Berdasarkan pengalaman dua tahun lalu tersebut, Indonesia pun tidak bisa menolak kedatangan 660 anggota ISIS jika pemerintah Suriah mendeportasinya.
Jokowi yang ketika itu menjabat Presiden RI seharusnya bercermin pada peristiwa tersebut. Karenanya, Jokowi tidak seharusnya menyatakan sikap penolakannya atas rencana kepulangan 660 WNI-ISIS. Terlebih, isu ini belum dirapatterbataskan dalam kabinet yang dipimpimnya.
Menolak Kepulangan ISIS atau Lepas Tanggung Jawab
Menurut BNPT perlu waktu tiga tahun untuk menderadikalisasi ISIS. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan program deradikalisasi belum tentu berhasil. Mahfud pun menambahkan tentang adanya ancaman dikucilkannya WNI-ISIS dari masyarakat yang dinilainya akan menumbuhkan kembali bibit-bibit terorisme.
"Kalau dipulangkan itu nanti bisa menjadi masalah di sini, bisa jadi virus baru di sini. Karena jelas-jelas dia pergi ke sana untuk menjadi teroris, kalau ke sini kan harus dideradikalisasi dulu," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 5 Februari 2020 sebagaimana dikutip CNNIndonesia.com.
Selama bertahun-tahun, ISIS melancarkan serangkaian perbuatan kejinya terhadap bangsa Suriah. Ratusan ribu warga Suriah dibunuh dan disiksa oleh kelompok teroris yang lahir dari rahim Al Qaeda ini. Ribuan perempuan Suriah tanpa memandang usia diperkosa atau dijadikan budak seks. Jutaan warga Suriah lainnya terpaksa mengungsi keluar dari negaranya. Melihat perilaku ISIS sudah sepatutnya rasa kemanusiaan diberikan kepada rakyat Suriah dan Irak yang menjadi korbannya. Karenanya salah besar jika dengan alasan kemanusiaan, Indonesia menolak kepulangan 660 WNI-ISIS.
Sekalipun saat ini ISIS sudah berhasil dikalahkan dan puluhan ribu milisi berikut simpatisannya dikrangkeng dalam penjara-penjara, tetapi sewaktu-waktu kelompok teroris ini dapat kembali bangkit dan kembali meluapkan sifat-sifat kebinatangannya. Dan faktanya, ISIS rentan bangkit kembali.
Pada Oktober 2019, misalnya, ribuan anggota ISIS berhasil melarikan diri dan kembali menebar teror setelah serangan militer Turki yang membombardir sejumlah wilayah Kurdi mengenai penjara-penjara tempat menahan anggota ISIS.
#ISIS terrorist detained flee from Jirkin prison in #Qamishli, as a result of #Turkish shelling. #NE_Syria #ISIS pic.twitter.com/g2smryp3JG--- Coordination & Military Ops Center - SDF (@cmoc_sdf) October 12, 2019
Kepergian ratusan WNI ke Suriah dan bergabung dengan ISIS juga tidak lepas dari kegagalan pemerintah Indonesia dalam melawan radikalisme. Pemerintah terkesan gamang jika berhadapan dengan kelompok-kelompok radikal. Akibatnya, sejak 1998 Indonesia sudah menjadi tempat bercocok tanam yang subur bagi kelompok-kelompok radikal. Bahkan, seperti diungkap Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu pada 19 Juni 2019, sekitar 3 persen anggota TNI yang telah terpapar radikalisne.
Celakanya lagi, sampai saat ini belum terlihat sikap tegas pemerintah dalam melawan penyebaran radikalisme. Akibatnya jumlah kaum radikal terus meningkat dari waktu ke waktu. Inilah yang membuat kepulangan 660 anggota ISIS ke Indonesia tidak ubahnya seperti menggarami air laut.
