Moderasi Kepemimpinan Transformatif Berbasis Pancasila

 Kepemimpinan transformatif mempunyai kemampuan untuk menyamakan visi dan masa depan organisasi dengan bawahannya, serta meningkatkan kebutuhan bawahannya pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang mereka butuhkan. 

Menurut Yammaniro dan Bass (1990), pemimpin transformatif harus mampu membujuk bawahannya melakukan tugas-tugasnya melebihi kepentingan mereka sendiri demi kepentingan organisasi yang besar. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa kepemimpinan transformasional mengartikulasikan visi masa depan organisasi yang realisti, menstimulasi bawahan dengan cara yang intelektual, dan menaruh perhatian pada perbedaan yang dimilki bawahannya. 

Dengan demikian seperti yang diungkapkan Tichy dan Devanna (1990), keberadaan para pemimpin transformatif mempunyai efek transformasi baik pada tingkat organisasi atau pada tingkat individu. 

Kepemimpinan yang berkarakter luhur sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesaia mempunyai ciri-ciri karakter yang abadi dan universal seperti kejujuran, kedisiplinan, menghargai pluralisme, serta mempunyai simpati dan empat. 

Pemimpin yang berkarakter universal tersebut akan menjadi panutan bagi rakyatnya dan selanjutnya sangat berperan dalam membentuk karakter bangsa.Karakter merupakan perilaku yang dilandasi oleh nilai-nilai berdasarkan norma agama, kebudayaan, hukum/konstitusi, adat istiadat, dan estetika. 

Karakter kepemimpinan yang sesuai dengan identitas bangsa Indonesia adalah pemimpin yang mampu mengemban amanah ke-Indonesian, yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945.

Dalam pembahasan kepemimpinan modern, kepemimpinan berlandaskan sila pertama Pancasila ini terkenal dengan sebutan spritual leadership, authentic and practical leadership, morality leadership, ataupun prophetic leadership. Inti dari semua itu, 

bahwa kepemimpinan adalah amanah dan pemberian dari Tuhan dan juga harus dipertanggungjawabkan kepadaNya dengan bukti dan hasilnya, yaitu kesejahteraan manusia dan alamnya. Dari sini, kepemimpinan berbasis Pancasila sudah menutup pitu bagi pemimpin yang tidak bertuhan, yang atheis, maupun agnostic dan tentunya yang tidak berpihak pada rakyat.

Selanjutnya, dalam Pancasila sila ketiga yang menjadi acuan bagi pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan yaitu bahwa kepemimpinan harus mampu menempatkan diri sebagai pemersatu, yang bisa menjejakkan kaki dimana-mana namun tetap satu kendali, yang bisa menjadi simbol kebersamaan dan persatuan. 

Sementara dalam sila keempat, kerakyatan yang adil dan beradab melandasi sifat kepemimpinan yang mampu membangun sistem yang demokratis dalam bernegara dan berbangsa, baik dalam aspek politik, ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya sehingga tercapai tujuan nasional secara demokratis dan bermartabat.