Sudah beberapa bulan kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno belum juga ada yang menduduki. Kursi itu masih kosong lantaran sampai saat ini Gerindra masih belum mau menyerahkan kursi DKI 2 kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Gegara belum juga tercapai kesepakatan antara Gerindra dan PKS, muncul spekulasi bila posisi DKI 2 akan dikembalikan kepada Sandi yang saat ini maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.
Saat Pilgub DKI 2017, Gerindra dan PKS menjalin koalisi. Keduanya mengusung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Lewat pertarungan sengit dua putaran melawan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, pasangan Anies-Sandi meraih suara 52 persen dan berhak atas kursi DKI 1 dan 2.
Lazimnya, kursi yang ditinggalkan Sandi tersebut jatuh ke tangan PKS sebagai satu-satunya partai yang berkoalisi dengan Gerindra. Di samping itu sejak Pilpres 2014, PKS menjadi satu-satunya partai yang paling loyal kepada Prabowo.
Timbul pertanyaan, kenapa partai pimpinan Prabowo tersebut belum juga mengiklaskan kursi DKI 2 untuk diduduki kader PKS? Apakah lantaran Prabowo sudah memprediksikan kekalahan kedua kalinya melawan Jokowi yang saat ini maju sebagai capres petahana? Mungkinkah karena kurang solidnya dukungan kader dan simpatisan PKS dalam mendukung upaya pemenangan Prabowo? Ataukah karena masih alotnya negoisasi antara Gerindra-PKS dalam menentukan jatah kursi menteri jika Prabowo-Sandi menang dalam Pilpres 2019? Atau mungkinkah ada sebab-sebab lainnya?
Dalam Pilpres 2019, berdasarkan sejumlah rilis survai, tingkat elektabilitas Prabowo masih jauh di bawah Jokowi. Jika, tidak ada tsunami politik, besar kemungkinan Prabowo akan mengalami kekalahan untuk kedua kalinya. Jika Prabowo kalah, sementara Anies bukanlah kader Gerindra dan kursi DKI 2 diberikan kepada PKS, maka sudah barang tentu Prabowo dan partai besutannya akan kehilangan posisi pentingnya di ibu kota.
Sementara, ketidaksolidan kader dan simpatisan PKS dalam mendukung upaya pemenangan Prabowo bukanlah rahasia lagi. Misalnya, Zulkiflimansyah, kader PKS yang kini menjabat Gubernur Nusa Tenggara Barat yang sejak 2014 secara terang-terangan mendukung Jokowi.
PKS yang telah dikecewakan lantaran Prabowo menolak Salim Assegaf sebagai cawapresnya pastinya menyodorkan permintaan-permintaan baru kepada Prabowo. Ini mirip dengan yang pernah dilakukan PKS pada 2009. Ketika itu PKS meminta jatah 8 kursi menteri karena calon presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak memilih mantan Presiden PKS Hidayat Nurwahid sebagai cawapresnya.
Di luar kemungkinan-kemungkinan seperti yang disebutkan di atas, ada juga kemungkinan lain yang tidak kalah menariknya. Kemungkinan tersebut adalah perbedaan "dunia" antara Gerindra dan PKS.
Lantaran perbedaan dunia ini, rang-orang di sekitar Prabowo sepertinya tidak begitu nyaman berdekatan dengan PKS. Bahkan di mata Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Hashim Djojohadikusumo, PKS pun sudah dinilai sebagai kelompok radikal.
Penilaian ini terbaca saat adik kandung Prabowo tersebut menjawab pertanyaan salah satu peserta forum soal radikalisme di Indonesia dalam forum USINDO Washington Special Open Forum Luncheon pada 17 Juli 2013.
