Audit BPK: Ini Penyebab Kominfo Tak Penuhi Target Pembangunan Tower BTS

Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo dinyatakan sebagai salah satu dari tiga entitas signifikan dalam pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan. 

Selain Kominfo, Kementerian Sosial dan Kementerian Ketenegakerjaan juga dinilai sebagai kementerian yang tumbuh signifikan secara keuangan dan pelayanan untuk melaksanakan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Ketiga kementerian ini juga dinilai berhasil dalam mempengaruhi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

Kepada Menkominfo Johnny G. Plate, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Menteri Sosial Tri Rismaharini, BPK mengharapkan ketiga kementerian tersebut dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian.

Keberhasilan Menkominfo Johnny G Plate dan jajarannya itu, menurut Anggota BPK III Achsanul Qosasi, dikarenakan menjadi satu-satunya lembaga negara yang tidak dilakukan refocusing anggaran untuk akselerasi percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan penyediaan akses internet akibat dari pandemi Covid-19.

Bahkan, anggaran untuk Kementerian Kominfo dalam membangun infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia mendapat tambahan. Hal ini bermula dari arahan Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2020 yang mendorong dilakukannya akselerasi transformasi digital nasional.

Menkominfo Johnny Plate pun tidak menyia-nyiakan tambahan dana tersebut, Ia beserta jajarannya pun bergegas menyelesaikan infrastruktur komunikasi hingga sampai ke desa-desa lewat program internet masuk desanya.

Dari "history" tersebut di atas, alasan Kominfo tidak sanggup menyelesaikan pembangunan BTS pada tahap pertama, seperti masalah keamanan dan pandemi Covid-19, pastinya dapat diterima oleh BPK.