Judi Dadu dalam Mahabharata Mirip Pilkada Ala KMP

Kalau menurut konstitusi Kerajaan Hastinapura, kedudukan Destarata sebagai raja bersifat sementara. Posisinya sebagai raja akan digantikan oleh Puntadewa sebagai putra tertua Pandu. Sudah barang tentu konstitusi kerajaan ini tidak menguntungkan bagi para Kurawa sebagai keturunan Destarata

Karena untuk mengubah konstitusi tidak mungkin, maka Kurawa mencari strategi lain untuk bisa menguasai Hasinapura. Kurawa pun kemudian mengadakan rapat tertutup yang dihadiri oleh para pendukungnya, termasuk Sengkuni. Dalam rapat itu Sengkuni mengusulkan sebuah strategi cantik yang murah meriah tanpa harus mengeluarkan banyak rupiah dan tanpa menumpahkan darah. Caranya dengan menantang Puntadewa yang gemar berjudi untuk bertaruh. Langsung saja strategi besutan Sengkuni ini diterima secara aklamasi oleh KMP dan mendapat dukungan dari Pendeta Durna (PD).

Seperti yang sudah direncanakan dengan matang oleh KMP (Kurawa Musuh Pandawa), Puntadewa ditantang untuk berjudi dadu. Puntadewa dan adik-adiknya yang tidak melihat udang dibalik ajakan KMP menerima tantangan tersebut. Kemudian perjudian antara Pandawa dan Kurawa pun berlangsung.. Kemenangan dan kekalahan dialami Pandawa dan KMP. Tidak satu pun dari keduanya yang melakukan aksi walk out. Jumlah taruhan pun terus ditingkatkan.

Sampai akhirnya, KMP menantang Pandawa untuk menjadikan tahta Kerajaan Hastinapura sebagai taruhannya. Pandawa yang tidak menyadari bila putaran dadu sudah diatur menerima tantangan itu. Dan sebagaimana yang telah diskenariokan oleh KMP, Pandawa kalah dalam sesi tersebut. Putra maahkota Kerajaan Hastinapura pun beralih dari Puntadewa kepada Duryudhana.

Sekalipun berbeda, judi dadu dalam kisah Mahabharata ini mirip-mirip dengan pilkada lewat DPRD. Setelah kalah dalam pilpres, pendukung Prabowo yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) berencana menjegal pemerintahan Jokowi. Caranya dengan menggembosi kebijakan Jokowi di daerah-daerah. KMP yang didukung oleh Partai Demokrat (PD) kemudian menjalankan skenario bersama untuk menggolkan RUU Pilkada.

KMP menyebut pilkada lewat DPRD  lebih baik ketimbang pilkada langsung. Alasannya pilkada lewat DPRD murah meriah tanpa harus mengeluarkan banyak rupiah dan tanpa menumpahkan darah. Jadi ada persamaan mendasar antara dalih Koalisi Merah Putih mengusulkan pilkada lewat DPRD dengan alasan dipilihnya judi dadu oleh Kurawa Musuh Pandawa. Kemiripan ini mengingatkan kita pada “Politik para Sengkuni” yang statuskan Anas Urabaningrum lewat BBM-nya.

Dalam judi dadu, angka-angka pada putaran dadu diatur oleh KMP tanpa sepengetahuan Pandawa. Sedang dalam pilkada, keterpilihan kepala daerah diatur oleh segelintir elit tanpa banyak diketahui rakyat. Sekalipun proses pemilihan kepala dilangsungkan di ruang rapat gedung DPRD, namun besar kemungkinan rapat-rapat yang sebenarnya terjadi di ruang-ruang tertutup, entah itu di ruang Ketua DPRD, ruang komisi, kamar hotel, bahkan bilik karaoke plus-plus.

Jadi yang terjadi di ruang sidang hanyalah kepura-puraan para anggota dewan. Mereka berpura-pura bermusyawarah. Mereka berpura-pura berdebat. Mereka berpura mengeluarkan segala argumentasinya. Kemudian mereka mereka berpura-pura mentok lalu melakukan voting. Padahal pemilihan voting di bilik tertutup pun sudah diatur. Mereka bisa menunjukkan pilihannnya dengan menunjukkan foto atau memberi tanda khusus pada kertas suara.

Bayangkan, rapat paripurna RUU Pilkada yang ditonton jutaan pasang mata saja tanpa sungkan-sungkan para elit mempertontonkan sandiwaranya secara vulgar. Lalu, bagaimana dengan rapat paripurna di gedung-gedung DPRD yang hanya disaksikan segelintir masyarakat.

Dalam pilkada lewat DPRD, jangankan suara rakyat, suara anggota fraksi pun dinihilkan. Anggota fraksi akan tidak berani bersuara berbeda dari yang sudah digariskan partainya. Apalagi banyak dari mereka yang sudah menggadaikan SK-nya sebagai anggota DPRD. Jadi jelas pilkada lewat DPRD hanya permainan para elit penguasa.

Pilkada lewat DPRD yang berpotensi menyuburkan kembali pratek korupsi, kolusi, dan nepotisme seperti di masa Orba dulu. Karenanya RUU Pilkada yang belum ditandatangani oleh rresiden ini akan digugat oleh banyak pihak. Lewat uji materi rakyat berusaha mengembalikan kedaulatannya yang direbut secara kasar oleh para elit parpol.

Rakyat akan merebut kembali kedaulatan dan hak konstitusinya yang dirampas paksa oleh KMP lewat gugatan di Makamah Konstitusi (MK). Ini juga mirip dengan kisah Mahabharata, Pandawa memperjuangkan hak-haknya yang direngut secara licik oleh KMP lewat perang besar di Medan Kurusetra (MK).