Hal ini tidak lepas dari figur Soeharto yang orang Jawa tulen. Militer Indonesia merupakan salah-satu institusi dengan budaya Jawa yang kental.
Hal ini menyebabkan banyak etnik di Indonesia tidak senang kepada rezim Orde Baru. Bahkan kebudayaan pun dikooptasi oleh pemerintah Orde Baru. Mereka  merasa pemerintah Indonesia bertindak pilih kasih kepada kebudayaan-kebudayaan lain. Ketidakpuasan ini berujung pada gerakan reformasi di tahun 1998. Â
Pasca Orde Baru, kita tidak melihat adanya upaya Negara untuk menciptakan politik kebudayaan yang lebih demokratis. Hampir semua rezim, dari Habibie, Gus Dur, Megawati, dan  SBY tidak mempunyai cetak biru untuk mengembangkan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia.Â
Mereka lebih terfokus pada pembangunan demokrasi dan reformasi ekonomi. Mereka lupa pada reformasi kebudayaan. Padahal kebudayaan merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa suatu bangsa.
Maraknya budaya pop dari luar seperti Barat, India, dan Korea tidak berhasil diantisipasi oleh pemerintah-pemerintah pasca reformasi. Mereka tidak terlalu tertarik untuk mengembangkan kebudayaan.
Â
Politik Budaya era Presiden Joko Widodo
Namun ada angin segar sedikit berhembus, Presiden Joko Widodo baru-baru ini bertemu dengan 100 seniman yang mendukung dirinya dalam Pilpres 2019.Â
Presiden Jokowi berjanji akan mengembangkan kebudayaan Indonesia. Pengembangan kebudayaan Indonesia amat terkait dengan pengembangan SDM kita. Kebudayaan sebaiknya menjadi kurikulum pendidikan kita.
Upaya DPR dan Presiden untuk membuat Undang-undang No. 5 Â tentang Pemajuan Kebudayaan yang ditandatangi pada bulan Mei 2017 merupakan sebuah langkah maju.Â
Menurut Jokowi bukan hanya infrastruktur keras saja yang diperhatikan dalam masa kepemimpinannya tetapi juga infrastruktur lunak. Infrastruktur lunak tidak lain adalah kebudayaan.
