentan SYL. 

SYL harus cermat menelisik masalah pupuk organik tersebut. Jangan percaya dulu bawahan yang memberi informasi subyektif, telisik di lapangan.

Belum ada Menteri Pertanian yang fokus menangani sampah organik menjadi bahan baku utama produksi pupuk organik. Petani lebih orientasi pada pupuk kimia saja. Akhirnya petani tidak mengenal dan merasakan manfaat ganda pupuk organik. 

Pupuk organik yang ada, hanya mengandalkan kotoran hewan (kohe) sebagai bahan baku utama. Padahal kohe hanya sebagai stimulan agar pupuk organik tersebut memenuhi standar kelayakan.

Periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menteri Pertanian A. Amran Sulaiman yang mempunyai target 1 juta ton/tahun. Hanya mampu memenuhi subsidi pupuk organik kurang dari 400 ribu ton/tahun. 

Kegagalan pemenuhan subsidi tersebut menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi Menteri Pertanian SYL pada Periode kedua pemerintahan Jokowi. 

Paling parah dalam Perpres No. 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga atau Jaktranas Sampah, Kementan tidak masuk atau tidak dimasukkan di dalamnya. Padahal Kementan sangatlah penting dan strategis untuk ikut mengurai masalah sampah organik dalam kaitannya pemenuhan subsidi pupuk organik yang dibutuhkan oleh Indonesia. Makanya Jaktranas Sampah harus direvisi dan Mentan harus proaktif.

Menjadi pesan penting untuk Mentan SYL ini hal pupuk organik berbasis sampah. Sebuah keharusan bersinergi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memenuhi target 1 juta ton/tahun.

Tanpa bersinergi mustahil SYL dapat memenuhi keinginan Presiden Jokowi dan terlebih keinginan dan harapan petani serta masyarakat Indonesia.

Pekerjaan berat bagi SYL dalam menghadapi pemenuhan pupuk organik tersebut. Karena pasti berbenturan KLHK dalam pengelolaan sampah organik menjadi pupuk organik. Karena KLHK dengan Menteri LHK yang tetap di jabat oleh Menteri Siti Nurbaya, yang hampir pasti masih berparadigma lama dalam kelola sampah.

Sesungguhnya bila Menteri SYL dan Menteri Siti Nurbaya memahami masalah pupuk organik berbasis ini, sangat tidak berat bersinergi karena sama berasal dari Partai NasDem. 

Tentu mudah berkoordinasi dan menemukan kesepahaman bila benar-benar ingin bekerja profesional untuk membahagiakan petani dan masyarakat Indonesia yang dominan mengkonsumsi beras, jagung dan kedelai.

Begitupun sebaliknya, akan menjadi sulit terjadi kerja sama kementerian tersebut bila SYL tidak mampu menembus batas untuk merubah paradigma organ-organ di Kementan sendiri dan KLHK yang diduga semuanya masih punya paradigma lama yang konvensional dalam menyikapi pengembangan pertanian organik berbasis sampah.

KLHK dan Kementan harus memampukan petani dan masyarakat untuk mengelola sampah organik. Kementan SYL harus mampu mendorong KLHK dan Kemenkop/UKM untuk memberdayakan sampah, khususnya sampah organik yang dominan di Indonesia (sekitar 70-80%) untuk diolah menjadi pupuk organik padat dan cair.

Kalau SYL tidak mampu berbuat loncatan untuk mengurai masalah subsidi pupuk organik tersebut, bisa jadi SYL tidak akan mampu menampakkan keberhasilannya yang signifikan dan berakibat SYL akan pendek waktunya untuk berhadapan dengan reshuffle kabinet Indonesia Maju.. 

Karena pasti Jokowi dan Ma'ruf Amin kecewa. Karena sama saja mantan Mentan A. Amran Sulaiman gagal dalam suplier subsidi pupuk organik 2014-2019.

Karena hampir pasti program modernisasi pertanian lainnya sudah dikerjakan oleh pendahulunya, jadi tidak ada hal baru disini bagi Mentan SYL. Kecuali menggenjot pengadaan pupuk organik serta loncatan menutup kegagalan pembentukan atau demplot 1000 desa organik yang gagal total.

Khusus 1000 desa organik ini seharusnya selesai di ahir pemerintahan Jokowi-JK pada tahun 2019 dan ditambah 1000 desa organik lagi sampai pada tahun 2024. Semua ini tercantum dalam Nawa Cita Jokowi-JK yang harus diselesaikan pada pemerintahan Jokowi-MA periode kedua.

Makassar, 7 November 2019