Sekedar cerita pengalaman saya berurusan dengan birokrasi Pemprov DKI Jakarta.
Waktu hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014, saya datang ke Balai Kota DKI Jakarta untuk memeriksa sudah sampai sejauh mana case saya ditindak lanjuti oleh Plt Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki T Purnama (Pak Ahok), sehubungan dengan pertemuan yang telah diadakan pada tanggal 2 Oktober 2014 antara saya dengan Biro Perekonomian Pemprov DKI dan Bank DKI. Dimana pada saat pertemuan itu, Bank DKI TIDAK HADIR.
Dari Tata Usaha WaGub saya dapat informasi bahwa case saya sudah didisposisikan lagi oleh Pak Ahok ke bagian Biro Hukum Pemprov DKI.
Sampai di Biro Hukum, saya dapatkan informasi dari staff disana bahwa case saya ditandai UDK (UNTUK DIKETAHUI) oleh Pak Ahok. Dengan kata lain, case saya "stop" sampai di Biro Hukum dan menunggu pihak lain yang terkait dengan permasalahan saya, yaitu Bank DKI, menyurat kepada Pak Ahok. Sekedar tahu aja, Bank DKI hendak mempengaruhi Pak Ahok dengan cerita-cerita BOHONG nya. (akan saya uraikan pada tulisan saya berikutnya tentang kebobrokan Bank DKI)
Dan dari staff di Biro Hukum itu juga, saya ketahui ternyata NOTULEN HASIL RAPAT yang diberikan pada saya dari Biro perekonomian Pemprov DKI, BERBEDA dengan NOTULEN HASIL RAPAT yang dilaporkan kepada Plt Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki T Purnama (Pak Ahok).
Pada NOTULEN HASIL RAPAT yang dilaporkan ke Pak Ahok, disitu disebutkan bahwa Bank DKI HADIR dalam pertemuan diadakan pada tanggal 2 Oktober 2014 itu.
Terlihat sepele memang, tapi dengan membuat 2 (dua) buah NOTULEN HASIL RAPAT yang berbeda untuk 1 (satu) agenda rapat yang sama, itu sama saja dengan PENIPUAN!
Jadi jelas sekali terlihat disini, sepertinya Pak Ahok kurang galak (dimata mereka, para "anak buah"nya).
Pak Ahok dengan segala daya upayanya hendak membangun sebuah birokrasi yang berfokus pada kepentingan masyarakat DKI Jakarta masih saja ada, bahkan banyak, oknum-oknum dibawahnya yang masih berani BERBOHONG dan MEMPERMAINKAN Beliau.
PENIPU-PENIPU seperti yang terdapat pada Biro Perekonomian Pemprov DKI dan Bank DKI itu, mereka semua TIDAK LAYAK DISEBUT SEBAGAI PELAYAN MASYARAKAT!