Indonesia (Akan) Pecah!

Kondisi Tanah Air saat ini sedang tidak baik-baik saja. Sangat disayangkan, sebab setelah melewati gejolak pemilu/pilpres, negeri ini mestinya tenang, nyaman, damai--utamanya menyambut periode baru Jokowi - Ma'ruf. 

Namun sungguh tidak diduga, politikus yang akan berakhir masa bhaktinya itu malah menggulirkan beberapa RUU untuk disahkan oleh Presiden. Massa, diwakili mahasiswa se Tanah Air  pun bergolak menentang RUU-RUU tersebut. 

Akhirnya Presiden Jokowi menunda pengesahan RUU KUHP dan beberapa yang lain. Namun RUU KPK sudah diteken oleh Presiden, dan tidak mungkin ditarik lagi. 

Tapi masih ada jalur hukum yang mestinya ditempuh, memohon judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Tetapi mahasiswa tidak memanfaatkan jalur konstitusional ini. 

Mereka justru terkesan sok memaksa dan mendikte Kepala Negara supaya menerbitkan perpu untuk membatalkannya. Mereka juga mengultimatum penerbitan Perpu sebelum tanggal 14 Oktober 2019. Bila tidak, mahasiswa akan beraksi lagi dengan jumlah massa yang jauh lebih besar.

Entah apa yang merasuki mahasiwa ini. Mereka kini merasa sebagai penentu kebijakan di negeri ini. Padahal mereka hanya mengandalkan jumlah massa, bukan intelektual sebagai mahasiswa. 

Lalu apa bedanya dengan ormas-ormas yang gemar melakukan aksi demo, bahkan dengan kekerasan? Mahasiswa, apa tidak sadar bahwa melakukan aksi-aksi pengerahan massa yang cenderung liar dan destruktif, menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, itu sangat membahayakan negara ini? Atau apakah mereka memang sengaja supaya agenda kenegaraan yang sangat penting itu batal? 

Ada beberapa pihak yang menginginkan acara pelantikan 20 Oktober mendatang gagal. Mereka itu adalah musuh-musuh negara yang tidak ingin negeri ini aman damai. 

Mereka hanya bercita-cita merusak dan mengubah negeri ini sesuai keinginan mereka, khilafah. Bila mahasiswa masih tetap ngotot melakukan aksi demo, berarti mereka bagian dari kelompok yang ingin menghancurkan NKRI tersebut. 

Sebab bila negara kacau, rusuh, itulah tiket mereka untuk bisa masuk. Di negara yang stabil, aman dan damai, tidak mungkin paham ini masuk. Lihatlah yang terjadi di Irak, Suriah, Libya dan beberapa negara lain. Mau Indonesia seperti itu?

KPK juga tampaknya ambil peran dalam aksi demo mahasiswa ini, lewat briefing pada mahasiswa sebelum demo. Mungkin KPK merasa terancam kenyamanannya apabila UU KPK direvisi. Lembaga ini tidak lagi bisa seenaknya menyadap, karena sudah ada Dewan Pengawas. Sebab terbukti, bahwa wewenang itu pernah disalahgunakan. 

Viral pula di medsos tentang banyaknya borok lembaga yang dikagumi banyak rakyat ini, karena telah menangkap banyak maling. Namun nyatanya tindak korupsi tidak hilang atau berkurang juga. 

Apalagi ada dugaan bahwa mereka ini tebang pilih dalam menyidik suatu perkara korupsi, atau merespons aduan masyarakat. Jadi KPK memang sebaiknya dibenahi dan ditertibkan  supaya lebih kuat.

Jadi sumir melihat aksi mahasiswa ini, apakah murni ingin membela KPK atau ada motivasi lain? Kalau memang murni ingin membela KPK, mestinya mereka juga mengkritisi hal-hal yang sebenarnya perlu dibenahi di lembaga ini. Jangan membela dengan membabi buta sampai mengultimatum pemerintah. 

Dalam hal ini ada dua kemungkinan, mereka berlaku sebagai buzzer KPK. Dugaan ini diperkuat oleh briefing tadi. Dugaan kedua adalah masuknya paham radikal di barisan mahasiswa ini, yang tidak peduli apapun jua, selain kepentingan ideologi mereka.

Nah, bila tidak ada motif-motif seperti di atas, sebaiknya mahasiswa mengalah saja demi kelangsungan negara ini. Sebab tidak ada yang menjamin gerakan demo ini steril dari kepentingan lain. 

Ada yang ingin negara khilafah, ada juga yang ingin menyalip dan merebut kekuasaan, dll. Bila Jokowi dizalimi, puluhan juta rakyat tidak terima begitu saja, dan yang terjadi adalah chaos berkepanjangan. 

Dan ini pasti makan "ongkos" besar berupa ribuan atau jutaan nyawa, yang pada akhirnya bisa saja membawa negara ini ke sakratul maut. Bubar! Pecah menjadi kepingan beberapa negara. NKRI yang ber-Pancasila dari Sabang - Merauke, hanya tinggal kenangan. 

Maka mahasiswa, janganlah ikuti ego usia muda kalian yang sebenarnya masih labil itu. Belum saatnya kalian menentukan arah negara ini. Kalau mau kasih saran dan masukan, silakan gunakan cara yang elegan dan terhormat, sebagaimana lazimnya intelektual. 

Kalau mentoknya tetap pada pengerahan massa dan ricuh, itu bukan gaya mahasiswa. Padahal pemerintah sudah memberikan kesempatan dan kehormatan untuk berdialog di Istana dengan Presiden namun kok ditolak, dan memilih cara "keroyokan". Untuk apa kalian dipilih untuk mewakili mahasiswa namun "takut" berdialog tanpa dikawal massa?

Kisruh ini memang dipicu oleh politikus yang sengaja menggulirkan lagi RUU KPK di saat krusial seperti ini. Politikus itu mungkin niatnya untuk melemahkan pemberantasan korupsi, tetapi kalau mahasiswa turut memberi masukan kepada pemerintah/presiden, niscaya akan didapat UU KPK yang semakin menguatkan perang melawan korupsi. Namun jika hanya membabi buta membela KPK dengan pengerahan massa, menjelang hari pelantikan presiden/wakil presiden terpilih pula, niat dan motivasi kalian sangat perlu ditelisik.

Sadarilah, aksi kalian ini hanya mengundang kisruh yang dapat menciptakan chaos berkepanjangan, yang pada akhirnya mengancam kesatuan dan kelangsungan bangsa dan negara ini. Entahlah jika memang itu yang kalian inginkan sebenarnya?