Parahnya, ada dugaan bahwa pihak penyelenggara dan pengawas pemilu yang diharapkan bisa menjadi wasit yang adil dan bijak, malah seperti berada dalam pengaruh penguasa. Gambaran-gambaran tersebut jelaslah sudah merupakan suatu kontroversi.
Semakin ke sini, kontroversi semakin menjadi-jadi, seperti terbitnya keputusan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) bahwa ketua dan jajaran KPU telah melakukan pelanggaran etik terkait pendaftaran capres/cawapres. Sebab ada paslon yang disebut-sebut belum melengkapi persyaratan sebagai cawapres, namun diloloskan ikut pilpres.
Hal ini pun tidak membuat situasi berubah. Bahkan pilpres sepertinya akan terus berlangsung dengan segala bau busuk yang mengitarinya.Â
DKPP pun layak disebut menimbulkan kontroversi, sebab mengapa justru beberapa hari menjelang pemilu/pilpres baru bersuara? Mengapa tidak jauh-jauh hari, supaya segala sesuatu bisa dibikin klir dulu, atau bila perlu calon yang tidak memenuhi syarat itu didiskualifikasi? Apakah semua ini ada yang mengatur atau mengendalikan? Hanya mereka yang tahu.
Dan situasi semakin memanas sebab sejumlah kampus dan intelektual perguruan tinggi, yang seolah tiba-tiba tersadar dari tidur panjang, satu per satu tampil dengan seruan moral agar penguasa netral dalam pilpres, tidak nepotis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Seruan ini hadir tentu karena melihat sendiri tentang banyaknya hal-hal yang tidak beres dalam pilpres ini. Ada banyak hal yang dinilai sebagai pelanggaran berat oleh penguasa.
Seminggu lagi pilpres, tapi maraknya suara kampus dan kaum cerdik pandai itu seolah menjadi pembenar bahwa pemilu, khususnya pilpres ini memang penuh dengan kontroversi gara-gara keberadaan paslon tertentu. Dan kontroversi serta suara-suara kritis yang mempertanyakannya, tidak lantas menghilang setelah pilpres selesai. Protes dan suara-suara kritis akan berlanjut hingga yang bengkok diluruskan.
