Mohon tunggu...
Haryono
Haryono Mohon Tunggu... Digital Strategy - PT Babada Wasaka Indonesia dan Bertravel Media

Suka jalan-jalan, menikmati kuliner, suka dengan suasana alam dan tata kota. Bekerja sebagai digital strategy di Pekanbaru, Riau. Kerja part time sebagai owner agency digital marketing yang membantu UMKM dan korporasi.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Untuk Kemenhub, Solusi Kemacetan adalah Ruas Jalan Berbayar ERP ala Singapura

31 Januari 2025   15:50 Diperbarui: 31 Januari 2025   15:50 229
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bus di Singapura (Sumber: Changiairport.com)

Kemacetan di kota-kota besar Indonesia sudah menjadi masalah klasik yang seolah tak ada habisnya. Setiap tahun, jumlah kendaraan pribadi terus bertambah, sementara infrastruktur jalan dan transportasi umum belum mampu mengimbanginya. Sebagai warga negara yang peduli, saya ingin menawarkan beberapa solusi inovatif kepada Kementerian Perhubungan Indonesia, salah satunya dengan menerapkan sistem jalan berbayar dan transportasi terintegrasi seperti yang sudah sukses dilakukan di Singapura.

Permasalahan yang terjadi di Singapura adalah ruang yang terbatas untuk membangun banyak jalan baru. Cara yang bisa Singapura lakukan dengan cara membatasi jumlah kendaran yang ada. Singapura membuat berbagai trobosan untuk mengatasi wilayah negara yang sempit tapi transportasi dalam negara tetap rapi dan teratur. 

Solusi yang Singapura lakukan diantaranya transportasi yang terintegrasi, pajak kendaraan, jalan berbayar dan juga transportasi umum yang lengkap dan memadai. Hasilnya, bisa kita lihat seperti sekarang ini.

Jalan bayar ini juga dikenal dengan ERP atau electronic road pricing. Penerapan jalan berbayar sebetulnya sudah sukses di terapkan di banyak negara seperti Inggris, Jerman, Swedia dan juga Singapura. 

Penerapan jalan berbayar ini bisa di berlakukan untuk kendaraan tertentu, waktu tertentu dan tarifnya juga bisa disesuaikan. 

Mengapa Kendaraan Pribadi Masih Jadi Pilihan Utama di Indonesia?

Di Indonesia, memiliki mobil atau motor sering dianggap sebagai simbol status sosial. Tidak heran, setiap tahun penjualan kendaraan terus meningkat. Kita tidak bisa melarang orang untuk membeli kendaraan, karena itu adalah hak mereka. Tapi, kita bisa mengatur bagaimana kendaraan tersebut berkontribusi pada perekonomian dan lingkungan.

Di Indonesia ada semacam konsep berpikir bahwa lebih baik punya mobil dibandingkan dengan punya rumah. Lebih baik punya mobil dibandingkan dengan punya tabungan atau rekening gendut, lebih baik punya mobil dibandingkan dengan punya portofolio saham dan investasi. Ya begitulah yang terjadi.

Oleh sebab itu, tidak heran jika jumlah mobil kota besar Indonesia sangat banyak jumlahnya. Ini merupakan potensi pendapatan pemerintah yang mesti dikelola dengan baik.

Selain pajak kendaraan yang dibayar setiap tahun, ada satu ide lagi yang bisa diterapkan: jalan berbayar. Sistem ini sudah sukses di Singapura dan bisa menjadi solusi untuk mengurangi kemacetan di Indonesia.

Bus di Singapura (Sumber: Changiairport.com)
Bus di Singapura (Sumber: Changiairport.com)

Apa Itu Jalan Berbayar?

Jalan berbayar adalah sistem di mana pengendara dikenakan biaya setiap kali melewati ruas jalan tertentu. Caranya, di setiap jalan dipasang sensor yang mendeteksi kendaraan yang melintas. Setiap kendaraan harus memiliki alat khusus yang terhubung dengan sistem sensor tersebut. 

Setiap kali melewati jalan berbayar, pengendara akan dikenakan tarif, misalnya Rp3.000 atau Rp5.000 per lintasan. Untuk tarif ini bisa disesuaikan dengan lokasi dan ruas jalan. Konsepnya mirip dengan jalan tol tapi posisinya didalam kota.

Bayangkan, jika dalam satu hari ada 1.000 kendaraan yang melewati satu ruas jalan, maka dalam sehari kita bisa mendapatkan Rp3 juta. Dalam sebulan, jumlahnya bisa mencapai Rp90 juta hanya dari satu ruas jalan. Jika sistem ini diterapkan di banyak ruas jalan, pendapatannya bisa sangat besar.

Semakin banyak kendaraan yang melintasi jalan itu akan semakin banyak potensi penghasilan yang didapatkan. Belum lagi jika tarif yang kenakan lebih dari Rp3.000, maka akan lebih besar lagi pendapatan yang didapatkan.

Menurut saya jalan berbayar ini cocok diterapkan di kota seperti Jakarta, Bandung, Medan,Pekanbaru, Palembang, Lampung, Surabaya, Bogor, Bekasi, Surabaya, Semarang, Makassar, Bali dan banyak lagi.

Manfaat Jalan Berbayar

Ada beberapa manfaat yang bisa didapatkan jika menerapkan jalan berbayar ini, diantaranya :

1. Mengurangi Kemacetan

Dengan adanya biaya tambahan, orang akan berpikir dua kali sebelum menggunakan kendaraan pribadi. Mereka mungkin akan beralih ke transportasi umum, sepeda, atau bahkan berjalan kaki.

2. Meningkatkan Pendapatan Negara

Uang yang terkumpul dari jalan berbayar bisa digunakan untuk memperbaiki infrastruktur transportasi, membangun fasilitas umum, atau meningkatkan kualitas angkutan umum.

Penerapan jalan berbayar ini menggunakan sistem topup atau tagihan otomatis, sehingga pemerintah bisa dapat uang tiap hari, tidak perlu menunggu sampai 1 tahun untuk mendapatkan uang pajak kendaraan.

3. Mengurangi Emisi Karbon

Semakin sedikit kendaraan pribadi di jalan, semakin rendah pula polusi udara yang dihasilkan. Ini akan membuat kota menjadi lebih hijau dan sehat. 

Udara kotor di Jakarta itu sangat terasa pada saat jam masuk kerja dan jam pulang kerja di kantor. Kemacetan sangat parah membuat dada ini sesak ketika bernafas. Ini juga yang membuat saya sama sekali tidak berminat berkunjung ke Jakarta. Diharapkan nantinya dengan penerapan jalan berbayar udara Jakarta menjadi lebih bersih dan sehat.

4. Memperpanjang Usia Jalan

Dengan berkurangnya kendaraan pribadi, kerusakan jalan akibat beban kendaraan juga akan berkurang. Ini akan menghemat biaya perawatan jalan. Selama ini jika semakin sering dilalui oleh kendaraan maka jalan semakin cepat rusak. Apalagi truk logistik yang melintas didalam kota, selain membahayakan juga mempercepat jalan rusak karena bobotnya yang besar.

5. Mengurasi Biaya Pengeluaran Subsidi BBM

Masalah yang sering dihadapi oleh Indonesia adalah beban biaya subsidi kendaraan bermotor. Sejak dulu masalahnya itu-itu saja dan tidak kunjung selesai. Sebagai contoh dulu subsidi minyak tanah dan bensin, sekarang produk ini sudah tidak ada lagi seperti dulu, tapi beban subsidi tidak ada berkurang. Malah semakin bertambah.

Perlu diketahui bahwa pengguna BBM bersubsidi ini sebetulnya tidak tepat sasaran, banyak orang kaya dan berduit yang pakai BBM bersubsidi.

6. Membantu Proses Perpindahan dari Penggunaan Kendaraan Pribadi ke Transportasi Publik

Selama ini kebiasaan orang Indonesia itu sangat jarang naik transportasi publik, sukanya naik kendaraan pribadi karena lebih nyaman dan lebih murah. Penerapan jalan berbayar ini tentunya akan mengurangi volume kendaraan pribadi dijalanan, kendaraan simpan dirumah, uang pajak tetap jalan, kemudian masyarakat pilih transportasi umum.

7. Seleksi Alami Siapa yang Kaya Sesungguhnya

Program jalan berbayar ini akan jadi pembuktian siapa yang kaya sesungguhnya. Jika dia punya mobil, masih protes dan teriak-teriak dengan kebijakan ini, maka sesungguhnya dia bukan orang yang kaya. Kalau tidak sanggup silahkan naik transportasi umum saja.

Kartu JakLinko (Sumber: Voi.com/Instagram @jaklingkoindonesia )
Kartu JakLinko (Sumber: Voi.com/Instagram @jaklingkoindonesia )

Transportasi Terintegrasi untuk Solusi Jangka Panjang

Selain jalan berbayar, Indonesia juga perlu menerapkan sistem transportasi terintegrasi. Contohnya, seperti sistem EZ-Link Card di Singapura. Kartu ini bisa digunakan untuk membayar semua moda transportasi, mulai dari bus, MRT, hingga taksi.

Di Indonesia, kita sudah memiliki Kartu JakLingko di Jakarta. Namun, sistem ini perlu diperluas ke kota-kota lain seperti Surabaya, Medan, Makassar, dan Semarang. Dengan satu kartu untuk semua kota, masyarakat akan lebih mudah menggunakan transportasi umum, dan pemerintah bisa mengelola dana transportasi dengan lebih efisien.

Tidak perlu membuat sistem yang baru, sistem yang ada kita duplikasi saja dan diterapkan dibanyak kota. Jika membuat sistem yang baru dan berbeda antar masing-masing kota nantinya malah menyulitkan. Sebagai contoh dalam area jabodetabek, ada model lain selain Jaklingko, nanti malah ribet.

Orang yang sama dengan kartu yang sama bisa digunakan di banyak kota misalnya Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk wisatawan juga demikian, tidak beli membeli banyak jenis kartu untuk transportasi. Cukup satu kartu untuk semua dengan sistem saldo top-up.

Jika suatu saat saya berkunjung ke Jakarta kartunya bisa digunakan, jika berkunjung ke kota lain misalnya Bandung, Semarang dan Jogja kartu yang sama juga bisa digunakan. Ini tentunya akan lebih baik.

Edukasi dan Peran Pemerintah

Selain infrastruktur dan teknologi, edukasi juga penting. Masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya menggunakan transportasi umum dan dampak positifnya bagi lingkungan. Program edukasi bisa dilakukan di sekolah, kampus, atau instansi pemerintah.

Pemerintah juga harus memberi contoh. Misalnya, dengan mewajibkan para pejabat dan PNS untuk menggunakan transportasi umum saat bekerja. Jika pemimpin bisa memberi contoh, masyarakat pasti akan mengikuti.

Studi Kasus di Singapura

Singapura adalah contoh nyata bagaimana sistem jalan berbayar dan transportasi terintegrasi bisa berhasil. Meskipun Singapura adalah negara maju, jumlah kendaraan pribadi di sana tidak sebanyak di Indonesia. Ini karena biaya kepemilikan kendaraan sangat tinggi, termasuk biaya jalan berbayar.

Selain itu, sistem transportasi umum di Singapura sangat nyaman dan terintegrasi. Masyarakat tidak perlu repot menggunakan kendaraan pribadi karena semua tujuan bisa dicapai dengan mudah menggunakan bus atau MRT.

Mengatasi Kontroversi Jalan Berbayar

Setiap kebijakan yang dibuat tentunya akan selalu ada kontroversi. Ada yang menerima ada juga yang menolak, itu hal biasa. Namun pemerintah harus cerdas dalam mengkomunikasikan programnya. Ajak perusahaan, komunitas, instansi terkait untuk duduk bersama dan mencari solusi yang tepat.

Sampaikan dasar pemikiran kenapa harus menerapkan jalan berbayar. Berikan keuntungan-untungan dan tujuan bersama yang ingin dicapai. Lakukan mediasi dan sosialisai program. Masalah bersama adalah kemacetan, sampaikan solusi bersama yang tepat untuk mengatasinya.

Kemudian buat projek percontohan terlebih dahulu misalnya di Jakarta khusus satu ruas jalan saja. Evaluasi dalam 6 bulan atau 1 tahun. Setelah bagus dan stabil sistemnya baru kemudian diduplikasi ke lokasi lain atau ke kota lain.

Pemerintah jangan mundur hanya karena ada satu pihak yang menolak. Dari Tempo (10/2/2024), ada berita yang menyampaikan ojek online menolak penerapan jalan berbayar atau ERP ini. Ya, ajak duduk bersama pihak ojek onlinenya, komunitasnya, perusahaan ojek onlinenya.

Perlu pemerintah ketahui bahwa diluar sana ada banyak orang yang setuju dengan penerapan jalan berbayar ini untuk mengatasi kemacetan kota. Pelebaran jalan rasanya sudah tidak mungkin dilakukan, pembebasan lahan adalah hal sulit yang dilakukan. Penerapan jalan berbayar adalah solusi.

Kemacetan di Indonesia tidak bisa diselesaikan dengan cara biasa. Kita butuh solusi inovatif seperti jalan berbayar dan transportasi terintegrasi. Sistem ini tidak hanya mengurangi kemacetan, tetapi juga meningkatkan pendapatan negara dan membuat kota lebih hijau.

Semoga Kementerian Perhubungan bisa mempertimbangkan ide-ide ini. Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, saya yakin kita bisa menciptakan sistem transportasi yang lebih baik untuk Indonesia.

Mediajakarta.com

Changiairport.com

Voi.com/Instagram @jaklingkoindonesia

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun