Mohon tunggu...
Hanny Setiawan
Hanny Setiawan Mohon Tunggu... Administrasi - Relawan Indonesia Baru

Twitter: @hannysetiawan Gerakan #hidupbenar, SMI (Sekolah Musik Indonesia) http://www.hannysetiawan.com Think Right. Speak Right. Act Right.

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

3 Kesamaan Demonstrasi Hongkong dan UU Pilkada DPRD

1 Oktober 2014   06:56 Diperbarui: 17 Juni 2015   22:50 1101
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

[caption id="attachment_326577" align="aligncenter" width="650" caption="straightimes.com"][/caption]

Tidak ada yang kebetulan di muka bumi, semua kejadian membawa arti dan makna bagi yang mengerti.  Tatkala bangsa kita sedang dirundung malang karena di rongrong ideologi neo orba, Hongkong mengalami hal yang hampir serupa.  Bahkan Hongkong sudah lebih chaos karena demo sudah tidak lagi di sosmed tapi di jalan-jalan.

Penyebab demo Hongkong yang membuat internet di block oleh pemerintah China pada konsepnya sama persis dengan semangat terjadinya perlawanan UU Pilkada tak langsung.  Ada 3 kesamaan yang jelas-jelas terlihat.

1.  Mempertahankan pemilihan langsung.

Rakyat Hongkong di tahun 2012 dijanjikan apa yang disebut"universal suffrage"  atau hak pilih langsung di tahun 2017.  Tapi sebulan yang lalu, pemerintah China mengambil sikap berlawanan. Pemimpin Hongkong akan kembali dipilih melalui 1200 loyalis Beijing, atau sejajar dengan DPR di negera kita.  Alias kata, perselisihan pemilihan tidak langsung dan langsung juga terjadi di Hongkong.  Apakah ini sebuah parallel destiny?

2.  Rakyat Hongkong Merasa Dibohongi

Sama dengan perlakukan SBY dan Demokrat terhadap rakyat Indonesia, rakyat Hongkong merasa pemerintah China "mencla-mencle".   Tidak terima dengan kebohongan itu membuat rakyat menjadi sangat marah dan turun kejalan.

3.  Grass root melawan sistem

Demo di Hongkong cukup wajar karena antara rakyat biasa melawan sistem yang sudah established. Jadi seperti kisah 1998, rakyat turun kejalan untuk menggoyang pemerintahan yang ada. Dalam kasus UU Pilkada ini agak menarik, karena kelompok PDI-P sebentar lagi akan menjadi partai pemerintah, dan ternyata justru yang menjadi underdog.

Anomali partai menang justru yang dikalahkan dikarenakan secara realitas status quo masih jauh lebih besar. Perubahan baru dimulai.  Perbedaan yang besar akan terjadi setelah 20 Oktober, karena setelah Jokowi jadi presiden, tidak akan ada lagi drama ala SBY dan Demokrat.  Semua akan clear like crystal.

Hak asasi, Kebohongan, Sistem Status Quo adalah 3 hal yang membuat Hongkong dan Indonesia menjadi sorotan dunia.  Meskipun secara fisik tidak sampai ke jalan, demo online ternyata mampu membuat SBY berfikir keras untuk menyelamatkan mukanya.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun