Dilema PDIP Menjadi Oposisi

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sudah didepan mata. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada (13/11/2023) telah mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung pada pesta demokrasi lima tahunan ini. 

Tiga pasang calon sudah resmi akan bertarung untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya. Ketiga pasang itu ialah Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. 

Dari ketiga pasangan calon (paslon), hanya ada satu paslon (Anies-Muhaimin) yang condong memposisikan diri menjadi pihak oposisi pemerintahan sekarang, sedangkan dua lainnya cenderung lebih pro pemerintahan (Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran). 

Baca juga: Peta Suara PDIP di Masa Lalu dan Masa Sekarang

Namun beberapa waktu terakhir kubu Ganjar-Mahfud mulai melakukan aksi kritik pemerintahan pusat terutama kepada Presiden Jokowi. Ini tidak terlepas dengan jadinya putra sulung Jokowi, Gibran menjadi cawapres Prabowo. Padahal Gibran sama seperti Presiden Jokowi merupakan kader dari PDIP yang sudah mendeklarasikan dukungan pada pasangan Ganjar-Mahfud. 

Menanggapi hal itu pakar politik Ikrar Nusa Bhakti pada acara Kompas Petang, di Kompas TV mengatakan, kritik yang dilakukan oleh PDIP dan Ganjar sebagai wujud PDIP sedang berjarak dan sudah ditinggalkan oleh keluarga Jokowi. 

Pandangan itu dibantah oleh politisi PDIP Putra Nababan. Menunjukkan bahwa PDIP akan melakukan percepatan atas program-program yang mandeg apabila pasangan Ganjar-Mahfud MD terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. 

Baca juga: Seberapa Efektif Sosial Media Menjaring Suara Generasi Muda di Pemilu 2024

Bumerang bagi Ganjar-Mahfud

Kritik-kritik yang dilontarkan oleh PDIP dan Ganjar bukan hanya memengaruhi pemerintahan Jokowi saja tetapi pada elektabilitas Ganjar-Mahfud sendiri. 

Baca juga: Upaya PAN agar Tetap di Parlemen

Pada dua survei terbaru memperlihatkan suara Ganjar-Mahfud mengalami penurunan bahkan dikejar oelh paslon Anies-Muhaimin yang selalu pada posisi paling buncit.

Pada survei Indikator politik yang dilakukan pada 27 Oktober-1 November 2023. Pada survei ini memperlihatkan pasangan Ganjar-Mahfud mengalami penurunan yang semula pada survei awal Oktober meraih 27,6 persen menjadi 22,2 persen pada survei terbaru. 

Itu hanya selisih tipis dengan Anies-Muhaimin yang memiliki elektabilitas sebesar 19,9 persen yang sebelumnya 16,9 persen pada awal Oktober. 

Kemudian paslon Prabowo-Gibran justru mengalami kenaikan yang pada awal Oktober sebesar 30,7 persen menjadi 33,2 persen pada survei terbaru. 

Survei yang dilakukan Indikator Politik melalui dengan cara wawancara tatap muka dengan responden sebanyak 1.220. Margin of error +/- 2,9 persen dan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.

Lalu pada survei Poltracking yang dilakukan pada 28 Oktober-3 November 2023 juga memperlihatkan hal yang serupa. Elektabilitas Ganjar-Mahfud mendapatkan elektabilitas 31,6 persen turun dari survei bulan September lalu (30,1 persen). Ini berbeda dengan dua paslon lain. 

Prabowo-Gibran mengalami kenaikkan dari 30,7 persen di bulan September menjadi 40,2 persen di survei terbaru. Anies-Muhaimin juga mengalami kenaikkan dari 18,4 persen menjadi 24,4 persen. 

Survei ini dilakukan dengan wawancara tatap muka dengan 1.220 responden dengan margin of error +/- 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Melihat kedua survei tersebut memperlihatkan kritik PDIP kepada Jokowi justru mengurangi elektabilitas Ganjar-Mahfud dan menaikkan paslon lain. Ini bisa terjadi karena para pemilih yang pro pemerintah mengalihkan pilihannya ke Prabowo-Gibran, tetapi para pemilih yang oposisi lebih memilih Anies-Muhaimin dibandingkan Ganjar-Mahfud. 

Dengan itu PDIP maupun Ganjar harus memikirkan matang-matang kritik-kritik yang mereka lontarkan ke pemerintah bisa merugikan pihak mereka sendiri dan menguntungkan pihak lain.