[caption id="" align="aligncenter" width="624" caption="Kalemdikpol Komisaris Jenderal Budi Gunawan melaporkan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (26/7/2013). (Sumber foto:Kompas.com)"][/caption] Baru saja heboh Pak Jokowi dijuluki Presiden "boneka" karena menerima begitu saja usulan agar mantan ajudan ibu Megawati ini menjadi Kapolri. Banyak pendukung Pak Jokowi  yang mengingatkan pak Jokowi agar jangan mencalonkan Budi Gunawan (BG) menjadi Kapolri. Banyak indikasi bahwa bapak BG ini memiliki aliran dana yang "bermasalah". bahakan ada tuduhan pak BG memiliki rekening gendut. Dengan tak melibatkan PPATK dan KPK pak Jokowi mengumumkan akan memilih pak BG menjadi Kapolri. Sontak media sosial heboh dan tuduhan pak Jokowi benar-benar sebagai presiden boneka bakalan terjadi jika mengangkat pak BG yang ditengarai katanya diusulkan oleh ketum PDIP yaitu ibu Mega untuk menjadi Kapolri. Seperti tuduhan publik ini ada benarnya sehingga kelihatan pak jokowi tertekan dan buru-buru mengumumkan dan melempar wacana ini ke publik. KPK dan PPATK yang tidak dilibatkan pun bekerja cepat. Hanya beberapa hari wacana pengangkatan pak BG jadi Kapolri sudah bisa menjadikan pak BG sebagai tersangka. Nah dengan kejadian ini maka pihak-pihak yang menekan pak Jokowi untuk mengangkat pak BG menjadi Kapolri akan gigit jari. Pak Jokowi pun terbebas dari tekanan dan tak bisa berbuat apa-apa jika calo9n yang diajukan "mereka" sudah menjadi tersangka KPK. Kerjasama yang  cerdas dan cerdik antara Presiden Jokowi dan ketua KPK Abraham Samad menemukan sinergisnya. Saat Pak Jokowi diambang gonjang-ganjing tuduhan presiden boneka dan tak tuduhan manut kepada "ibu suri" pun sirna. Pak Jokowi tetap akan menghormati keputusan KPK dan tak memaksakan diri. Pak Jokowi juga terbebas karena bukan dirinya yang menolak BG, tapi tingkah laku BG dimasa laljulah yang menyebabkan dirinya jadi tersangka dan akhirnya tak bisa menjadi Kapolri. Jadi yang menuduh pak Jokowi dinawah tekanan ibu Megawati, pastinya tahu kronologi ini. KPK bekerja karena ada "sinyal". Bukan pula KPK diintimidasi Presiden. Tapi inlah permaina politik tingkat tinggi. Kita rakyat biasa hanya bisa bersorak sorai ramai di media sosial sebagai kontrol sosial pemerintahan pak Jokowi. Pastinya Pak jokowi membaca itu semua. Beliau bukannya tutup mata seperti tuntutan petisi yang akan menggugat keputusan beliau mengangkat BG. Kini Pak Jokowi pun terbebas dengan beban meloloskan BG menjadi Kapolri. Salam Kompasiana. Artikel terkait:
