Chaos Probability di Tengah Pandemi

Konsensus global telah menyepakati bahwa, peristiwa pandemi Covid-19 merupakan peristiwa besar dan wajib untuk diatasi. Beberapa terobosan telah dilakukan oleh beberapa pemimpin dunia guna mengatasi permasalahan Covid-19. Mulai dari penetapan KLB (kejadian luarbiasa), hingga kepada penciptaan regulasi yang kontroversi seperti Lockdown. 

Lockdown telah diterapkan dibeberapa negara seperti China, Italia, dan Spanyol. Lockdown dengan memberikan regulasi pembatasan secara total yang berujunga kepada stagnasi ekonomi mempunyai dampak positif dan negatif. China sebagai negara pertama yang mampu survive dari pendemi ini telah mampu membuktikan dengan menerapkan status lockdown dapat menghambat aktivitas masyarakat yang rentan akan terdampak dari virus Covid-19. Melalui studi kasu tersebut menarik untuk kita kaji, bahwa penetapan status lockdown tidak bisa secara total bisa disamakan dan diterapkan di beberapa negara. 

Negara India yang mula-mula berani menetapkan status lockdown, malah terjadi sebuah percekcokan sekala nasional yang mendasari untuk mencabut kembali regulasi tersebut. Usut punya usut hal tersebut diakibatkan oleh kondisi perkonomian yang mengalami stagnasi secara total akibat penerapan regulasi Lockdown. Melalui problematika tersebut memang peranan pemerintah untuk menerapkan regulasi  harus didasari secara teliti dengan scoop 5x atau lebih untuk bisa meminimalisir dampak yang mengantarkan kepada blunder kebijakan. 

Perkonomian merupakan faktor kunci dalam berkehidupan. Ekonomi diibaratkan sebagai pelumas dalam mesin yang wajib harus ada guna berjalannya sebuah mesin. Ketika pelumas tersebut mengalami penurunan kualitas, maka akan mengatarkan kepada penurunan dan lebih parahnya kepada kerusakan. Pernah terjadi juga di daerah Tegal yang berani untuk memutus akses jalan alias lockdown di beberapa titik perbatasan daerah Tegal. Lantas regulasi tersebut berujung kepada blunder kebijakan sehingga mencabut kembali kebijakan tersebut untuk menyesuaikan dengan instruksi pemerintah pusat.

Di tengah pandemi tersebut membawa banyak sekali kesengsaraan dalam masyarakat khususnya kaum buruh, petani dan non-PNS. Pada fase ini mereka sedang berdarah-darah untuk memperjuangkan kehidupan mereka dengan bekerja dan mencari kapital demi sesuap nasi di tengah pandemi. 

Seret-nya sistem ekonomi di era pandemi tidak lain dikarenakan ada beberapa jalan perkonomian yang tetutup karena faktor Covid-19. Perusahaan yang normalnya harus memproduksi dan menjual misalnya 1000 ton barang dalam waktu 1 hari, harus mengurangi stok tersebut karena beberapa penerima membatasi pesanan karena perkonomian yang lesu. PHK dan beberapa olah narasi pemulangan berskala menjadi sebuah solusi bagi beberapa perusahaan untuk meminimalisir pengeluaran untuk beban gaji karyawan. 

Dampak tersebut membuat suatu peningkatan angka tidak produktif masyarakat, yang mengantarkan kepada minimnya profit income bagi beberapa masyarakat. Korban dari PHK yang tertekan memilih untuk memulangkan diri ke kampung halaman alias mudik dengan alasan tidak cukup uang untuk bertahan hidup dikota rantau. 

Pembatasan Sekala Besar yang dicanangkan pemerintah memukul mundur korban PHK tersebut untuk menelan pil pahit kerasnya dampak Covid-19 di kota rantau. Aparatur Negara yang hanya patuh akan perintah dan -Siap grak!, tanpa berfikir panjang untuk memberikan belas kasih kepada rayat tersebut. 

Kebijakan pemulangan para NAPI dengan alasan kemanusian sebagai sebuah solusi dan prestasi peran kerja pemerintah untuk mengayomi masyarakat dari serangan pandemi virus Covid-19. Hal tersebut penambah pekik peristiwa yang terjadi didalam Negara republik Indonesia tercinta ini ditengah pandemi. Kurang lancar sistem ekonomi menciptakan suatu tekanan tersendiri bagi masyarakat yang kurang mapan dalam pemenuhan bidang perkonomian. Lantas hal ini akan memicu untuk menjalanakan kegiatan yang menyimpang untuk menyambung tali kehidupan. 

Ramalah Kepolisian

Beberapa bulan yang lalu, Polisi Republik Indonesia meramalakan akan terjadi sebuah penjarahan yang akan terjadi di pulau jawa. Anarko, itulah sebutan menurut polisi orang yang akan menjarah dan membuat kericuhan di Indonesia. Perlu kita kontemplasikan bersama bahwa, prediksi tersebut mempunyai kemungkinan akan bisa terjadi di Indonesia. Apabila kita amati dengan seksama kondisi sosial dan ekonomi di Indonesia saat terjadi pandemi, mengalami banyak sekali pukulan dan beberapa memilih jalan menyimpang seperti; pencurian dsb.