Indonesia kembali menjadi tuan rumah Pertemuan Kedua Jakarta International Defense Dialogue (JIDD) yang diselenggarakan di Balai Sidang Jakarta, pada 21-23 Maret 2012. Acara yang mengusung tema “Strengthening Security and Stability” ini telah dibuka secara resmi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Menteri Pertahanan RI Purnomo Ysgiantoro mengatakan, kegiatan ini merupakan upaya Indonesia untuk menciptakan stabilitas keamanan di kawasan melalui forum dialog. Sementara Presiden SBY ketika membuka acara tersebut mengatakan, saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan perubahan yang positif. Presiden SBY juga menyampaikan pentingnya defense diplomacy sebagai suatu hal yang esensial dalam pengembangan postur pertahanan dan keamanan Indonesia. Terkait hal ini, ia tekankan perlunya kerjasama dan koordinasi yang erat antara Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.
http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=5505&l=id
Isu Papua
JIDD-2 yang dihadiri pula oleh Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-Moon, Mantan Presiden Filipina Fidel Ramos dan Perdana Menteri Timor-Leste Xanana Gusmao, tampak tidak sedikitpun menyinggung masalah Papua. Padahal menurut para aktivis Papua, isu Papua merdeka sudah merebak ke senatero jagat dan telah mendapat dukungan dari berbagai pihak. Seperti isu pendaftaran 'Negara' Papua Barat yang katanya sudah didaftarkan di Sekretariat PBB pada 26 atau 28 Februari lalu, atau dukungan Parlemen Australia dan sejumlah parlemen di Eropa.
Melihat reaksi negara-negara yang hadir dalam JIDD-2 serta isu-isu yang dibahas dalam forum tersebut, tampak bahwa Isu Papua yang selama ini digembar-gemborkan ke berbagai sudut dunia ternyata hanya isapan jempol belaka. Ini semakin membuktikan bahwa ada banyak petualangan politik baik dari dalam maupun dari luar negeri yang selama ini kerjanya hanya "menjual isu papua" untuk mendapatkan keuntungan pribadi (kepentingan politik maupun uang).
Semoga kita sebagai bangsa yang utuh tidak terpengaruh oleh manuver politik kelompok-kelompok tersebut, dan tetap fokus membangun negeri. Pemerintah tahu mana yang perlu ditanggapi serius, dan mana yang bisa diabaikan saja. Yang pasti, Papua tetap dalam bingkai NKRI...!!!
