![[1] Kunjungan Industri Kesehatan: Menjejak Dunia Nyata](https://assets-a2.kompasiana.com/items/album/2025/08/12/img-20250812-084525-689aa9d934777c2b743d6152.jpg?t=t&v=100&x=100&info=meta_related)
Sebanyak 158 guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap kondisi pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan di Indonesia. Dalam pernyataan yang dibacakan pada Jumat, 16 Mei 2025 di Kampus FKUI Salemba, Jakarta, mereka mengkritik arah kebijakan kesehatan nasional yang dinilai berpotensi menurunkan mutu pendidikan dan membahayakan masa depan pelayanan kesehatan.
Para guru besar ini bukan sekadar tenaga pendidik, melainkan juga perintis ilmu kedokteran di Tanah Air. Mereka telah mengabdikan puluhan tahun hidup mereka dalam dunia riset, pendidikan, dan pelayanan masyarakat. Banyak dari mereka dikenal luas sebagai peneliti ulung yang berkontribusi besar terhadap pengembangan ilmu kedokteran dan kebijakan kesehatan berbasis bukti.
Kekhawatiran yang mereka utarakan muncul dari pemahaman mendalam tentang sistem kesehatan dan pendidikan kedokteran di Indonesia, termasuk potensi dampak negatif jika kebijakan diambil tanpa melibatkan masukan dari kalangan akademisi. Pernyataan ini menjadi peringatan keras agar pemerintah lebih berhati-hati dan terbuka terhadap kritik, khususnya dari kalangan yang memiliki kompetensi tinggi dan pengalaman panjang di bidang kesehatan. Kritik ini patut didengar demi masa depan kesehatan bangsa.
Kebijakan Kesehatan Nasional Dinilai Menjauh dari Semangat Kolaboratif
Ketua Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof. Siti Setiati, mengkritik kebijakan kesehatan nasional saat ini yang dinilai semakin menjauh dari semangat kolaboratif antara berbagai pihak, terutama pemerintah, kalangan akademisi, dan tenaga medis. Menurutnya, kebijakan tersebut berisiko merugikan sektor pendidikan kedokteran di Indonesia, yang selama ini menjadi tulang punggung dalam mencetak tenaga medis yang berkualitas.
Prof. Setiati menyoroti bagaimana kebijakan kesehatan yang ada tidak melibatkan secara optimal pihak-pihak yang memiliki kontribusi penting dalam sistem kesehatan, seperti para akademisi dan tenaga medis. Kolaborasi antara berbagai pihak ini sangat penting untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya responsif, tetapi juga berbasis pada data dan kebutuhan nyata di lapangan. Jika semangat kolaborasi ini terus terabaikan, kualitas pendidikan kedokteran, yang menjadi bagian integral dari sistem kesehatan, dapat mengalami penurunan yang signifikan.
Kritikan ini mengingatkan kita akan pentingnya memperkuat kerja sama antara sektor-sektor terkait dalam merumuskan kebijakan kesehatan, agar dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pernyataan Prof. Setiati ini dikutip dari Kompas edisi 16 Mei 2025, yang menggambarkan kekhawatiran akan masa depan pendidikan kedokteran di Indonesia.
Kritik Guru Besar FKUI terhadap Kebijakan Pendidikan Kedokteran
Sejumlah guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) melayangkan kritik tajam terhadap kebijakan pendidikan kedokteran yang dinilai dikeluarkan tanpa koordinasi dengan institusi pendidikan terkait. Mereka menyoroti beberapa isu krusial, mulai dari restrukturisasi departemen di rumah sakit pendidikan, proses mutasi staf medis, hingga pembentukan kolegium kedokteran oleh Kementerian Kesehatan.
