Audit BPK: Ini Penyebab Kominfo Tak Penuhi Target Pembangunan Tower BTS

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menjadwalkan rencana audit proyek pembangunan base transceiver station (BTS). BPK saat ini baru pada tahap audit plan. Sementara, rencananya audit sendiri baru dimulai pada Semester II tahun 2022 ini.

Proyek yang digarap oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo ini diketahui telah tu molor atau melenceng dari waktu yang ditargetkan

Audit BPK ini dilaksanakan karena pembangunan BTS yang menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multiyears dan sudah berjalan selama tiga tahun, Jadi, sesuai aturan, proyek garapan Kominfo ini telah memasuki masa audit.

Ini Penyebab Terhambatnya Pembangunan 8.000 BTS oleh BAKTI Kominfo

Proyek pembangunan BTS yang diinisiasi pada akhir 2020 dan ditargetkan rampung pada 2023. Dalam proyek ini kementerian yang kini dipimpin oleh Menkominfo Johnny G Plate ini menargetkan pembangunan 7.904 BTS. Kesemuanya dibangun di titik blankspot serta daerah-daerah yang termasuk 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Sementara, pembangunan infrastruktur komunikasi yang ditangani langsung oleh BAKTI Kominfo ini terbagi atas dua tahap. Untuk tahap pertama, BAKTI Kominfo menargetkan pembangunan 4.200 BTS. Dan untuk tahap kedua BAKTI Kominfo menargetkan 3/704 BTS.

Sayangnya, hingga kuartal II 2022, BAKTI Kominfo baru menyelesaikan 2.060-2.070 BTS atau 86 persen dari yang direncanakan untuk tahap pertama. Namun demikian, menurut Kepala Divisi Infrastruktur Lastmile Backhaul BAKTI Feriandi Mirza, keseluruhan tower yang dibangun pada tahap pertama tersebut sudah beroperasi atau sudah on air.

Menurut Feriandi, tidak tercapainya jumlah BTS yang ditargetkan itu dikarenakan banyak hambatan yang dialami oleh pekerja, terutama di daerah-daerah yang berada di Papua. 

Di daerah paling timur tersebut, penyelesaian pembangunan BTS sempat terkendala oleh beberapa masalah, seperti keamanan. Bahkan, menurut Feriandi, Kominfo sempat diminta menghentikan sementara proyek pembangunan BTS oleh Kepolisian Daerah Papua setelah tragedi penembakan delapan pekerja Palapa Ring Timur.

Hambatan lainnya karena masa pandemi Covid-19.. Akibat pandemi ini, rantai pasokan perangkat BTS, seperti microchip dan perangkat lainnya yang masih didatangkan dari luar negeri, menjadi terganggu. 

Walaupun demikian, Feriandi menegaskan BAKTI Kominfo tetap akan menyelesaikan seluruh pembangunan BTS seperti yang telah dicanangkan. Untuk tahun ini, ditargetkan sejumlah 5.400 tower selesai dibangun dan beroperasi.

Kominfo di Mata BPK

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dinyatakan sebagai salah satu dari tiga entitas signifikan dalam pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan. 

Selain Kominfo, Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenegakerjaan juga dinilai sebagai kementerian yang tumbuh signifikan secara keuangan dan pelayanan untuk melaksanakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ketiga kementerian ini juga dinilai berhasil dalam mempengaruhi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Kepada Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, BPK mengharapkan ketiga kementerian tersebut dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian.

Keberhasilan Menkominfo Johnny G Plate dan jajarannya itu, menurut Anggota BPK III Achsanul Qosasi, dikarenakan menjadi satu-satunya lembaga negara yang tidak dilakukan refocusing anggaran untuk akselerasi percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan penyediaan akses internet akibat dari pandemi Covid-19.

Bahkan, anggaran untuk Kementerian Kominfo dalam membangun infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia mendapat tambahan. Hal ini bermula dari arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2020 yang mendorong dilakukannya akselerasi transformasi digital nasional.

Menkominfo Johnny Plate pun tidak menyia-nyiakan tambahan dana tersebut, Ia beserta jajarannya pun bergegas menyelesaikan infrastruktur komunikasi hingga sampai ke desa-desa lewat program internet masuk desanya.

Dari "history" tersebut di atas, alasan Kominfo tidak sanggup menyelesaikan pembangunan BTS pada tahap pertama, seperti masalah keamanan dan pandemi Covid-19, pastinya dapat diterima oleh BPK.