Refleksi Tujuh Dekade Konferensi Asia Afrika (KAA): Menggugah KAA Progresif di Tengah Dunia yang Agresif

Tujuh dekade yang lalu, Bandung menjadi panggung sejarah dunia. Untuk pertama kalinya, puluhan negara Asia dan Afrika—yang sebagian besar baru merdeka dari cengkeraman kolonialisme—berkumpul dan membangun sebuah tekad di Bandung melalui Dasasila Bandung yaitu menciptakan dunia yang lebih damai, setara, dan bebas dari dominasi blok kekuasaan mana pun. Momen yang menjadi warisan sejarah tonggak politik yang strategis dan kontekstual dalam membangun poros alternatif atas dunia dikenal sebagai Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955.

Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang diselenggarakan pada 18–24 April 1955 di Bandung, Indonesia, merupakan respon dari negara-negara Asia dan Afrika atas dominasi kekuatan kolonial dan ketegangan Perang Dingin. KAA yang diprakarsai oleh lima negara: Indonesia, India, Pakistan, Sri Lanka, dan Burma (Myanmar) ini sebelumnya bertemu dalam Konferensi Kolombo (1954), untuk membangun solidaritas di antara negara-negara Dunia Ketiga, memperkuat posisi mereka dalam percaturan internasional, dan mendorong perdamaian dunia tanpa campur tangan dari blok Barat atau Timur.

Konferensi yang dihadiri oleh tokoh-tokoh besar seperti Ali Sasatroamidjojo, Mohammad Ali Jinnah, Jawaharlal Nehru, Sir John Kotelawala, U Nu sampai Zhou Enlai ini bukan sekadar pertemuan diplomatik. Mereka adalah deklarasi politik dari negara-negara Dunia Ketiga: bahwa negara-negara Asia - Afrika bukan pion dalam permainan catur antara blok Barat dan Timur, melainkan subjek yang setara dalam tatanan internasional. Lewat Dasasila Bandung, para pemimpin Asia-Afrika menyerukan penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi, dan kerja sama damai. Dari sinilah kelak tumbuh Gerakan Non-Blok, yang berusaha menjaga jarak dari rivalitas ideologis Perang Dingin (Widjojo,1955)

Namun sejarah tak selalu bergerak lurus. Dunia pasca-KAA menyaksikan realitas yang jauh dari harapan Dasasila Bandung. Di tengah situasi dan iklim globalisasi geopolitik dewasa ini, yang ditandai oleh konflik Rusia-Ukraina, ketegangan AS-Tiongkok, konflik Israel - Palestina serta krisis multidimensi seperti perubahan iklim dan ketimpangan global, menunjukkan dunia tengah bergerak menuju fragmentasi geopolitik yang mengancam multilateralisme.

Dunia dalam Krisis Globalisasi

Dunia hari ini tengah berada di tepi ketegangan baru. Di satu sisi, kita hidup dalam era yang disebut “global”—terhubung oleh teknologi, perdagangan, dan mobilitas. Namun, di sisi lain, dunia terasa semakin terpecah, penuh konflik, dan dikuasai logika kekuatan besar. Sebut saja konflik Israel - Palestina dimana tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung menelanjangi hipokrisi global. Ketika Gaza dibombardir, ribuan warga sipil menjadi korban, dunia terbagi, dimana sebagian menyuarakan hak asasi manusia, sebagian lainnya membungkam karena aliansi politik. KAA 1955 sejak awal secara eksplisit menyuarakan dukungan terhadap perjuangan Palestina, sebagai bagian dari agenda anti-kolonial dan hak penentuan nasib sendiri. Dalam situasi sekarang, seruan itu menjadi alarm moral bahwa perdamaian sejati hanya lahir dari keadilan, bukan dominasi militer.

Kemudian dari kacamata globalisasi ekonomi, yang semula dipromosikan sebagai pembawa keterbukaan dan pertumbuhan, justru memperlebar kesenjangan antar negara melalui persaingan ekonomi, perang militer, dan perebutan pengaruh. Perdagangan bebas menjadi ruang akumulasi kapital negara-negara maju yang membuat banyak negara berkembang tersandera dalam mata rantai produksi global yang tidak adil. Konflik dagang yang dimulai sejak 2018, dipicu oleh kebijakan tarif proteksionis AS terhadap produk China, telah menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang menjadi korban tak langsung dari ketegangan ini karena terganggunya rantai pasok dan arus investasi global (Evenett & Fritz, 2020). Perang dagang antara AS dan China telah memperlihatkan bentuk baru dari rivalitas hegemonik yang berdampak sistemik pada negara-negara Selatan(Breslin, 2021, p. 59).  Situasi ini membawa pada dominasi neo-liberalisme konteks yang memperlebar jurang ketimpangan, serta krisis lingkungan dan perubahan iklim yang semakin akut merupakan gejala dari satu akar masalah besar: ketimpangan sistemik dalam distribusi kekuasaan dan sumber daya global.

Dalam konteks saat ini, perang tarif antara Amerika Serikat dan China menghadirkan kembali dinamika yang mirip, di mana negara-negara berkembang dihadapkan pada tekanan untuk berpihak dalam persaingan geoekonomi global (Acharya, 2016).  Negara-negara Global Selatan — termasuk Indonesia — kembali dihadapkan pada posisi sulit: dipaksa memilih di tengah tekanan ekonomi dan diplomasi dari kedua kubu. Alih-alih memilih antara AS atau China, semangat KAA justru menekankan pentingnya jalur independen dan solidaritas negara-negara berkembang (Global South), sebagaimana KAA menjadi simbol dari usaha kolektif negara-negara dunia ketiga untuk keluar dari tekanan politik dan ekonomi dua blok besar (Westad, 2005, p. 143). Semangat KAA masih relevan dalam mendorong kerja sama ekonomi antar negara berkembang. Organisasi seperti G-77, BRICS, dan ASEAN menjadi sarana aktualisasi solidaritas Selatan-Selatan (Mawdsley, 2012). Dalam konteks perang tarif, pendekatan ini bisa menjadi alternatif untuk menghindari ketergantungan tunggal pada kekuatan besar.  Negara-negara berkembang tidak harus menjadi medan perebutan, mereka bisa menjadi aktor yang menentukan dalam tatanan multipolar baru (Acharya, 2018).  

Kemudian dominasi neoliberalisme global, seperti dikritik oleh David Harvey, mewujud dalam praktik accumulation by dispossession—di mana negara-negara kaya terus memperluas akumulasi modal dengan mengorbankan hak tanah, sumber daya alam, dan kebijakan ekonomi negara-negara berkembang (Harvey dalam A Brief History of Neoliberalism, 2005). Praktik itu terus bekerja melalui privatisasi dan penjarahan sumber daya publik dialihkan ke tangan korporasi transnasional demi akumulasi modal seperti yang terjadi di Bolivia dalam perang air Cochabamba, Ethiopia, Sudan, Mozambique yang terjebak pada neokolonialisme agraria melalui eksploitasi lahan dan pangan untuk konsumsi luar negeri, bukan untuk rakyat (land grabbing), lalu beberapa potret peristiwa perampasan sumber daya alam, dan represi terhadap komunitas lokal di Indonesia (Tempo, 2024). Ini adalah contoh klasik dari resource curse dan penjajahan ekonomi internal atas nama pembangunan yang seringkali terkooptasi oleh korporasi global dan negara-negara maju (Escobar, 1995; Sassen, 2014). Di lain sisi, sebagaimana kita menyaksikan globalisasi mengalami disrupsi karena rivalitas dua raksasa, Amerika Serikat dan Tiongkok dalam perang dagang yang dimulai sejak era Trump yang berimplikasi pada kenaikan harga barang konsumen, jatuh nilai tukar mata uang negara-negara berkembang sampai potensi PHK (Kompas, 2025).

KAA Progresif

Konferensi Asia-Afrika (KAA) yang diselenggarakan di Bandung pada 1955 merupakan simbol perjuangan negara-negara berkembang untuk membangun jalan independen dalam menghadapi hegemoni kekuatan besar dunia. Semangat KAA yang progresif tidak hanya mendekonstruksi ekonomi politik global, tetapi juga menegaskan pentingnya solidaritas internasional terhadap penindasan dan pelanggaran hak asasi manusia. Mengacu pada Dasasila Bandung, salah satu poin utama adalah penegasan pentingnya hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri (self-determination) dan penolakan terhadap penggunaan kekuatan militer dalam hubungan internasional (Kahin, 2013). Dalam konteks tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza, semangat KAA perlu dimaknai ulang sebagai panggilan untuk solidaritas global, pembelaan terhadap hak rakyat Palestina, dan penolakan terhadap segala bentuk penindasan struktural.   Sebagaimana tokoh orientalis Edward Said (1990) menyampaikan bahwa“...Palestine represents the last colonial question in the post-colonial era”. Maka, dalam konteks Gaza, KAA memberikan landasan moral dan politik bagi negara-negara Global Selatan untuk bersatu menyuarakan kecaman atas agresi dan mendesak penyelesaian damai yang adil baik melalui berbagai forum seperti PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), maupun gerakan masyarakat sipil transnasional. 

Pada akhirnya, refleksi kritis KAA menempatkan posisi para pemimpin di negara-negara berkembang untuk seharusnya memperkuat kerja sama dalam isu-isu ekonomi politik global, kemanusiaan dan lingkungan sebagaimana menjadi cita dan harapan para penggagas KAA 1955.  Di dalam momentum tujuh dekade (70 tahun), KAA perlu didorong langkah yang lebih progresif untuk mendekonstruksi epistemik terhadap narasi dominan yang membungkam solidaritas negara-negara selatan, khususnya dalam isu-isu kemanusiaan seperti tragedi di Gaza, serta menegaskan kembali semangat anti-kolonialisme dan keadilan global sebagaimana diwariskan dalam Dasasila Bandung. Bahwa prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap kedaulatan, penyelesaian damai sengketa, dan non-intervensi menjadi dasar normatif yang relevan dalam merespons krisis Gaza, perubahan iklim, dan dominasi geopolitik unilateral saat ini. 

Dan Indonesia, sebagai negara besar yang memiliki legitimasi historis sebagai pionir Konferensi Asia-Afrika (KAA), kembali memiliki peluang strategis untuk menginisiasi jalan ketiga sebagai sebuah jalur etis-politik yang tidak tunduk pada logika bipolaritas geopolitik maupun kalkulasi pragmatis kekuasaan global, melainkan berpijak pada nilai-nilai keadilan, solidaritas, dan kemanusiaan universal yang diwariskan dari semangat Bandung. Indonesia harus memantik revitalisasi jalan ketiga, sebuah posisi moral yang tak sekadar netral, tetapi aktif membangkitkan kembali solidaritas antar negara Asia-Afrika dalam membela nilai-nilai kemanusiaan, anti-imperalisme dan kolonialisme. Sebagai penutup, mengutip pidato Soekarno saat pembukaan KAA 1955: ..let a new Asia and a new Africa be born, sebagai panggilan sejarah hari ini, untuk membangun tatanan dunia yang lebih adil, damai, dan manusiawi.