Mohon tunggu...
Hariyanto Imadha
Hariyanto Imadha Mohon Tunggu... wiraswasta -

A.Alumni: 1.Fakultas Ekonomi,Universitas Trisakti Jakarta 2.Akademi Bahasa Asing "Jakarta" 3.Fakultas Sastra, Universitas Indonesia,Jakarta. B.Pernah kuliah di: 1.Fakultas Hukum Extension,UI 2.Fakultas MIPA,Universitas Terbuka 3.Fakultas Filsafat UGM C.Aktivitas: 1.Pengamat perilaku sejak 1973 2.Penulis kritik pencerahan sejak 1973

Selanjutnya

Tutup

Catatan

PERBANKAN: Kenapa Redenominasi Rupiah Tidak Sesudah Pemilu 2014?

27 Oktober 2012   15:48 Diperbarui: 24 Juni 2015   22:19 802
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

REDENOMINASI adalah kebijakan menghilangkan tiga angka nol dalam satuan uang rupiah dengan alasan untuk penyederhanaan dan memudahkan penghitungan. Juga dikatakan redenominasi tidak sama dengan sanering, sebab dalam redebominasi uang lama dan uang baru tetap bisa dipakai. Namun yang mengejutkan adalah, menurut berbagai media massa, kebijakan tersebut akan dilaksanakan sebelum 2013 atau mungkin sebelum 2014.

Masyarakatpun bertanya, kenapa redenominasi diadakan tidak sesudah pemilu 2014, tetapi justru sebelum pemilu 2014? Masyarakatpun ingat, pada pemilu 1999 muncul kasus Bank Bali, pemilu 2004 muncul kasus Bank Global dan pemilu 209 muncul kasus Bank Century. Jadi, masyarakatpun berhak untuk heran kalau redenominasi diadakan sebelum pemilu 2014. Masyarakat akan menduga-duga di balik kebijakan redenominasi pasti ada tujuan-tujuan politik.

Kecurigaan masyarakat seperti itu wajar saja, sebab kalau memang kondisi ekonomi Indonesia baik, inflasi baik, angka pertumbuhan ekonomi sekitar 6,5%, kenapa terburu-buru dilakukan sebelum pemilu 2014? Oleh karena itu, kebijakan redenominasi sebelum pemilu 2014 merupakan kebijakan yang patut dicurigai dan layak untuk ditunda. Bahkan layak untuk dibatalkan karena redenominasi secara psikologis justru akan menaikkan harga semua barang dan jasa. Ini akan merugikan seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin. Jadi pertanyaan kuncinya adalah, kenapa tidak sesudah pemilu 2014, atau ditunda atau dibatalkan saja? (Hariyanto Imadha)

Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun