UU ITE, Perlindungan atau Ancaman?

Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya semua warga negara yang tinggal di wilayah Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap hukum yang telah ditetapkan. 

Indonesia tidak hanya memiliki satu acuan aturan atau produk hukum untuk mengatur warga negaranya. Dewasa ini telah banyak aturan-aturan umum atau sektoral seperti undang-undang yang telah dihasilkan sebagai produk hukum oleh Dewan Perwakilan Rakyat, di mana Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 

Undang-undang atau peraturan lainnya dibentuk berdasarkan situasi dan kondisi yang sedang terjadi dalam masyarakat, sehingga menjadi landasan yuridis bagi masyarakat Indonesia itu sendiri.  

Di samping itu, tingkat kriminalitas di Indonesia pun meningkat karena adanya pengaruh globalisasi. Merebaknya kriminalitas dewasa ini, menuntut para penegak hukum semakin efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerjanya untuk menegakkkan keamanan dan keadilan, serta perlu diadakannya reformasi hukum. 

Kriminalitas tidak hanya merugikan bagi pihak atau korban secara langsung, melainkan timbul keresahan tersendiri dalam masyarakat, karena terjadinya suatu tindak kriminal mengikuti perkembangan sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. 

Adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 1 1 Tahun 2008 menjadi bukti bahwa Negara menjamin keamanan dan melindungi siapa saja warga negaranya yang beraktifitas dalam dunia teknologi. 

Tetapi pada penerapannya terdapat beberapa pasal kontroversial yang kerap menjadi ancaman bagi mereka yang dipersalahkan atau menjadi korban dari pasal tersebut. Walaupun telah dilakukan revisi berkali-kali dan terakhir dikeluarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU ITE No. 11 Tahun 2008 terhadap beberapa pasal karet, tetapi mengapa masih saja salah sasaran?

Tangkapan Layar UU ITE pasal 27

Berlandaskan permasalahan pasal kontroversial yang telah saya kemukakan di atas tadi, dampak nyata dari kasus tersebut adalah timbulnya ketidakadilan bagi mereka yang dipereksekusi menggunakan pasal-pasal tersebut, salah satunya pasal tentang perbuatan yang dilarang paling sering digunakan untuk pereksekusi adalah pasal 27 ayat (3) yang berbunyi,

"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik." 

Pasal tersebut kerap kali digunakan pelapor kepada mereka yang mengungkapkan kebenaran, kritik dan protes terhadap sesuatu yang salah, namun pada kenyataannya dianggap sebagai pelanggaran terhadap pasal tersebut. 

Ini sering kali terjadi di media sosial karena kerap digunakan sebagian orang sebagai ruang berekspresi menyampaikan keresahan atas apa yang mereka alami, misalkan pada suatu instansi, kelompok, lembaga tertentu atau kepada seseorang. 

Dan mirisnya pada kasus-kasus seperti ini kerap kali para pelapor adalah mereka yang memiliki tingkat sosial lebih tinggi dari si terlapor sebagai korban. Tak jarang si korban harus menghadapi berbagai proses hukum yang memakan waktu panjang demi mencari keadilan. 

Dalam konteksnya menurut saya, pencemaran nama baik terhadap seseorang baru dianggap jika orang tersebut memang tidak pernah sama sekali melakukan apa yang dituduhkan hingga ia berhak mempereksekusikan. 

Lain halnya jika ada seseorang mengungkapkan kebenaran, kritik atau keresahan yang benar dialami dan benar terjadi, itu tidak dapat dikatakan pencemaran nama baik. Niat seseorang mengungkapkan hal tersebut hanya karena ingin memberikan informasi jika ada ketidakbenaran dan mencegah agar tidak ada orang lain yang mengalami kejadian serupa. 

Ini tentu bukan informasi bohong atau sekadar mencari sensasi mengingat setiap manusia memiliki hak asasi sebagai manusia untuk mengungkapkan sesuatu terlebih tentang kebenaran dan kejujuran. 

Dengan mudahnya seseorang mempereksekusi dan menggunakan UU ITE sebagai bahan untuk menyerang, entah karena memiliki motif dendam pribadi atau panik karena tidak ingin keburukannya terbongkar ke orang banyak. 

Mungkin saja agar tidak menimbulkan keambiguan dan dapat menjadi persoalan yang mengerucut dalam memahami kalimat pada pasal tersebut, dapat dijelaskan konteks seperti apakah yang dapat dikatakan pencemaran nama baik itu dan unsur apa yang dapat memenuhinya, supaya tidak sembarang digunakan sebagai bahan perksekusi terhadap seseorang.

Maraknya kasus ini menimbulkan ketakutan bagi siapa saja yang ingin melakukan kritik, pengungkapan kebenaran dan keresahan yang dialami. Takut dipereksekusi, takut dipenjara, dipidana, dll, hingga menghambat kelangsungan hidup mereka, serta aktivitas sosial di lingkungan yang merupakan hak asasinya sebagai manusia dan mungkin akan menimbulkan kesan buruk karena telah menjadi seorang narapidana. 

Keadilan nampaknya mahal sekali hingga menjadi barang langka khususnya bagi mereka yang awam akan persoalan ini. Telah banyak contoh kasus yang tercatat selama dikeluarkannya regulasi ini yang tak jarang menjadi salah sasaran. 

Menciptakan produk hukum adalah kebanggan suatu pemerintahan yang diharapkan dapat menjamin keberlangsungan dan keharmonisan antara hukum dan masyarakat sebagaimana kita ketahui masyarakat berlindung pada regulasi demi keadilan dan kenyamanan, bukan malah menjadi ancaman bagi para pengungkap kebenaran.