Inilah watak kapitalis yang hanya mencari keuntungan dibalik kepentingan rakyat. Infrastruktur dibangun hanya sebagai ajang gengsi satu sisi untuk kepentingan korporasi disisi lain masyarakat justru masih melekat dengan kemiskinan dan kelaparan.
Berdasarkan data BPS Sulawesi Tenggara, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Tenggara pada bulan Maret 2020 adalah 301,82 ribu orang (11,00 persen), naik sebesar 1,85 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang berjumlah 299,97 ribu orang (11,04 persen).
Kemiskinan yang semakin merongrong kehidupan rakyat justru tidak menjadikan negara bermuhasabah diri. Kenyataannya, korporasi selalu menjadi anak kandung yang diutamakan diatas kepentingan rakyat. Hal ini justru berbanding terbalik dalam sistem Islam dimana pembangunan infrastruktur merupakan fasilitas umum yang semata-mata diperuntukan untuk kepentingan rakyat. Maka negara sebagai regulator berkewajiban memenuhi tanggungjawabnya tersebut bukan justru berafiliasi dengan pihak asing maupun aseng dalam menjarah SDA negerinya.
Negara pun berkewajiban mengentaskan kemiskinan rakyat disamping memajukan pembangunan infrastruktur yang dipatok untuk mendongkrak perekonomian. Termaksud pembiayaan infrastruktur, negara tidak diperbolehkan melakukan investasi apalagi dengan pihak kafir justru pembiayaan tersebut diambil melalui Baitul mal. Hal ini semata-mata mencegah adanya penguasaan kekayaan alam oleh pihak korporasi asing maupun asing terhadap kepentingan rakyat.
Dengan demikian, sungguh hanya dalam sistem Islam fasilitas umum yang menjadi hak milik rakyat sangat diperhatikan. Beda halnya dalam sistem kapitalisme yang menjadikan para pemilik modal sebagai investor yang justru menjadi penikmat kekayaan alam yang seharusnya diperuntukan untuk rakyat. Wallahu A'lam Bishshowab
