Dukungan PDIP kepada Ahok-Djarot Cuma Test The Water dan Strategi untuk Menaikkan Nilai Tawar Saja

Saat ini, menurut sejumlah media, elit PDIP sedang rapat koordinasi terkait pilkada serentak 2017 di kedaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta. Dikabarkan juga, Ahok dan Djarot sudah datang ke rumah Mega sejak sore. Tidak jelas apakah Ahok akan diikutsertakan dalam rapat internal PDIP atau hanya menunggu sampai usainya rapat digelar.

Banyak yang mengatakan kedatangan Ahok di saat yang bersamaan dengan digelarnya rakor PDIP tersebut merupakan sinyal kuat dari PDIP untuk segera mendeklarasikan pasangan Ahok-Djarot. Padahal, bisa jadi sinyal itu hanya sekedar test the water dari PDIP untuk parpol lainnya, baik itu parpol pendukung Ahok maupun parpol Koalisi Kekeluargaan. Test the water itu pun dialamatkan juga untuk kader PDIP dan masa pendukungnya, khususnya di Jakarta.

Sebagaimana dalam Pilgub DKI 2012 dan pilkada di sejumlah daerah lainnya, PDIP akan tidak akan tergesa-gesa menentukan sikapnya. Bukan hanya tidak akan tergesa-gesa, PDIP pun bisa menikung tajam di hari-hari terakhir jelang batas waktu penutupan. Dalam Pilgub DKI 2012, misalnya, PDIP yang saat itu sudah secara tegas mendukung pasangan Foke- Adang Ruchiyatna , mendadak menarik dukungannya hanya sehari jelang masa berakhirnya pendaftaran pasangan calon. Bukan hanya itu, nama Dedi Mizwar yang ketika itu diajukan sebagai pendamping Jokowi mendadak diganti dengan Ahok hanya dalam hitungan jam sebelum pendaftaran. Dari pengalaman tersebut, bisa ditarik kesimpulan kecil kemungkinan kalau PDIP akan memastikan arah dukungannya pada hari ini atau besok.

Ada dua keuntungan yang didapat dari PDIP dengan menunjukkan arah dukungannya kepada Ahok. Pertama, PDIP dapat meningkatkan nilai tawarnya kepada Koalisi Kekeluargaan. PDIP tahu benar kalau Koalisi Kekeluargaan belum menemukan calon kuat untuk diusung. Sementara PDIP memiliki sejumlah kader dan non kader yang layak untuk dicalonkan. Tawaran pertama PDIP pastinya bukan Risma. Kepada Koalisi Kekeluargaan PDIP akan memberikan sejumlah figur untuk dipilih oleh anggota Koalisi Kekeluargaan lainnya.

Keuntungan kedua. Kalau kader PDIP selain Risma nantinya diterima oleh Koalisi Kekeluargaan, maka skenario PDIP untuk menguasai Jawa dan Bali akan dapat dijalankan secara maksimal.

Kepada parpol pendukung Ahok pun, PDIP akan menyodorkan sejumlah tawaran. Kalau tawaran itu tidak mendapat respon positif, PDIP tinggal menarik dukungan dari Ahok, sama seperti ketika PDIP menarik dukungan kepada Foke. Kepada parpol pendukung Ahok, PDIP pastinya tidak hanya membawa nama Djarot, tetapi juga mesin partai yang dikenal solid. PDIP tahu persis tidak satu pun parpol pendukung Ahok yang memiliki mesin parpol yang baik. Sementara relawan pendukung Ahok memiliki keterbatasan untuk mendekati pemilih yang tinggal di gang-gang sempit.

Ke dalam atau ke internal parpolnya, PDIP dapat mengukur loyalitas kadernya atas kebijakan strategis yang diambil partainya. Dari sini PDIP akan melihat mana kader yang loyal dan mana yang tidak.

Sementara, kepada simpatisan dan warga DKI, PDIP akan dapat mengukur dukungan atau penolakan terhadap Ahok. Dari situ jugalah PDIP akan menentukan sikapnya. Jika mengacu pada Pilpres 2014 di mana ketika itu simpatisan PDIP mengancam akan golput kalau sampai Pileg 2014 PDIP belum juga mencapreskan Jokowi, dan atas desakan tersebut akhirnya PDIP mencapreskan Jokowi jauh hari sebelum hari H Pileg 2014, maka respon simpatisan PDIP inilah yang akan menjadi patokan bagi PDIP untuk menentukan kebijakannya.

Jadi, seandainya PDIP pada malam ini mendeklarasikan dukungan kepada Ahok-Djarot,  itu hanya test the water sekaligus alat tawar PDIP saja. Karena sebagaimana yang terjadi pada Pilgub DKI 2012, PDIP bisa sewaktu-waktu menarik kembali keputusannya.