Di berbagai negara, pemerintah ramai-ramai membuka perekonomiannya bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan-perusahaan ini mengeksploitasi sumber daya alam. Sayangnya, hal ini tidak diikuti rehabilitasi. Kerusakan lingkungan terjadi di berbagai daerah.
Tidak hanya itu, pemerintah daerah cenderung meletakkan pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya indikator pembangunan di daerah. Pertumbuhan ekonomi dianggap satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Sedangkan sektor-sektor yang lain dipinggirkan begitu saja.
Untuk mengganti PDB sebagai indikator utama pembangunan, UNESCO menciptakan Human Development Index (HDI/Indeks Pembangunan Manusia) sebagai indikator alternatif pembangunan di suatu kawasan. HDI mengukur tingkat literasi, pendidikan, budaya, kesehatan, dan akses kepada sumber informasi. HDI diciptakan untuk menghitung hal-hal yang tidak bisa dihitung PDB.
Jelaslah sudah, PDB merupakan perangkap ekonomi yang sangat cerdas. Penekanan pada PDB telah menyebabkan sektor-sektor yang lain terbengkalai. Ekonomi telah menjadi faktor yang paling penting di era globalisasi ini. PDB telah menjadi jargon politik yang selalu didengang-dengungkan oleh para pemimpin politik.Â
Pertumbuhan ekonomi dan PDB seolah dianggap sebagai "harga mati" yang harus dicapai oleh seorang pemimpin politik. Â Padahal pertumbuhan ekonomi sendiri harus dikoreksi. Perekonomian dunia tidak mungkin terus-menerus tumbuh, menurut para cendekiawan yang tergabung dalam Club of Rome. Mereka bahkan menulis buku berjudul "Limit to Growth". Pembangunan ekonomi ada batasnya dalam pandangan mereka.
Mungkin kita perlu berpaling ke Mahatma Ghandi. Ia pernah berkata, "Bumi mampu mencukupi kebutuhan seluruh manusia, tapi Bumi tidak mampu memenuhi kerakusan manusia".
