5. Sektor Kesehatan yang Tidak Optimal
Kasus: Korupsi Alat Kesehatan di Berbagai Daerah
- Banyak pengadaan alat kesehatan, seperti alat rapid test dan ventilator, yang dikorupsi pejabat, membuat layanan kesehatan menjadi tidak optimal.
- Contoh:
- Pengadaan alat kesehatan di RSUD Tangerang Selatan yang merugikan negara miliaran rupiah.
- Dugaan mark-up harga APD dan obat-obatan selama pandemi.
- Dampaknya:
- Fasilitas kesehatan menjadi mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat miskin.
- Kualitas pelayanan kesehatan menurun.
6. Harga Pangan yang Tidak Stabil
Kasus: Kartel Pangan dan Impor Berlebihan
- Kebijakan impor pangan sering diputuskan bukan berdasarkan kebutuhan rakyat, tetapi karena ada kepentingan politik dan bisnis pejabat.
- Contoh:
- Kasus mafia beras yang menyebabkan harga beras melambung tinggi.
- Kasus impor garam yang merugikan petani garam lokal.
- Dampaknya:
- Harga kebutuhan pokok naik dan membebani masyarakat.
- Petani lokal sulit bersaing dengan produk impor.
7. Konflik Agraria & Lingkungan
Kasus: Pemberian Izin Tambang & Sawit kepada Korporasi Besar
- Banyak pejabat yang memberikan izin pertambangan atau perkebunan sawit kepada pengusaha besar tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan.
- Contoh:
- Konflik lahan antara masyarakat adat dan perusahaan sawit di Kalimantan dan Sumatera.
- Kerusakan hutan akibat pembukaan lahan tambang ilegal yang sering dikaitkan dengan pejabat daerah.
- Dampaknya:
- Masyarakat kehilangan hak atas tanah mereka.
- Kerusakan lingkungan menyebabkan bencana seperti banjir dan longsor.
8. Demokrasi yang Semakin Melemah
Kasus: Maraknya Politik Dinasti
- Banyak kepala daerah yang berasal dari keluarga elite politik, bukan karena prestasi, tetapi karena modal politik besar.
- Contoh:
- Keluarga mantan Presiden Soeharto, Megawati, SBY, hingga Jokowi yang memiliki banyak kerabat di politik.
- Beberapa gubernur dan bupati dari keluarga yang sama berturut-turut memimpin suatu daerah.
- Dampaknya:
- Kompetisi politik tidak sehat karena masyarakat sulit memilih pemimpin yang benar-benar berkualitas.
- Kebijakan lebih berpihak pada elite daripada rakyat.
Kesimpulan
Dari berbagai contoh di atas, jelas bahwa biaya politik yang tinggi berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat. Masalah utama yang muncul adalah korupsi, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, serta melemahnya demokrasi. Reformasi politik yang lebih transparan dan pengawasan ketat dari masyarakat sangat dibutuhkan agar sistem politik di Indonesia tidak semakin merugikan rakyat kecil.
Berikan lagi contoh lainnya yang sangat ekstrim ! Sebutkan dan jelaskan