Kondisi-kondisi parsial ini terjadi internal pada SKPD yang diduga akibat adanya peluang bisnis atau potensi permainan "fulus" anggaran pada pos-pos basah atau unit kerja dalam SKPD itu sendiri. Unit-unit basah antara lain: unit atau seksi pembinaan bank sampah, TPA/TPS3R, angkutan sampah, retribusi sampah, tipping fee sampah, dana perbantuan atau pembinaan dari perusahaan CSR. Belum lagi pengadaan prasarana dan sarana persampahan yang banyak menjadi bancakan korupsi.
Pola permainan-permainan ini terjadilah kegamangan atau bisa terjadi kevakuman antar seksi atau antar SKPD serta lintas kementerian. Ada pula SKPD atau kementerian yang membuat program-program instan sekaitan dengan sampah. Macam-macam nama gerakannya dengan mengatas namakan melindungi bumi dari sampah. Belum lagi permainan pada pembayaran dana kompensasi warga terdapak TPA. Kasian rakyat ini menjadi korban persampahan. Tapi nyatanya selalu disalahkan. Selalu dituntut untuk kelola sampah, tapi ruang dan waktunya ditutup oleh pemerintah sendiri.
Artinya ada komponen yang memanfaatkan kondisi carut marut. Hal tersebut nampak terlihat dengan kasat mata berdasar gerakan-gerakan parsial atau instan dalam menyikapi masalah sampah. Sangat terbaca kondisi ini terjadi. Tanpa merasa malu mempertahankan status quo dimana sesungguhnya rakyat sudah mengetahuinya.
Berhenti Salahkan Rakyat
Benarlah bahwa rakyat atau manusia sebagai produsen sampah. Tapi bukankah kewajiban rakyat sudah dipenuhi dengan membayar retribusi sampah?
Sejujurnya masyarakat bisa saja dirugikan oleh kebijakan yang tidak berpihak padanya. Bisa berganda melakukan pembayaran retribusi pengelolaan sampah. Misalnya saat ini ada kebijakan Kantong Plastik Berbayar (KPB) atau Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG), masyarakat lagi-lagi membeli kantong plastik belanjaan yang seharusnya tidak dibeli dan juga tetap membayar retribusi sampah di rumahnya. Bagaimana bisa masyarakat merubah paradigmanya bila tidak ada penghargaan dan sanksi.
Belum lagi masyarakat bila berkunjung ke kawasan kuliner, destinasi wisata dan lainnya. Bisa jadi membayar lagi biaya pengelolaan sampah kawasan yang tidak disadari. Karena biaya pengelolaan sampah inklud dengan harga tiket masuk kawasan destinasi.
Jadi kalau dikatakan masyarakat tidak peduli akan produksi sampahnya sendiri untuk dikelola. Bisa jadi benar, tapi semua itu terjadi karena secara alami terjadi korelasi yang saling mempengaruhi dengan sikap tertutupnya oknum leading sector dari pemerintah dan pemda dalam penanganan sampah.
Maka jangan salahkan masyarakat bila terjadi indisipliner dalam pengelolaan sampah. Karena panutannya sendiri yang bermasalah alias tidak disiplin dalam mengelola dana-dana persampahan. Coba luruskan regulasi serta transparansi dalam pengelolaan dana sampah. Maka rakyat Indonesia pasti patuh dan mendukung.
Kesimpulannya yang perlu diketahui oleh stakeholder dalam pengelolaan sampah di Indonesia adalah bukan tidak ada dana dalam pengelolaan sampah. Justru dana itu berlebih. Bukan rakyat yang salah, justru rakyat tidak diberi kewenangannya yang ada dalam regulasi persampahan. Coba rakyat disuguhi menu informasi yang jujur dan  oknum pemerintah dan pemda berlaku jujur dalam tindakan. Rakyat pasti patuh.
Sebut misalnya gerakan-gerakan instan dari pemerintah dan pemda dalam menangani sampah, seperti aksi pungut sampah di pantai atau di jalanan. Berapa banyak dana yang keluar hanya sebatas gerankan spontan tanpa keberlanjutan. Selesai acara sampah bertumpuk lagi. Itu semua hanya pencitraan.
