Pemindahan Ibu Kota Mendadak, Apa untuk Permalukan Anies?

Jika kita merunut data percakapan netizen. Wacana pemindahan ibu kota sudah ada sejak tahun 2014 menurut data Google Trend. Sehingga wacana ini didengungkan sudah cukup lama. Dengan puncak percakapan begitu intens di tahun 2017. Tangkapan data Google Trend dibawah. 

Baru kemarin Jokowi menetapkan perpindahan ibu kota Jakarta. Dengan dua kondisi yang bernuansa begitu politis jika kita nalar. Pertama, penetapan ini seolah mengalihkan fokus dan ketegangan publik usai Pilpres 2019. Kedua, saat banjir datang ke Jakarta dan Gubenur Anies seolah tidak bisa berbuat banyak.

Pilpres 2019 kita akui sebagai pemilu yang rumit, melelahkan, bahkan banyak memakan korban jiwa. Gontok-gontokan pra-piplres, pada saat QC dirilis, dan sampai RC KPU nanti diumumkan. Pihak 02 nampaknya terus mencoba mendelegitimasi kinerja dan hasil Pemilu 2019 ini.

Publik pun terpolarisasi baik nyata maupun dunia maya. Konflik fisik seperti kejadian di Sampang, Madura konon disebabkan oleh perbedaan pilihan politik. Di linimasa sosmed, polarisasi kian kentara akibat pengaruh filter bubble, provokasi tokoh, dan kuasa bot.

Konflik yang muncul di linimasa dan grup chat, nyatanya melebarkan jurang sosial. Preferensi politik yang kental akan nuansa identitas diumbar oleh kedua pasang Capres. Dampaknya politik berbasis identitas inipun kuat mengakar pra dan paska pemilu, bahkan sejak Pemilu tahun 1955.

Anies Baswedan Gubenur DKI Jakarta - Foto: netralnews.com

Isu spesifik berikut pun bernuansa politis. Gubenur Anies dianggap kewalahan dan tak mampu menanggulangi dan mencegah tahun ini. Secara tidak sadar, ada korelasi hal ini pada penetapan pemindahan ibu kota negara.

Sudah menjadi rahasia umum, kalau Anies-Sandiaga menjadi rival Ahok-Djarot di Pilkada 2017 lalu. Dengan isu agama Anies-Sandi dianggap mampu mengalahkan Ahok. Sehingga, simpatisan Ahok dianggap menjadi "barisan sakit hati" dan terus mengkritik Anies sampai saat ini.

Status menteri pecatan Jokowi menjadi momok Anies yang lain. Alasan mengapa Jokowi mendepak Anies dari kursi Mendikbud dulu, kini terlihat dari kinerjanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Setidaknya itulah yang menjadi dasar asumsi banyak pihak kontra Anies.

Trend Pindah Ibukota Jakarta dari Google Trend - Ilustrasi: istimewa

Di satu sisi, anggapan bahwa kinerja Anies tidak memuaskan selama 2 tahun juga nyata. Jakarta kembali dilihat semrawut. Peristiwa mencolok yang cukup terlihat ketika perhelatan Asian Games 2018 berlangsung di Jakarta. Mulai dari pengecatan trotoar sampai waring sungai yang akhirnya dibuang percuma. Dianggap solusi sporadis dan kurang solutif bahkan preventif.

Banjir kiriman yang datang pun mengental citra kurang baik sang Gubernur. Solusi seperti normalisasi sungai, penyerapan vertikal, sampai pembuatan reservoir kurang serius direalisasi. Padahal solusi-solusi ini diwacanakan jauh sebelum banjir melanda belum lama ini.

Pernyataan bahwa banjir yang terjadi adalah kiriman, penyumbatan sampah di hilir, dan pengungsi banjir tidak seberapa dari tahun 2017. Kian membuat citra Anies sebagai ahli tata kata dan kurang memahami tata kota. Warga Jakarta konon mengeluh tapi mau bagaimana lagi karena Anies adalah pilihan mereka.

Keputusan Jokowi menetapkan pemindahan ibu kota, pun dipersepsi sebagian orang mengeruhkan citra Anies saat ini. Penetapan ini mungkin menyiratkan ada ketegangan antara Jokowi dan Anies secara personal. Anies dinilai tidak baik sebagai Mendikbud dan kini sebagai Gubenur DKI.

Ditambah, Anies yang menjabat sendirian di kursi eksekutif pemerintahan DKI. Membuat nuansa penetapan pemindahan ibu kota sebagai urgensi tidak langsung. Jokowi seolah berkata halus, jangan memimpin sendirian karena begitu rumitnya problema ibu kota. Kalau tidak mampu, ibu kota sebaiknya saya pindah, tutur Jokowi.

Namun, kebijakan politik Presiden memang bisa dimaknai, diasosiasi, dan didekonstruksi beragam. Keputusan Jokowi tentang penetapan pemindahan ibu kota pun bisa dianggap mengeruhkan citra Anies Baswedan.

Tren wacana pemindahan ibu kota sebenarnya juga telah muncul sejak 2014. Tahun dimana Jokowi pernah menjadi Gubernur DKI. Walau pada waktu itu belum 'secetar' saat ini. Walau sempat santer tren ini di 2017, tapi penetapan pemindahan ini seolah mempertegas makna politis lain.

Lalu mengapa penetapan pemindahan ibu kota baru sekarang dibuat? Itulah yang kini menjadi gurita persepsi di tiap pikiran kita.

Tinggal bagaimana publik memaknai dan mengasosiasi. Baik dengan perspektif bias konfirmasi maupun bernalar skeptis yang sehat. Pemindahan ibu kota pada intinya baik. Namun menjadi keruh karena ada asumsi politik dan figur yang timbul dan kita maknai.

Salam, 
Solo, 30 April 2019
07:19 am