Kabinet Jokowi dan Keunikan Pemerintahannya

Dalam setiap masa kepemimpinan, selalu ada hal unik dari rezim untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Keunikan tersebut tidak luput dari aktor-aktor yang berperan dibalik layar kebijakan dan juga tentunya variasi masalah yang muncul pada masa kepemimpinan mereka.

Bila kita melihat linimasa dari pemerintahan yang ada di Indonesia, hal-hal unik yang cukup signifikan terjadi di setiap rezim yang berkuasa.

Misal, pada rezim Bung Karno kita mengenal inovasi 'NASAKOM', pembangunan Gelora Bung Karno untuk Asian Games, dan pidato-pidato membaranya yang mengobarkan semangat bela negara yang sangat tinggi (bahkan ada istilah 'ganyang malaysia').

Pada rezim Pak Harto, untuk menjawab permasalahan infrastuktur, dilahirkan inovasi repelita yang menjadi landasan bagi kebijakan strategis rezim 'Orde Baru'.

Di sisi lain, Pak Harto melahirkan konglomerat-konglomerat melalui kebijakan protektif, sehingga keuangan negara juga bisa dibantu oleh mereka yang memiliki kekuatan ekonomi yang kuat.

Selain itu rezim Pak Harto juga dikenal 'reaktif' pada aktifis-aktifis yang 'vokal' terhadap pemerintahan. Beralih pada era Eyang Habibie, kita mengenal terobosan seorang Insinyur dalam mengubah muka 'demokrasi' di Indonesia, sehingga kita mengenal Pemilu yang lebih transparan dan fair seperti saat ini.

Eyang Habibie juga dikenal bisa kembali menstabilkan Rupiah setelah sebelumnya ada krisis moneter pada tahun 1998. 

Pada masa reformasi, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur mencoba menstabilkan kondisi politik Indonesia, salah satunya dengan promosi agar masyarakat menghargai perbedaan terlebih terhadap warga tiongkok di Indonesia yang sebelumnya sempat menjadi target diskriminasi ataupun kekerasan yang dilakukan oleh sebagian rakyat.

Di tahap ini, Gus Dur mencoba menjawab gejolak perpecahan yang muncul di era reformasi.

Selanjutnya, Ibu Mega yang meneruskan kepemimpinan Gus Dur mencoba menjawab masalah ekonomi Indonesia dengan inovasi BPPN yang kemudian diharapkan bisa menjadi nafas baru bagi kas negara.

Di sisi lain, Ibu (Satu-satunya Presiden perempuan yang Indonesia miliki hingga saat ini) meneruskan cita-cita agar kebijakan di Indonesia dapat tersebar luas dengan cara otonomi daerah.

Sedangkan di Era pepo SBY, beberapa kebijakan populer diperkenalkan pada masyarakat. Diantaranya ada Konversi Minyak tanah ke Gas LPG, program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Pemberdayaan UKM, hingga yang paling terkenal yaitu pemotongan subsidi BBM yang hasilnya adalah 'BBM naik' dan seringkali diprotes oleh rakyat luas.

Di era Jokowi, tantangan yang datang semakin bermacam-macam. Pada rezim ini, Indonesia secara 'tidak sengaja' menjadi tuan rumah Asian Games yang seharusnya dilaksanakan di Vietnam.

Perhelatan besar yang telah pergi lama dari Indonesia akhirnya kembali lagi, dan warisan Gelora Bung Karno dari Asian Games tahun 1962 kembali dipakai.

Bersamaan dengan penyelenggaraan Asian Games, Indonesia juga sedang mengalami berbagai macam permasalahan yaitu A)isu pembelian mayoritas saham Freeport yang ditargetkan terjadi pada September 2018, B) Depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika (sempat hampir menyentuh angka IDR 15.000 per 1 USD).

Di sisi lain, berbagai dinamika ini juga berdekatan dengan Pemilu Legislatif dan Presiden serentak yang baru akan terjadi di Indonesia pada tahun 2019.

Beberapa kondisi diatas merupakan ombak yang bertubi-tubi menghantam rezim Jokowi. 

Pada satu sisi, Asian Games merupakan hal yang membanggakan bagi Indonesia, terlebih dengan berhasilnya Indonesia menjadi tuan rumah.

Akan tetapi Indonesia juga mengucurkan biaya yang luar biasa untuk mendempul berbagai sarana dan pra-sarana untuk Asian Games dan Asian Para Games ditengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang mengalami kesulitan.

Selanjutnya, ada paradoks yang datang berkenaan dengan keinginan pemerintah untuk membeli mayoritas saham Freeport karena rupiah sedang melemah, sehingga sangat beresiko apabila pembelian tersebut dilakukan dalam waktu dekat.

Keunikan lain muncul pada cara rezim Jokowi menanggulangi isu defisit keuangan di BPJS Kesehatan.  Pemerintah menjawab defisit yang terjadi dengan cara 'memperdayakan' pajak Rokok untuk menutupi defisit itu.

Sebuah fakta yang sangat unik dan bahkan menggelitik bagi sebagian orang, karena Rokok yang merupakan produk berbahaya bagi kesehatan dapat dimanfaatkan untuk 'kesehatan' masyarakat Indonesia secara luas.

Mungkin branding 'Merokok Membunuhmu' dapat diubah menjadi 'Rokok membantu kesehatan saudaramu'. Hal tersebut merupakan kebijakan unik yang ironis dari rezim Jokowi, karena mementingkan cara pragmatis dalam mengatasi masalah defisit BPJS Kesehatan.

Meskipun demikian, ada banyak keunikan lain yang dimiliki rezim Jokowi, dengan cara menyehatkan masyarakat dengan membagi sepeda kepada masyarakat luas, utamanya anak SD sehingga mereka tetap bisa bersepeda ditengah pembangunan gedung-gedung tinggi yang terus hadir demi efisiensi lahan.

Setiap hal unik dalam pembuatan kebijakan tidak bisa dilepaskan dari kebutuhan dan juga prioritas yang harus dipilih oleh pemerintah, sehingga selalu ada pro-kontra dalam setiap kebijakan unik yang terlahir.

Bagaimanapun, upaya pragmatis sangat penting untuk dihindari oleh rezim agar dalam jangka panjang tidak ada misleading dalam menyikapi permasalahan yang bermunculan. Sebuah rezim tidak dapat sempurna dalam melakukan sesuatu, namun tidak juga sepenuhnya salah dalam melakukan sesuatu.