Mohon tunggu...
Hari Purwanto
Hari Purwanto Mohon Tunggu... Do The Best
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Mahasiswa Pasca Sarjana Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

POLRI, Janganlah Dijadikan Alat Politik

10 Februari 2015   03:48 Diperbarui: 17 Juni 2015   11:31 97
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Lembaga hukum Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) saat ini terombang ambing karena dijadikan alat tarik menarik untuk mendudukan Calon Kapolri oleh sekelompok elit politik (busuk) untuk menjaga kekuasaan ekonominya. Semestinya Polri harus lepas dari tarik-menarik dari urusan politik. Kita semua tentu ingat dengan pesan KH Abdurrahman Wahid yaitu “Polisi yang baik hanya ada TIGA: Patung Polisi, Polisi tidur dan Polisi Hoegeng (almarhum)”.
Setelah selesai dipimpin oleh Jenderal (Pol) Sutarman kondisi di internal menjadi tidak solid karena posisi kursi panas (kursi kapolri) begitu banyak diperebutkan oleh orang-orang dibawah Jenderal (Pol) Sutarman yang memiliki peluang, apalagi yang sudah memangku jabatan Komjen (Pol). Namun dari kesemua Komjen (Pol) yang ada sangat bernafsu untuk mengambil posisi kursi panas (Kapolri) karena merasa mendapat backup baik secara politik maupun financial, sampai-sampai harus saling sikut dan sikat meskipun dalam korps yang sama. Tidak ada lagi “tenggang rasa” satu sama lain, mau itu senior maupun junior. Walaupun itu seangkatan ataupun berbeda angkatan, saling sikut tanpa pandang bulu. Penegakan hukum akan terbengkalai bila kita lihat bersama dalam perebutan kursi calon Kapolri belum tuntas karena ada tindakan terburu-buru yang dilakukan oleh pemerintahan jokowi.
Alangkah bijak bila Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) ikut sumbang saran, apalagi posisi plt kapolri juga masih berpangkat Komjen (Pol). Dengan keadaan saat ini, Polri tidak memiliki komando tertinggi di internal, bintang 4 non job hanya Jenderal (Pol) Sutarman sedangkan yang lainnya di Mabes Polri adalah bintang 3 yang berpangkat Komjen (Pol). Pemerintah jokowi telah melemahkan posisi Polri karena tidak memiliki rantai komando selepas kapolri Jenderal (Pol) Sutarman.
Jenderal (Pol) Sutarman sendiri adalah angkatan ‘81, bila kursi panas (kapolri) tidak menjadi rebutan dan alat politik maka alangkah harmonisnya setiap angkatan secara bergantian memimpin Polri. Tanpa harus di intervensi oleh kekuatan politik manapun, sehingga Polri tetap solid dengan semboyan “Melayani, Mengayomi dan Melindungi”.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun